Merpati Bakal Terbang Lagi

Berhasil menggandeng investor dan dikuatkan oleh putusan PKPU, Merpati siap melayani penerbangan tanah air. Namun, utang harus dibereskan terlebih dahulu.

Pengadilan Negeri Niaga Surabaya menggelar sidang putusan terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) pada Rabu, 14 November 2018. Dengan putusan tersebut, maskapai pelat merah tersebut tidak berstatus pailit dan dipastikan bisa kembali beroperasi.

“Mengabulkan permohonan PKPU PT Merpati Nusantara Airlines. Dengan syarat Merpati harus melunasi hutang,” kata Ketua Majelis Hakim Sigit Sutrisno saat membacakan amar putusan.

Sigit menyebutkan, Merpati memiliki tanggungan kepada 85 kreditor konkruen. “Dari 85 jumlah kreditor itu, empat kreditor menolak proposal perdamaian,” katanya.

Dengan perdamaian itu, Merpati wajib melunasi tanggungan utang ke 85 kreditor konkruen dimana utang itu nantinya akan dibayar dengan cara dicicil.

Sementara itu, di luar ruang siding, puluhan mantan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines menggelar aksi simpatik di depan PN Surabaya di Jalan Arjuno. Mereka menuntut agar hakim PN Surabaya dalam putusannya tidak memailitkan tempat mereka bekerja. Beberapa perwakilan melakukan orasi, untuk mengingatkan jika bahwa ada hak-hak mereka yang belum diterima.

“Kalau Merpati terbang lagi, hak-hak ketenagakerjaan kami bisa dibayar selama 3 tahun terakhir,” kata Agus Slamet Budiman yang menjadi korlap aksi.

Karyawan Merpati melakukan doa bersama setelah mengetahui perusahaan mereka dinyatakan tidak pailit oleh pengadilan. (Foto Jawa Pos)

Dengan keputusan ini, Merpati punya kesempatan mengudara kembali setelah mati suri sejak 1 Februari 2014. “Yang pasti setelah (putusan) ini pak Asep (Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Asep Ekanugraha) akan mengurus perizinan [beroperasi kembali] ke kementerian terkait, yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan,” kata kuasa hukum Merpati Airlines Rizky Dwinanto.

Jika izin operasi sudah didapat, maka Merpati harus segera membayar utang kepada pada kreditur. Rizky tidak merinci dengan cara apa utang akan dilunasi, hanya saja ia memastikan kliennya sudah menyiapkan skema pelunasan. “Untuk utangnya akan diselesaikan sesuai proposal perdamaian. Ada skema yang akan dijalankan. Sudah siap,” aku Rizky.

Diberitakan sebelumnya, PT Merpati Nusantara Airlines mendapatkan suntikan modal dari Intra Asia Corpora sebesar Rp6,4 triliun. Suntikan dana tersebut akan turun bertahap dan direncanakan keluar pasca putusan hukum. Perusahaan yang dimiliki oleh Kim Johanes Mulia ini telah melakukan penandatanganan perjanjian transaksi penyertaan modal bersyarat dengan Merpati pada 29 Agustus 2018 lalu.

Rencana maskapai pelat merah terbang kembali pada 2019 ini pertama kali diumumkan langsung Direktur Utama Merpati Airlines Capt. Asep Ekanugraha, pada Ahad 11 November 2018.  Namun, sejumlah pertanyaan muncul mengiringi rencana kebangkitan kembali Merpati Airline ini. Sejak 1 Februari 2014, Merpati berhenti beroperasi karena terlilit masalah keuangan. Kondisi ini bikin Merpati tak mampu memenuhi hak para karyawannya.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), misalnya, pendapatan perusahaan sejak 2009 hingga akhir September 2013 lebih kecil dari biaya operasionalnya. Kondisi semacam itu yang lantas membuat maskapai terlilit utang kepada sejumlah kreditur.

