PELECEHAN SEKS ANAK

Adi Warman: Harus Ada Revolusi Hukum

 

Praktik mafia peradilan ini memang menjadi persoalan yang belum selesai hingga saat ini. Pada 2016, misalnya, Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) yang terdiri dari ICW, YLBHI, PSHK, dan MaPPI pernah membuat kajian bagaimana modus operandi dari mafia peradilan ini bekerja. dikutip dari laman tirto.id

Dalam kajian itu, setidaknya ada lima modus yang kerap terjadi dalam lingkup pengadilan, yaitu: Pertama, pra persidangan. Dalam konteks ini, calo perkara membangun hubungan baik dengan hakim/pegawai pengadilan dengan memberikan hadiah atau fasilitas yang bertujuan menciptakan utang budi ketika berperkara. Kedua, pendaftaran perkara, yaitu adanya pungutan liar di luar ketentuan saat pendaftaran perkara, menawarkan penggunaan jasa advokat tertentu dengan tujuan mempercepat atau memperlambat pemeriksaan perkara. Ketiga, penetapan majelis hakim. Dalam konteks ini, calo perkara meminta pihak tertentu untuk mengatur majelis hakim.

Keempat, proses persidangan, seperti rekayasa sidang, mengatur saksi atau barang bukti hingga putusan pengadilan. Kelima, minutasi putusan, yaitu pungutan liar guna mempercepat atau memperlambat minutasi putusan.

Sementara Adi Warman dari GNPK menjelaskan bahwa kondisi dunia peradilan kita sudah sangat memprihatinkan. “Ini mencerminkan bahwa ketidak berhasilan Mahkamah Agung (MA) dalam membina para hakim,” ungkapnya kepada FORUM

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tanggapanya terkait maraknya hakim yang terkena OTT, berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Adi Warman, SH, MH, MBA pada Kamis 6 Desember 2018 di Jakarta. Berikut Nukilannya;

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iswahyu Widodo mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait OTT kasus suap penanganan perkara di PN Jaksel, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/11/2018) (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Selain melakukan OTT terhadap dua orang hakim di PN Jakarta Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang Lasito (LST) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait putusan praperadilan kasus korupsi penggunaan dana bantuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Apa komentar Anda?

Yang pertama kondisi dunia peradilan kita sudah sangat memprihatinkan, dan mencerminkan bahwa ketidak berhasilan Mahkamah Agung (MA) dalam membina para hakim. Selanjutnya perlua adanya amandemen UUD 45 tentang keberadaan Komisi Yudisial (KY). Berikan kewenangan pada KY seperti kewenangan yang lebih bila perlu setara dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atau dengan kata lain KY diganti dengan Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan.

Kalau itu sudah terbentuk, nantinya bisa fokus membenahi mafia didunia peradilan. Kalau itu terbentuk maka KPK akan fokus menangani korupsi dilembaga eksekutif dan legislativ. Kalau sudah terbentuk lembaga baru untuk mengawasi hakim atau KY diberi kewenangan kuat, maka marwah seorang hakim itu akan terangkat dan bagi pelaku korupsi akan sangat hati hati.

Jujur kami katakan, selama ini selalu bela Korps kehakiman karena kesejahteraanya rendah. Kalau sekarang tidak lagi, kesejahteraan hakim sudah diberikan sedemikian rupa oleh negara, tapi perilaku korup masih ada. Ya jalan satu satunya yaitu tadi KY harus diberikan kewenangan penuh untuk mengadili dan mengawasi hakim. Atau bisa dengan reformasi hukum dengan membentuk lembaga Pemberantasan Mafia Peradilan. Kalau kita bertumpuk pada KPK, sementara KPK saat ini sudah keteter menangani kasus yang ada itu tidak bisa. Kalau itu terjadi baru kita akan dapatkan keadilan itu benar benar kita dapatkan.

Apa optimis GNPK bahwa dengan keadaan seperti ini bisa dilakukan amandemen UUD 45 yaitu pasal yang berkaitan dengan KY. Bisa Anda jelaskan?

