Akhmad Aldrino Linkoln, SH; Kuasa Hukum Korban “Tanda Tangan RT dan RW Dipalsukan”

Polda Metro Jaya belum lama ini berhasil menangkap mafia tanah yang memalsukan dokumen kepemilikan sebidang tanah milik Pemprov DKI Jakarta di Jakarta Timur. Tersangka utama dalam kasus mafia tanah tersebut yaitu, Sudarto, memanfaatkan tujuh pelaku lainnya yang berpura-pura sebagai ahli waris tanah tersebut. Dijelaskan Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam Indardi, objek perkara adalah sebidang tanah di Jakarta Timur yang saat ini dimanfaatkan sebagai gedung Samsat Jakarta Timur. Pemprov DKI Jakarta mempunyai hak kepemilikan tanah tersebut melalui pembebasan tanah milik Johnny Harry Soetantyo di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, pada April 1985.

Kemudian tanah itu dibuatkan sertifikat atas nama Pemprov DKI Jakarta pada 24 September 1992 dan dibangun kantor Samsat Jaktim. Namun belakangan, muncul gugatan dari para tersangka yang mengatasnamakan ahli waris. “Mereka sempat menang dengan dasar gugatan mereka adalah sertifikat hak milik yang diduga palsu dan sudah dinyatakan palsu oleh teman-teman BPN, Kanwil DKI, sudah ada tulisannya seperti ini. Sertifikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jaktim. Inilah yang dijadikan dasar gugatan kemudian ada akta jual-beli antara–katanya para ahli waris dengan pemilik yang lama–ini yang dijadikan dasar gugatan dan sempat menang,” kata Ade di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu 5 September 2018 lalu.

Pemprov kemudian mengajukan banding atas putusan itu. Para penggugat juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan dokumen dalam gugatan di PN Jakarta Timur. Sengketa tanah di pengadilan masih berproses karena Pemprov DKI mengajukan banding. “Kemudian dengan adanya laporan polisi yang kami terima, kami memproses kasus ini dan mengungkap bahwa tersangka S bersama-sama tujuh tersangka lainnya yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah ini, itu mereka menggunakan sertifikat palsu, kemudian menguasakan kepada kuasa hukum bersama dengan sertifikat palsu dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan tahun 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” papar dia.

Dalam perjalanan penyelidikan, polisi menemukan adanya dokumen-dokumen yang diduga palsu. Salah satunya ditemukan adanya dokumen yang menyebutkan para tersangka–yang mengaku sebagai ahli waris–seolah-olah telah bertransaksi dengan pemilik tanah pertama, yaitu Johnny. “Jadi ini upaya mereka dengan membuat sertifikat palsu, akta jual-beli palsu, seolah-olah mereka terjadi transaksi dengan pemilik lama. Dijadikan dasar gugatan, menggugat Pemprov DKI Jakarta Rp 340 miliar,” ujar Ade.

Sudarto kemudian membujuk ketujuh tersangka untuk mengajukan gugatan atas tanah yang saat ini dibangun kantor Samsat Jaktim. Sudarto mengiming-imingi ketujuh tersangka dengan janji diberi bagian sebesar 25 persen bila memenangi gugatan Rp 340 miliar tersebut.

Hal yang sama terjadi di kasus mafia tanah dibilangan Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang melibatkan mantan petinggi Jakarta Royale Golf Club, Muljono Tedjokusumo. Dalam kasus ini, mantan bos golf yang juga pengusaha itu membuat laporan kehilangan palsu seolah-olah AJB nya hilang. Hal itu disampaikan oleh pengacara para korban mafia tanah, Akhmad Aldrino Linkoln kepada FORUM. “Berdasarkan surat kehilangan dari pihak kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Barat itulah terdakwa bisa mengurus sertifikat tanah,” ucapnya.

Untuk mengetahui lebih rinci kasus mafia tanah yang melibatkan mantan Presdir Jakarta Royale Golf Club, Muljono Tedjokusumo tersebut, berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan kuasa hukum para korban, Akhmad Aldrino Linkoln SH di Jakarta, pada Kamis 22 November 2018. Selengkapnya;

Bagaimana awal kasus ini muncul atau diketahui oleh para korban tanah mereka di kuasai oleh terdakwa Muljono Tedjokusumo. Bisa Anda jelaskan?

