Satpol PP Medan Dituding Pilih-kasih

Sidang Kasus Pondok Mansyur Food Court di PTUN Medan

Saksi penggugat dalam kasus “ketok manis” Pondok Mansyur Food Court pada 13 Juli 2018, Aleks Andri Erwin, menuding pihak Satpol PP Kota Medan pilih-kasih dalam menindak bangunan di kawasan Jalan Dr Mansyur Medan.

“Banyak bangunan di kawasan Jalan Dr Mansyur yang disinyalir tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, tapi seakan dibiarkan aparat Satpol PP Medan,” keluh Erwin yang berdomisili di Jalan Dr Mansyur No 110 Medan itu, dalam sidang lanjutan perkara gugatan No 130/G/2018/PTUN.MDN dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, di Gedung PTUN Medan, kawasan Asam Kumbang Medan, Kamis (29/11/2018).

Bahkan, lanjutnya, sejumlah bangunan justru berdiri di bantaran sungai. Kondisi itu mengakibatkan kawasan Jalan Dr Mansyur kerap kebanjiran saat hujan. “Warga sudah berulangkali melaporkan hal itu ke pihak kelurahan dan kecamatan, tapi tidak digubris,” sesalnya dihadapan majelis hakim yang dipimpin Pengki Nurpanji, Panitera Pengganti, Ibnu Hasyim SH, Kuasa Hukum Penggugat, Parlindungan Nadeak SH MH dan Kuasa Hukum tergugat Kepala Satpol PP Medan, Albert Yosokhi Lase SH.

Erwin mengklaim mengetahui sejarah lahan milik Kalam Liano yang berada di Lingkungan VII Padang Bulan (PB) I Kecamatan Medan Selayang tersebut. “Saya puluhan tahun tinggal di Jalan Dr Mansyur Medan, sehingga tahu lahan itu milik Bapak Kalam Liano,” tegasnya.

Saat sidang lapangan di lokasi Pondok Mansyur Food Court

Awalnya, kata Erwin, lahan itu hanya perladangan tanpa ada bangunan apa pun. Kepala Lingkungan saat itu, marga Barus, kemudian berinisiatif menyewa lahan kosong tersebut untuk dikelola. Pada perkembangannya, Kepling itu menyewakan lahan kepada para pelaku usaha kuliner, sehingga berdiri beragam rumah makan dan minum.

Ditambahkannya, setelah bertahun-tahun disewakan, pemilik lahan, Kalam Liano kemudian berencana untuk memanfaatkannya sendiri dengan membuka Food Court untuk meramaikan bisnis kuliner di kawasan Jalan Dr Mansyur Medan.

Erwin menyatakan, sebelum food court berdiri, lahan tersebut sempat dipersengketakan oleh oknum yang mengaku memilikinya. “Saya tidak tahu apakah pembongkaran Pondok Mansyur Food Court yang dilakukan pihak Satpol PP Medan ada kaitannya dengan itu,” sebutnya.

Hal senada dikemukakan saksi lainnya, Nusa Kacarimbun. Warga Jalan Dr Mansyur No 108 itu menyayangkan aksi “ketok manis” yang dilakukan para anggota Satpol PP Medan beberapa waktu lalu.

“Selama proses pembangunan, setahu saya tidak pernah ada pembongkaran. Pembongkaran oleh Satpol PP Medan justru terjadi setelah bangunan selesai dikerjakan,” ujarnya.

Ia mengaku sempat menjadi pengawas saat lahan milik Kalam Liano itu disewakan kepada pihak lain. Sebelum diambil-alih pemiliknya, Nusa digaji pengelola beragam usaha kuliner, diantaranya ayam penyet dan rumah makan Lubuk Arai, di lahan tersebut sebagai pengawas.

“Sebagai pengawas, tanggung jawab saya mengurusi operasionalnya, mulai parkir, keamanan dan bangunannya,” tutur Nusa.

Namun, saat Kalam Liano tidak menyewakan lahan itu dan menyulapnya dengan Pondok Mansyur Food Court, Nusa tidak terlibat lagi. “Makanya saya heran waktu dengar anggota Satpol PP Medan menghancurkan beberapa bagian dinding Food Court. Sementara, ada beberapa bangunan yang berdiri di bantaran sungai, justru dibiarkan,” tegasnya.

Setelah mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menunda persidangan hingga Kamis, 6 Desember 2018 dengan agenda tambahan bukti. “Setelah sidang untuk memberikan tambahan bukti, selanjutnya akan dilakukan sidang untuk mendengarkan Kesimpulan. Mudah-mudahan, perkara ini bisa segera selesai,” urainya.

Usai persidangan, Kuasa Hukum Tergugat, Albert Yosokhi Lase SH tidak bersedia berkomentar banyak seputar alasan pembongkaran dilakukan setelah pembangunan selesai dikerjakan, bukan saat proses pembangunan.

“Silakan tanya saja sama tim teknis soal itu ya. Satpol PP Medan hanya menjalankan perintah untuk menindak bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan,” tandasnya sembari meninggalkan Gedung PTUN Medan.