Sindoro Bersaudara, Dua Raja Suap Dari Lippo

 

Dalam penyidikan kasus Meikarta tersebut, fokus utama KPK saat ini pada rangkaian peristiwa terkait dengan proses perizinan, baik rekomendasi dari dinas-dinas yang diduga adanya indikasi “backdate” maupun penanggalan mundur. KPK juga terus menelusuri sumber uang suap terkait dengan proyek Meikarta tersebut.

KPK menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari pejabat dan pegawai di Lippo Group yang telah diperiksa dalam penyidikan kasus Meikarta itu. Kini, telah menetapkan total sembilan tersangka dalam kasus itu, antara lain, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), dan Kepala Dinas Pemaewdam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin (kedua kiri) menggunakan rompi tahanan KPK saat berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/10/2018). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen “fee” fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam.

Yang  kerap menjadi sorotan media, KPK menahan Sindoro bersaudara, Eddy Sindoro dan Billy Sindoro. Kakak beradik bekas petinggi Lippo Group ini berurusan dengan komisi antirasuah untuk dua perkara berbeda.

Eddy ditahan KPK per Jumat pekan lalu, 12 Oktober 2018, setelah menyerahkan diri dari pelariannya selama dua tahun. Sedangkan Billy menjadi tersangka sejak Selasa, 16 Oktober 2018 pasca ditangkap sehari sebelumnya di rumahnya.

Namun, bukan kali ini saja bekas petinggi grup perusahaan milik Mochtar Riady ini berurusan dengan KPK. Sepuluh tahun lalu, Billy Sindoro juga menjadi tersangka kasus suap terhadap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang juga ditangani komisi antikorupsi.

Berikut tiga kasus yang pernah menjerat eks petinggi Lippo Group yang melibatkan Sindoro bersaudara itu.

Keterlibatan Eddy dalam kasus suap ini terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution pada April 2016. Edy ditangkap di Hotel Accacia, Jakarta, pada 20 April 2016. Desember 2016, Edy dinyatakan terbukti menerima suap sebesar Rp 150 juta dan US$ 50 ribu terkait pengurusan tiga perkara yang melibatkan perusahaan-perusahaan di bawah Lippo Group.

Eks petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, mengenakan rompi tahanan KPK setelah tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. Eddy resmi menjadi tahanan KPK setelah menyerahkan diri siang tadi. TEMPO/Muhammad Hidayat

Komisi antikorupsi sebenarnya telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) terhadap Eddy Sindoro sejak November 2016, dengan dugaan Eddy merupakan pihak yang berinisiatif menyuap Edy Nasution. Namun, Eddy ternyata sudah kabur ke luar negeri sejak April 2016.

Pada 29 Agustus 2018, Eddy dideportasi dari Malaysia ke Indonesia. Sempat menginjakkan kaki di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Eddy berhasil kabur lagi ke luar negeri. KPK pun menduga ada pihak yang membantu Eddy melarikan diri.

Eddy sindoro

Pihak yang diduga membantu Eddy melarikan diri ialah pengacara Lucas dan pegawai swasta bernama Dina Soraya. Pada 18 September 2018, keduanya dicegah bepergian ke luar negeri. KPK memeriksa keduanya yang diduga mengetahui informasi keberadaan Eddy Sindoro.

Lucas resmi menjadi tersangka dugaan menghalangi penyidikan (obstruction of justice) terhadap Eddy Sindoro pada 1 Oktober 2018 dan ditahan sehari kemudian. Lucas membantah terlibat. Pada 12 Oktober, Eddy Sindoro menyerahkan diri ke komisi antikorupsi. Dia langsung menjalani pemeriksaan dan ditahan.

Sepuluh tahun berselang sejak kasus pertamanya, Billy Sindoro kembali berurusan dengan komisi antirasuah. Kali ini, Billy menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

Billy diduga menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat dinas di pemerintahan Kabupaten Bekasi terkait pengurusan megaproyek properti tersebut. KPK menduga total komitmen fee kasus ini senilai Rp 13 miliar.

Selain Billy, KPK juga menetapkan pegawai Lippo Group Henry Jasmen dan dua konsultan perusahaan, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama. Mereka diduga bersama-sama menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya.

Neneng juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah tersangka lainnya ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bekasi Jamaluddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M. Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

Baik Eddy maupun Billy Sindoro merupakan otak bisnis Lippo Group. Riwayatnya bisa dirunut sejak 1981. Waktu itu Mochtar Ryadi bersama Sudono Salim (Liem Sioe Liong) membeli 49 persen saham Bank Perniagaan Indonesia (BPI). Lalu, pada 1985, BPI dan Bank Umum Asia merger menjadi Bank Lippo. Setahun sebelum membeli saham BPI, Mochtar juga sudah memperoleh lisensi untuk menjalankan perusahaan asuransi jiwa yang kemudian dia namakan Lippo Life.

Pada 1980-an, bisnis asuransi belum menjanjikan. Capaian Lippo Life saat itu diakui Mochtar dalam biografinya, My Life Story (2016), jauh di bawah tiga perusahaan yang mendominasi bisnis asuransi jiwa: PT Jiwasraya, PT Asuransi Jiwa Bumiputera, dan produk asuransi jiwa keluaran Bank Central Asia (BCA)—bank milik Sudono Salim.

