Menggugat Lagi Perkara BLBI

MAKI kembali mengajukan praperadilan kasus BLBI. Mengingatkan kerja KPK.

Penuntasan kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terus dipertanyakan. Alhasil, elemen penggiat korupsi Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menggugat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Gugatan praperadilan kembali dilayangkan ke pengadilan.

Jumat dua pekan lalu, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menggelar sidang perdana praperadilan kasus BLBI, dengan termohon KPK. Gugatan itu guna mengingatkan kasus yang diduga merugikan uang negara triliunan rupiah tersebut.  “Praperadilan BLBI kan sifatnya lebih mengingatkan ya,” ujar Kuasa Hukum MAKI Kurniawan Adi Nugraha.

Ia mengatakan, pengingat itu ditujukan kepada KPK sebagai lembaga yang menangani kasus tersebut. Meski KPK sudah menetapkan sejumlah orang menjadi tersangka kasus BLBI, namun menurut MAKI ada beberapa aktor lain yang harus dikejar. “Mengingatkan bahwa ini ada dua orang lain Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim yang ini harus segera juga dijadikan tersangka,” kata dia.

KPK memang sudah memanggil Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim sebanyak dua kali. Yakni pada 8 dan 9 Oktober serta 22 dan 23 Oktober 2018. Keduanya kini diduga berada di Singapura. Keduanya akan diperiksa terkait kasus korupsi dalam pemberian surat keterangan lunas (SKL) atas pemberian BLBI.

Sjamsul Nursalim merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tahun 2004. Keterangan keduanya dibutuhkan dalam rangka pengembangan kasus BLBI, setelah mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dijatuhi vonis hakim dengan hukuman 13 tahun penjara.

Syafruddin dinyatakan terbukti merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun terkait penerbitan SKL BLBI kepada BDNI.  Menurut hakim, perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim yang hingga kini belum dijadikan tersangka.

Perkara BLBI yang membelit Sjamsul Nursalim berawal ketika BPPN melalui Tim Aset Manajemen Investasi (AMI) dibantu oleh Financial Advisor (FA) yaitu J.P Morgan, Lehman Brothers, PT Danareksa dan PT Bahana membuat neraca penutupan BDNI.  Bank ini atas SK Ketua BPPN Nomor 3 dan 43 Tahun 1998 diketahui telah ditetapkan sebagai Bank Take Over (BTO) dan Bank Beku Operasi (BBO).

Sjamsul Nursalim [TEMPO/ Bernard Chaniago]
BPPN juga melakukan negosiasi dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP) Sjamsul Nursalim dalam rangka menentukan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) dengan rumus jumlah kewajiban dikurangi jumlah aktiva/aset. Maka disepakati jumlah kewajiban sebesar Rp47,258 triliun dikurangi jumlah aset sebesar Rp18,85 triliun sehingga besar JKPS adalah sejumlah Rp28,408 triliun.

Jumlah aset yang dijaminkan sebesar Rp18,85 triliun terdiri dari kas dan ekuivalen sebesar Rp1,3 triliun, pinjaman kepada petani tambak sebesar Rp4,8 triliun, subsider aktiva tetap sebesar Rp4,6 triliun dan pinjaman pihak lain sebesar Rp8,15 triliun. Nah, salah satu aset yaitu pinjaman kepada petambak inilah yang belakangan bermasalah.

Aset berupa pinjaman kepada petambak udang sebagaimana tersebut di dalam dokumen Calculation of BDNI’s Liabilities and Asset merupakan pinjaman yang diberikan BDNI untuk modal kerja operasi budi daya udang dan kepemilikan perumahan petambak dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah. Usaha budidaya tersebut menggunakan Pola Kemitraan Inti Rakyat yaitu pola kerja sama antara petambak sebagai plasma dengan PT DCD dan PT WM sebagai Inti di mana kepemilikan PT DCD dan PT WM dipegang oleh Sjamsul Nursalim.

Dalam perjanjian antara Inti dengan BDNI yaitu perjanjian Nomor 143 tanggal 23 Desember 1988, jika petambak (plasma) tidak melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman dalam waktu 7 bulan, maka Inti sebagai penjamin yang berkewajiban untuk membayar hutang plasma kepada bank.

Kenyataannya, petambak udang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat tidak lagi dilakukan pembayaran oleh Inti (PT DCD dan PT WM) kepada BDNI sejak Februari 1998 dan pembayaran pinjaman dalam Rupiah tidak dilakukan sejak Agustus 1998.

Guna memenuhi isi MSAA (Master Settlement Aqcuisition Agreement), Sjamsul menyerahkan dan mempresentasikan aktiva/aset berupa piutang BDNI kepada tim valuasi BPPN sejumlah Rp4,8 triliun tersebut seolah-olah sebagai piutang yang lancar. Namun setelah diaudit berupa Financial Due Dilligence (FDD) oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & CO (Arthur Andersen) disimpulkan bahwa kredit petambak plasma PT DCD & PT WM tersebut digolongkan macet.