Dalam proses PKPU, Merpati tercatat mempunya kewajiban senilai Rp10,95 triliun. Rinciannya terdiri dari tagihan kreditur preferen (prioritas) senilai Rp1,09 triliun, konkuren (tanpa jaminan) senilai Rp5,99 triliun, dan separatis sebesar Rp3,87 triliun. Untuk tagihan separatis sendiri dimiliki tiga kreditur yakni Kementrian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp2,66 triliun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp254,08 miliar, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Rp964,98 miliar.

Sampai dengan Juli 2018, beban utang yang harus ditanggung Merpati mencapai Rp10,7 triliun. Sedangkan nilai asetnya hanya sebesar Rp1,2 triliun dan ekuitasnya tercatat minus Rp9 triliun.

Dengan jumlah utang sebesar itu, Merpati berharap suntikan dana dari PT Intra Asia Corpora sebesar Rp6,4 triliun dalam kurun waktu dua tahun, dapat mengembalikan geliat bisnis maskapai, serta mengembalikan utang kepada kreditur.

Ditambahkan oleh kuasa hukum Merpati Airlines Rizky Dwinanto, penyelesaian utang bakal menjadi prioritas setelah putusan homologasi dikeluarkan. Kendati tidak merinci cara untuk melunasinya, Rizky memastikan kliennya akan mengembalikan utangnya kepada kreditur. “Terkait utang-utang akan diselesaikan sesuai dengan proposal perdamaian. Ada skema yang akan dijalankan. Sudah siap,” kata Rizky.

Menurut Rizky, pertimbangan dari munculnya putusan homologasi tersebut karena majelis hakim melihat kesungguhan Merpati agar bisa bangkit lagi. Salah satunya tercermin dari adanya jaminan pelaksana yang berfokus pada kreditur serta memfasilitasinya dengan proposal perdamaian.

Sejumlah bekas karyawan PT Merpati Nusantara Airlines mengeglar aksi di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, Rabu (14/11/2018). (Foto: ANTARA/ Zabur K)

Berdasarkan rapat dengan kreditur yang berlangsung pada 31 Oktober 2018, Merpati sempat menemui kendala mengingat Kemenkeu, selaku pemegang jaminan dengan tagihan terbesar, menolak perjanjian damai.

Menanggapi hal itu, Rizky menegaskan Merpati akan berdiskusi lebih lanjut dengan Kemenkeu. Ia pun menekankan putusan pengadilan ini bukan berarti penolakan dari Kemenkeu tidak berpengaruh. “Kemenkeu sebagai kreditur kami tentu tidak bisa kami kesampingkan. Kami akan melakukan bagaimana caranya agar ini tidak lantas menimbulkan efek,” kata Rizky.

Asep optimistis beroperasinya MNA akan bisa bersaing dengan maskapai penerbangan lain yang ada saat ini, mengingat ceruk pasar penerbangan di Indonesia masih terbuka luas.

Salah satu dukungan yang diberikan pemerintah antara lain dengan pembangunan sejumlah bandar udara di beberapa daerah, serta ditetapkannya 10 destinasi wisata. Sepuluh destinasi pariwisata yang menjadi prioritas pemerintah adalah Danau Toba (Sumut), Belitung (Babel), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jateng), Gunung Bromo (Jatim), Mandalika Lombok (NTB), Pulau Komodo (NTT), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).

Perusahaan nantinya dalam mengoperasikan penerbangan, kata Asep, tidak menggunakan pesawat Boeing atau Airbus tapi akan menggunakan pesawat produksi Rusia. “Tapi pesawat yang kami gunakan adalah buatan Rusia dan bukan yang pernah kecelakaan di Gunung Salak,” katanya tanpa mau menyebut jenis pesawat dimaksud.

Ia memastikan, dalam mengoperasikan MNA tahun depan pihaknya tidak akan bermain di segmen maskapai penerbangan bertarif rendah (LCC).