Ini kan persoalanya mau atau tidak berubah untuk melawan mafia peradilan. Tinggal amandemen UUD 45, KY diperkuat seperti atau setara dengan KPK, kalau itu sudah terbentuk tinggal turunannya undang undang. Itu baru selesai persoalan mafia peradilan. Kalau sudah seperti itu, bubarkan yang namanya Komisi Kepolsian, Komisi Kejaksaan dan KY hanya buang buang uang negara. Kinerja lembaga lembaga komisi itu, inputnya denga autputnya tidak seimbang, azas manfaatnya kurang. Kita lihat saja KY, gedungnya bagus, sarana dan prasarananya bagus, tapi dalam catatan GNPK ada 64 hakim mempidanakan komisioner KY, itu ril yang terjadi saat ini. Nah, hal hal semacam ini yang perlu kita benahi bersama.

Kalau sudah seperti ini wajah suram dunia peradilan, apa yang harus dilakukan oleh negara ini. Bisa dijelaskan?

Bagi saya pribadi dan bagi GNPK, tidak ada kata lain, harus dilakukan revolusi hukum. Kalau tidak akan terjadi terus menerus hal hal semacam ini.

Ada terobosan yang dilakukan Ketua MA, Hatta Ali saat ini yaitu kalau hakimnya bermasalah hukum, maka otomatis ketua Pengadilan Negerinya harus bertanggung jawab yaitu mundur begitu juga di tingkat banding dan di MA itu sendiri. Apa pendapat Anda?

Terobosan tersebut menurut saya kurang maksimal, dan pelaksanaanya juga tidak maksimal. Kenapa saya katakan demikian? Pertama Ketua MA mengeluarkan surat Ketua Mahkamah Agung nomor 073, terkait organisasi Advokat, itu dinilai salah dan berbenturan dengan kepentingan politik. Selanjutnya saya melihat pak Ketua MA, Hatta Ali ini terlalu dekat dengan politik, mau bermaen maen dengan parlemen.

Ketua MA harus sadar bahwa dia saat ini memimpin lembaga yang dinaungi oleh para wakil tuhan, yang sangat dimuliakan. Bahkan di mau bertemu dan berbincang dengan elit politik yang sedang berpekara, contoh Hatta Ali bertemu satu pesawat dengan Ketua DPD RI yang juga Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso). Sementara Ketum Hanura tersebut sedang digugat oleh kadernya, dalam artian Osa sedang perperkara, ko bisa satu pesawat dengan dengan Hatta Ali ke Palu. Harusnya Hatta Ali bisa menjaga marwahnya Mahkamah Agung dan itu fakta. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada hakim hakim yang melakukan pelanggaran itu ringan.

Hal yang tidak kalah penting yaitu peranan Badan Pengawas (Bawas) di MA yang tidak maksimal dalam bekerja mengawasi aparatur kehakiman. Terus banyak rekomendasi dari KY juga banyak masuk ketempat sampah. Jadi itu persoalan persoalan, kalau kita mau jujur di lembaga peradilan kita merupakan cerminan buruk yang sangat laur biasa.

Ketua MA Hatta Ali

Hakim ini kan disebut juga sebagai wakil tuhan, berate harus benar benar menjaga marwah dan masrtabat dan keluhuran seorang hakim. Namun yang terjadi, perilaku korup, selingkuh dan sepertinya anti kritik. Apa komentar Anda?

Peran MA perlu ditingkatkan dalam hal ini Bawas, pengawasan internal di MA agar lebih mengedepankan program intelijenya. Jadi di Bawas itu harus ada intelijenya yang tugasnya memonitor secara diam diam kesetiap pengadilan. Supaya mereka bisa mengetahui langsung apa yang terjadi dilapangan. Tidak seperti sekarang datang dilayani dan disambut. Hal itu dikritisi juga oleh KY, pejabat MA datang ke setiap Pengadilan disambut dilayani bahkan ada dugaan dibiyai, terkhadap kritik KY tersebut, malah Komisioner KY nya yang dilapor oleh puluhan hakim. Jadi kalau mau datang diam diam, memantau melakukan tugas dan fungsi intelijen untuk melakukan fungsi pencegahan. Oleh karena itu mennurut penilaian kami dari GNPK, fungsi pencegahan dan pembinaan yang dilakukan oleh MA gagal. Ini worning kepada ketua MA, Hatta Ali, kalau memang terus terjadi seperti ini lebih baiknya dia mundur.

 

 

You might also like