Selain dilakukan FDD, terhadap piutang BDNI kepada petambak PT DCD & PT WM, juga dilakukan Legal Due Dilligence (LDD) oleh Kantor Hukum Lubis Gani Surowidjojo (LGS). Kesimpulannya menyatakan bahwa Sjamsul Nursalim telah melakukan misrepresentasi karena kredit petambak yang telah macet dan dijamin oleh PT DCD.

Dengan kenyataan bahwa kredit tersebut merupakan kredit macet, maka BPPN dirugikan Rp4,8 triliun dengan demikian pemegang saham lama telah melakukan misrepresentasi. Singkat cerita, Ketua BPPN sebelumnya yaitu Glenn M.S Yusuf dan Cacuk Sudariyanto menagih kekurangan yang disebabkan kredit macet itu kepada Sjamsul. Glenn meminta Sjamsul menyanggupi menambah aset untuk mengganti kerugian yang diderita BPPN sebesar Rp4,8 triliun.

Di masa kepemimpinan Cacuk, dilakukan pertemuan dengan Sjamsul untuk mencari solusi perbedaan pendapat karena ia menolak menambah aset. Pertemuan pun dilanjutkan antara pihak Aset Manajemen Investasi (AMI) dan Aset Manajemen Kredit (AMK) BPPN dengan pihak PT Gadjah Tunggal Group sebagai induk perusahaan PT DCD dan PT WM.

Suasana sidang praperadilan tersangka dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Tumenggung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta – sumber foto : TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Dalam pertemuan itu, disepakati antara BPPN dengan Sjamsul yang pada intinya BPPN akan melakukan restrukturisasi kredit petambak PT DCD dan PT WM. Salah satunya terkait restrukturisasi hutang Petambak Plasma berdasarkan jumlah maksimal hutang yang dapat diakomodasikan oleh kelayakan budidaya yang diperkirakan sebesar Rp135 juta per plasma sehingga total mencapai Rp1,3 triliun.

Kemudian pada 21 Oktober 2003 dilakukan rapat di kantor BPPN yang dipimpin oleh Syafruddin yang sudah menjabat sebagai Ketua BPPN dan jajaran Deputi BPPN bersama dengan pihak Sjamsul selaku pemegang saham BDNI yang diwakili oleh istrinya yaitu Itjih Nursalim dan pihak auditor Ernst & Young.

Pokok pertemuan itu adalah melakukan pembahasan dan penyelesaian FDD Sjamsul, khususnya terkait dengan permasalahan hutang petambak PT DCD. Syafruddin lalu memerintahkan kepada AMI agar melalui FDD untuk melakukan pengecekan apakah informasi yang terkait dengan kewajiban bersyarat atas hutang petambak kepada BDNI sudah disampaikan kepada BPPN dalam Disclosure Schedule  atau tidak.

Saat itu Itjih Nursalim menyampaikan suaminya melakukan misrepresentasi terhadap hutang petambak PT DCD dan PT WM dengan alasan petambak plasma telah menyerahkan sertifikat kepada BDNI sebagai jaminan atas hutang tersebut.  Namun usai rapat itu Syafruddin menyimpulkan Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi atas hutang petambak.

Padahal saat ia menjabat sebagai Sekretaris KKSK sudah mengetahui piutang BDNI kepada Petambak merupakan aset yang terkait PKPS yang harus menjadi tanggung jawab Sjamsul Nursalim. Lalu pada 26 April 2004, Syafruddin menandatangani surat No.SKL-22/PKPS-BPPN/0404 perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang menyatakan Sjamsul Nursalim telah menyelesaikan kewajiban PKPS sebesar Rp28,408 triliun kepada BPPN.

Alhasil negara dirugikan Rp4,58 triliun yang berasal dari hutang petani tambak Rp4,8 triliun yang menjadi tanggung jawab Sjamsul, dikurangi dengan hak tagih hutang petambak PT DCD dan PT WM kepada Konsorsium Neptune sebesar Rp220 miliar.

Dalam kasus ini, KPK menegaskan akan terus menanganinya. Untuk pengembangan kasus BLBI, sekitar 20 orang telah dimintakan keterangan. Lembaga itu juga mempelajari fakta persidangan dan vonis Syafruddin Tumenggung. “Kami mempelajari juga fakta persidangan dan pertimbangan hakim di putusan dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung kemarin,” ujar Febri Diansyah, Jubir KPK.

Menurutnya, ada atau tidak ada praperadilan, KPK berkomitmen sejak awal menangani kasus BLBI. KPK juga menghargai jika ada pihak yang menempuh jalur hukum karena sebagai penegak hukum KPK menghadapinya sesuai hukum acara yang berlaku. AFKHAR