Selain akan lebih menyasar penerbangan di wilayah Indonesia timur, pihaknya juga akan melakukan penerbangan ke wilayah Indonesia barat yang dinilai sangat potensial juga memungkinkan ke luar negeri. “Kami sudah belajar dari kejatuhan perusahaan dan saatnya menatap ke depan yang lebih baik. Apalagi selain pemerintah dan investor swasta yang mendukung, sudah banyak perusahaan asuransi yang ikut mendorong beroperasinya MNA lagi,” kata Asep.

Saat ini struktur organisasi baru PT MNA (Persero) juga sudah selesai disusun dan pihak investor swasta menyatakan tidak minta jatah untuk duduk di struktur. “Investor hanya mau agar dana yang sudah ditanam bisa digunakan sebaik-baiknya, sehingga perusahaan bisa meraup laba seperti yang diharapkan,” katanya.

Menurutnya, beroperasinya MNA akan menguntungkan bagi pemerintah. Selain akan menambah penerimaan pajak juga akan menyerap banyak tenaga kerja apalagi saat ini banyak pilot yang menganggur. Sementara masyarakat akan memiliki banyak pilihan untuk terbang ke beberapa daerah.

Lalu bagaimana tangapan Kementrian Keuangan yang menjadi kreditur utama bagi Merpati?  Kementerian Keuangan mengaku masih ingin melihat perkembangan lebih lanjut dari kesiapan PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) untuk kembali mengudara. Hal ini dijelaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto saat menanggapi kabar putusan PKPU di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya. “Kami akan lihat dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) gimana. Kan enggak bisa begitu dinyatakan tidak pailit terus langsung hidup kan,” ucapnya.

Hadiyanto menilai keadaan tidak pailit itu harus dibuktikan dengan adanya business plan dan asumsi keuangan yang andal. Hal itu, lanjutnya, juga mengingat keadaan bisnis penerbangan Indonesia yang cukup ketat.

Tidak hanya itu, ia juga mengomentari belum jelasnya rencana teknis PT MNA, yang mencakup jumlah seat yang ditargetkan, kemampuan terbang pesawat, posisi base (markas), rute, hingga mesin yang akan digunakan dalam pesawat.

Hadiyanto memandang di tengah persaingan maskapai rintisan yang sudah mulai dirambah oleh maskapai komersial, PT MNA perlu memiliki cost efficiency untuk mampu bertahan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (dakonan.com)

Selain menekankan pentingnya investor yang kredibel, ia juga menyatakan bahwa Kementerian Keuangan memiliki kepentingan atas skema finansial yang ditawarkan oleh PT MNA. Ia pun menginginkan hal itu membawa keberhasilan dan memiliki dampak yang baik bagi kementeriannya. “Kami kreditur besar yang memiliki hak jaminan atas aset itu. Kami tidak ingin itu hilang,” ucap Hadiyanto.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan lembaganya menolak perjanjian damai. Ia menyatakan Kemenkeu bakal mendukung kebangkitan kembali Merpati apabila investor yang menyuntikkan dana benar-benar kredibel dan maskapai mampu memiliki nilai ekonomis, serta kegiatan yang menunjang pemulihan keuangannya.

“Pada prinsipnya kami ingin seluruh kekayaan Indonesia, yang dimiliki negara maupun juga tagihan, dalam hal ini. Idealnya kami berharap perusahaan ini bisa direvitalisasi secara kredibel,” kata Sri Mulyani, di kantornya, Jakarta, Senin 12 November 2018.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengingatkan pentingnya rekam jejak investor guna memberikan nilai tambah pada bisnis Merpati yang sedang mati suri. Ia pun mendorong agar PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) selaku agen restrukturisasi Merpati dapat melakukan due diligence terhadap skenario apapun yang ditawarkan untuk merevitalisasi bisnis maskapai pelat merah itu.