Ditahun 2016 Para ahli waris pemilik tanah mendatangi saya, yang melihat di atas tanahnya ada plang pengumuman tanah itu milik Muljono Tedjokusumo, dengan nomor sertifikat dicantumkan. Padahal tanah itu masih girik. Saya pelajari dan melihat fakta banyak penyimpangan, saya langsung mengambil langkah hukum dengan membuat laporan ke Bareskrim.

Ketika Polisi melakukan pemeriksaan para saksi, diperiksalah pengurus lingkungan yaitu ketua RT dan RW. Kembali terungkap fakta ada beberapa surat yang mereka merasa tidak  pernah menandatangi. Berdasarkan hal itu, maka Saya buat laporan kedua perihal pemalsuan tersebut. Karena berdekatan maka kasusnya disatukan. Laporan ini diproses oleh Bareskrim secara professional.

Sejauh ini, apa saja yang menjadi bukti fakta secara hukum yang didapat selama proses hukum kasus ini berjalan?

Pertama saudara terdakwa Muljono Tedjokusumo membuat laporan polisi palsu di Polres Metro Jakarta Barat yang menyatakan bahwa akte jual beli (AJB) nya hilang. Ternyata, AJB tersebut bukannya hilang melainkan sudah pernah dipakai dalam penerbitan sertipikat sebelumnya pada tahun 1989 atas nama PT. Mutiara Idaman Jaya, dimana sertipikat ini telah dibangun oleh terdakwa Muljono Tedjokusumo menjadi komplek perumahan Mutiara Kedoya. Jadi intinya laporan polisi palsu itu dipakai sebagai alas dalam penerbitan sertipikat di atas tanah milik korban.

Tidak berhenti dilaporan polisi palsu itu saja. Terdakwa Muljono Tedjokusumo juga memalsukan tanda tangan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) setempat sebagai dasar atas untuk menerbitkan sertifikat di atas tanah milik para korban itu.

Bagaimana bisa ada segerombolan preman menduduki lahan milik para korban. Bisa Anda Jelaskan?

Pada saat kami bersama petugas BPN ketika mau memasuki lahan untuk melakukan pengukuran atas lahan tersebut, rombongan kami dihadang oleh para preman. Dan preman-preman tersebut mengaku disuruh oleh saudara terdakwa Muljono Tedjokusumo. Hal itu diperkuat oleh saudara terdakwa sendiri dalam persidangan bahwa terdakwa Muljono Tedjokusumo memag menyuruh para preman itu untuk menjaga lahan tersebut. Selain menyewa dan menyuruh preman, saudara terdakwa juga membangun gubuk dan memasang spanduk papan nama dengan tulisan tanah ini milik Muljono Tedjokusumo. 

Selama jalannya prsoses persidangan, apakah ada bukti atau fakta yang terkuak sehingga membuktikan bahwa terdakwa Muljono Tedjokusumo terlibat dalam kasus mafia tanah dalam hal ini menyerobot tanah klien Anda?

Fakta dalam persidangan yaitu sidang pada Rabu 21 November 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kedua saksi yaitu Ketua RT dan RW dalam persidang menegaskan di hadapan majelis hakim bahwa Ketua RT 11/05 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Amsir dan Ketua RW 05, Sumardi B Ramlan di bawah sumpah menegaskan bahwa benar telah terjadi pemalsuan oleh terdakwa Muljono Tedjokusumo yaitu merekayasa tanda tangan kedua saksi sebagai dasar penerbitan sejumlah sertifikat yaitu; sertifikat 01. 04459, 02. 04460, 03. 04461 dan sertifikat 04. 04476

Selain itu, saudara terdakwa Muljono Tedjokusumo juga patut diduga mengatur petugas BPN yang sudah terbukti dalam persidangan untuk mengukur tanah milik para korban secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada ketua lingkungan setempat dan saksi-saksi batas. Tindakan ini nyata-nyata adalah tindakan tidak prosedural karena BPN dalam menerbitkan sertifikat tanah harus melalui penelitian yuridis dan melibatkan semua kepala lingkungan dan saksi-saksi batas dimana disebut sebagai panitia A.

Hal lain yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mendatangi dan merayu para korban dengan menyuruh orang orang datang kerumah para korban dengan memaksa menandatangani surat perdamaian yang telah dipersiapkan. Selama penyelidikan dan penyidikan di Bareskrim Polri, saudara terdakwa Muljono Tedjokusumo dianggap tidak kooperatif, sehingga dilakukan penangkapan dan penahanan.