Namun, Mochtar menemukan jurus baru untuk memasarkan produk asuransi jiwa Lippo Life. Mochtar meminta seluruh pegawai Bank Lippo untuk menyarankan nasabah banknya membeli Warisan, produk asuransi jiwa Lippo Life. Cara ini belum pernah dilakukan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia saat itu.

Meikarta Lippo Cikarang

Agar Lippo Life dan Bank Lippo sinergis, Mochtar menjanjikan bonus bagi pegawai Bank Lippo yang turut mempromosikan Warisan dan mendirikan kantor Lippo Life di cabang-cabang Bank Lippo. Mochtar juga mengangkat Billy Sindoro, yang saat itu menjabat kepala beberapa cabang Bank Lippo, sebagai direktur manajer Lippo Life sekaligus Kantor Manajemen Cabang Bank Lippo. Di dunia perbankan, Billy mengawali kariernya sebagai auditor di BPI dan Bank Umum Asia.

Setelah tiga tahun menjalankan strategi itu, seperti diungkap Mochtar dalam biografinya, Lippo Life terus berkembang dan menyaingi dua perusahaan jiwa lainnya. Hasil tersebut juga tidak lepas dari peran Billy.”Keputusan yang saya buat telah merancang tahapan kesuksesan kami, tetapi itu juga hasil kerja keras Billy Sindoro dan pegawai Bank Lippo dan Lippo Life yang mengarahkan kami untuk mendapatkan keberhasilan itu,” ujar Mochtar.

Karier Billy terus menanjak. Sekarang, dia menjabat sebagai direktur operasional Lippo Group. Namun, dalam sepekan terakhir, apa yang dilakukan Billy justru mengguncang perusahaan yang namanya bermakna “harta kekayaan”  tersebut. Pada Selasa (16/10/2018), KPK menahan Billy sebagai tersangka dugaan suap kepada Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

 

Mochtar Riady

Bukan cuma penahanan Billy yang mengguncang Lippo Group. Tiga hari sebelum Billy terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (15/10/2018), Eddy Sindoro, adik Billy, dibekuk KPK di Singapura.

Eddy ditetapkan sebagai tersangka sejak 23 Desember 2016. Kasusnya: dia menyuap panitera di PN Jakarta Pusat Edy Nasution sebesar Rp150 juta untuk menunda proses “aanmaning” atau peringatan eksekusi PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP), dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (AAL). MTP dan AAL merupakan anak perusahaan Lippo Group.

Sekadar informasi, Eddy Sindoro meniti karier profesional yang cukup panjang di Lippo Group. Eddy pernah menjabat sebagai Marketing Group Head PT Bank Lippo Tbk dari tahun 1988 sampai 1989, Kemudian menjadi Konsultan Presiden Direktur PT Lippo Bank Tbk dari 1989 hingga 1998,

Selama setahun (1995-1996) pernah menduduki Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk, kemudian menjadi Presiden Direktur PT Bank Lippo Tbk tahun 1998 hingga 1999.

Dari 2000 sampai 2001, menjadi Presiden Direktur PT Lippo E-Net Tbk. Lalu sempat menjadi Presiden Direktur PT Siloam Healthcare Tbk dari 2001-2004. Kemudian menjadi Komisaris PT Matahari Putra Prima Tbk dan Lippo Karawaci

Eddy Sindoro juga diketahui sebagai petinggi Paramount Enterprise International dengan kantor pusat di Gading Serpong, Tangerang Selatan. Perusahaan yang sebelumnya bernama PT Paramount Land ini bergelut di dunia properti real estat yang cukup sukses di Indonesia.

Selain mereka berdua, tentu ada bos yang lebih tinggi, yakni James Ryadi. Walau baru diperiksa sebagai saksi, konglomerat James Ryadi bukan tidak mungkin akan jadi tersangka, lalu ditahan, diadili dan dipenjara. Sebab, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mencecar James terkait suap mega proyek Meikarta senilai Rp. 278 trilliun kepada Bupati Bekasi dan anak buahnya.

Sepucuk surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menentukan masa depan Meikarta, proyek ambisius Lippo Group di bidang properti. Surat itu merupakan panggilan  Chief Executive Officer (CEO) atau Direktur Utama CEO Lippo Group James Riady. Salah satu konglomerat alaias taipan papan atas di Indonesia itu akan diperiksa akhir Oktober 2018.

Walau baru sebagai saksi, James bukan tidak mungkin akan jadi tersangka, lalu ditahan, diadili dan dipenjara. Sebab, penyidik KPK akan mendalami pengetahuan James terkait proyek ini, termasuk soal pertemuan-pertemuan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi yang memberikan izin pembangunan mega proyek Meikarta senilai Rp. 278 trilliun itu.

 

James Riady di KPK

Meikarta dimiliki Lippo Group yang merupakan kerja sama dua anak perusahaannya, yakni PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) dan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK). Proyek senilai Rp 278 triliun itu adalah milik PT Mahkota Sentosa Utama yang sepenuhnya merupakan anak usaha dari PT LPCK. Adapun PT LPKR menguasai saham PT LPCK mencapai 54 persen.

Sedangkan James Ryadi adalah putra dari Mochtar Riady, pendiri Lippo Group. Menurut majalah Forbes, kekayaan James Riady beserta keluarganya ditaksir senilai 1,87 miliar dolar AS dan masuk dalam jajaran 10 orang terkaya di Indonesia pada 2016.

Terkait nama besar James tersebut, KPK meminta berbagai pihak agar tak menghambat penanganan perkara dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta.

 

Hamdani

 

 

You might also like