Dikesempatan berbeda, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku belum menerima pengajuan pengoperasian kembali maskapai Merpati. Namun demikian, ia mendukung pengoperasian kembali maskapai yang sebelumnya beroperasi paling banyak untuk wilayah timur itu. “Belum ada aplikasi yang langsung ke kami,” kata Budi Karya di sela rapat koordinasi Kemenhub, di Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa 13 November 2018.

Budi Karya menuturkan, manajemen Merpati harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti ketersediaan armada, adanya awak serta pilot dan kondisi keuangan perusahaan yang sehat. Selain itu, kata Budi, aspek keselamatan dan keamanan merupakan hal yang terpenting, sehingga harus dipenuhi. “Ya, memang kami berharap merpati recover, tapi syarat-syarat umum penerbangan harus diikuti, artinya harus punya armada, punya awak, pilot harus dipenuhi,” kata dia. IIEN SOEPOMO

 

Kisah Muram Merpati

 

Tahun 2014 merupakan masa kelam bagi PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Sebagai maskapai perintis yang hadir sejak 1962 untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, Merpati Airlines terpaksa harus berhenti beroperasi. Utang yang menumpuk adalah salah satu pemicu terhentinya operasi Merpati Airlines.

Merpati memiliki utang yang mencapai Rp7,6 triliun hingga Januari 2014. Utang ini terbagi menjadi utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, maupun pemerintah. Utang pada BUMN seperti Pertamina, Jasindo, AP II itu ditotal mencapai Rp3 triliun, sedangkan utang pada pemerintah mencapai Rp2 triliun, sisanya, utang kepada pihak lain, termasuk perbankan.

Pesawat Merpati (liputan6.com)

Utang yang menumpuk tersebut tak lepas dari kinerja Merpati yang merosot tajam. Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan jika sepanjang 2009 hingga 30 September 2013, pendapatan yang dikantongi Merpati Airlines lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Hal itu menyebabkan Merpati rugi besar.

Kerugian yang dialami Merpati pada 2010 tercatat mencapai Rp103,3 miliar. Pada 2011, kerugiannya mencapai Rp833,7 miliar. Setahun kemudian, kerugian semakin dalam menjadi Rp1,5 triliun. Sedangkan pada 2013, kerugian sebesar Rp658,6 miliar atau lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Tak hanya itu, Merpati Airlines juga harus mengatasi sekitar 1.500 karyawannya. Sudah sejak Desember 2013, karyawan Merpati tak menerima upah. Kerugian dan meningkatnya utang perusahaan memaksa Merpati tak membayar upah karyawannya. Hantaman keras ini membuat Merpati menyerah.

Tepat tanggal 1 Februari 2014, maskapai perintis ini pun dinyatakan berhenti beroperasi. Berhenti beroperasinya Merpati ini membuat sebagian kalangan merasa pesimis jika Merpati akan bangkit kembali termasuk Kementerian Perhubungan yang memegang izin terbang Merpati.

Setelah berhenti beroperasi pada Februari 2014, Merpati pun berjanji akan kembali beroperasi pada Maret tahun itu. Namun, rencana tersebut gagal karena belum selesainya masalah keuangan Merpati. Kemudian, Merpati diberi tenggang waktu 1 tahun untuk menyelesaikan segala permasalahannya agar bisa terbang lagi. Itu artinya Merpati diberi batasan waktu hingga 2015. Dalam jangka waktu tersebut, Kementerian akan mengevaluasi apakah Izin Merpati dicabut atau tidak.

Tahun 2015 telah berlalu, masih belum ada tanda-tanda jika Merpati akan terbang lagi. Gaji karyawannya pun masih belum diselesaikan. Janji pemerintah untuk membayar gaji karyawan Merpati dengan menggunakan dana penyertaan modal negara (PMN) melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) pun tak kunjung terwujud hingga penutupan tahun 2015.

Utang menumpuk, sementara investor yang diharapkan untuk bisa membantu memulihkan Merpati tak kunjung datang. Rencana terbang di tahun 2015 pun kandas.