Rapor Merah Dari BPK untuk Pemkab Tanjab Barat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, temukan Rp 59,6 miliar, nilai aset Tanah milik Pemkab Tanjung Jabung (Tanjab) Barat yang belum jelas states keberadaannya, dan dugaan dana pembangunan 13 jembatan menguap, sebesar Rp 1,447 Miliar.

Terkait dengan hal itu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjab Barat, Rajiun Sitohang, ketika dikonfermasi wartawan di ruang kerjanya, beberapa waktu yang lalu mengakui dan mengatakan, “Memang benar, masalah aset Pemkab Tanjab Barat, menjadi kendala, dalam mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ” jelasnya

Rajiun Sitohang menambahan, Masalah ini sudah ditelusuri oleh pihaknya, dari Rp 59,6 Miliar, baru Rp 20 miliar, yang sudah terealisasi, sedangkan sisanya 80 persen, diharapkan untuk dapat diselesaikan pada tahun 2019 mendatang. Adapun, masalah aset yang menjadi temuan BPK ini berada pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD.

Persentase penyelesaian baru 33,54 persen, dengan nilai Rp 20 miliar. Secara rinci, Dinkes sebanyak Rp 17,2 Miliar, baru selesai 15,8 persen, di sekretariat daerah sebanyak Rp 20,6 miliar, baru selesai 37,8 persen, di Disdik ada Rp 10,1 miliar, baru selesai 38 persen. Sedangkan di sekretariat DPRD sebesar Rp 1,8 miliar, yang baru diselesaikan 29,4 persen.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjab Barat, Rajiun. Masalah aset tanah Negara ini, sebenarnya sudah lama “Mengkerak,” karena beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Tanjab Barat, masih lemah untuk mengurus states lahan tanah yang dikelolahnya. Sehingga, saat ini merepotkan BPKAD, kata Rajiun.

Dari itu, Rajiun berjanji untuk menargetkan penyelesaian permasalahan aset ini, hingga di akhir tahun 2018. “Kalau-pun, 11 dari 35 OPD yang masih bermasalah dengan aset tanah Negara ini, belum juga tuntas, kita minta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk  mengu sulkan penghapusan asetnya, ” ungkap Rajiun.

Sementara itu. BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi juga menemukan aset fisik, dari empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Tanjab Barat, yang belum dilaporkan states keberada annya. Dinas Kehutanan sebanyak 75 Unit dengan nilai Rp.67.325.250,00, Badan penanggula ngan Bencana dan Kebakaran sebanyak 625 Unit dengan nilai 550.227.500,00, Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 2.458 Unit dengan nilai Rp. 6.292.365.211,76, dan Sekretariat DPRD sebanyak 1.266 Unit dengan nilai Rp.3.017.493.135,75.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, temuan masalah peralatan fisik yang belum diketahui statesnya dari Empat SKPD itu, mencapai 4.424 Unit, dengan nilai Rp. 9,93 Miliar. Selain itu, BPK Provinsi Jambi juga mensinyalir adanya dugaan penguapan dana APBD Tanjab Barat 2017, sebesar Rp 1,4 Miliar, dari pengerjaan 13 pembangunan jembatan.

Menurut LHP- BPK Perwakilan Provinsi Jambi, menguapnya dana APBD Pemkab Tanjab Barat, sebesar Rp.1.447.308.078,11 itu, diduga dari pengaturan tender terstruktur dan masiv yang dilaksa nakan oleh bagian Unit Lelang Pekerjaan (ULP) Dinas PUPR Tahun 2017, atas kesalahan Perhi tungan analisa harga satuan bahan yang sama, menggunakan harga bahan lebih tinggi dari harga bahan dalam Daftar Harga Dasar Satuan Bahan.

Menurut LHP – BPK Jambi, diduga hal itu sengaja dilakukan, dengan menggunakan harga bahan lebih tinggi dari harga bahan dalam Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, memungkinkan pemenang telah diatur sebelumnya. “Namun, hingga saat ini, pemenang lelang 13 unit jembatan di Pemkab Tanjab Barat, belum ada tindakan penyelidikan oleh pihak terkait,” jelas sumber. (Djohan) Jambi.