PELECEHAN SEKS ANAK

Mahasiswa Minta KPK Usut DPRD Penerima Suap

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Selasa (13/11) turun kejalan. Mereka melakukan aksi demo, menuntut dan memintata, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut anggota DPRD Provinsi Jambi yang terlibat dalam kasus penerimaan uang suap, pengesahan RAPBD 2018.

Selain melakukan aksi di jalan, para pendemo juga menggelar aksi di kantor gubernur Jambi, dan Ke Kantor DPRD. Dalam orasinya para pendemo meminta, agar KPK mampu bertindak tegas, dalam penegak hukum. “Kami menuntut agar proses hukum dalam kasus ini berjalan cepat, dan transparan, tanpa unsur politik, serta KPK tidak tebang pilih,” pekik Hengki Tornado dalam orasinya.

Menurut para pendemo, akibat dari kasus suap ini, negara telah dirugikan, sebesar Rp 16,34 mili ar, dan Mantan Gubernur Jambi non aktif, Zumi Zola, selaku pemberi uang suap, telah dituntut oleh Jaksa dari Komisi Pemberan tasan Korupsi (KPK), dengan hukuman delapan tahun penjara, dan denda satu miliar rupiah. Subsider enam bulan kurungan penjara. Namun oknum DPRD Provinsi Jambi, selaku penerima uang suap, belum juga di proses secara hukum.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah, ketika dihubungi wartawan, via hendphonnya, Kamis (15/11) mengatakan, dan mengaku sedang menelisik kasus dugaan penerima suap dari Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola, terhadap sejumlah anggota DPRD Jambi. Pengembangan tersebut akan dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Febri menegaskan, hal tersebut perlu didalami oleh pihaknya, melihat dari fakta di persidangan, dan akan dicocokkan dengan bukti-bukti yang lain. Setelah adanya putusan dari Majlis hakim KPK. Febri juga mengatakan, saat ini ada sekitar 149 anggota DPRD yang sedang atau pernah diproses oleh KPK, tidak menutup kemungkinan, sejumlah pihak tersebut akan diproses hukum jika pihaknya memiliki kecukupan bukti.

Gubernur Jambi nonaktif. Zumi Zola, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/11/ 2018) dituntut oleh jaksa Iskandar Marwato, dengan hukuman delapan tahun penjara, dan memba yar denda Rp 1 miliar, subsider 6 bulan kurungan. Serta jaksa meminta kepada majelis hakim, untuk mencabut hak politik Zumi Zola, hingga usai menjalani pidana pokoknya.

Menurut jaksa, terdakwa Zumi Zola Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan, melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Zumi juga dinilai melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Menurut Jaksa, perbuatan Zumi tak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Zumi juga dinilai menciderai kepercayaan yang diberikan masyarakat. “Hal-hal meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa telah kooperatif dan terus terang. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan,” ujar jaksa Iskandar Marwato.

Zumi Zola terseret dalam persidangan Tipikor ini, karena di dakwa, memberikan suap Rp 16,4 miliar kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Zumi melakukan aksi tersebut bersama Plt Sekda Pemda Provinsi Jambi. Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan, dan Asisten 3 Sekda Provinsi Jambi Saipudin, serta Asrul Pandapotan Sihotang yang merupakan orang keperca yaan Zumi.

Uang suap itu diberikan, agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 menyetujui Rancangan Anggaran Peraturan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi, menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2018. “ Uang suap tersebut diberikan kepada 52 anggota DPRD Provinsi Jambi,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK.

Salah seorang Anggota DPRD Jambi, dari Fraksi Partai Golkar. Drs.H. Mayloedin, dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/9/2018), untuk terdakwa Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola, mengaku ikut menerima uang dari pihak eksekutif atau Gubernur Jambi Zumi Zola. Uang itu diberikan agar anggota dewan menyetujui pengesahan APBD Jambi 2018, dan ia (Mayloedin), mengaku, baru tahu dalam persidangan ini bahwa tujuh anggota Fraksi Golkar yang lain sudah menyerahkan uang Rp 700 juta kepada KPK.

Betika ditanya oleh JPU Iskandar Marwanto, “ Apakah saudara saksi (Mayloedin) berniat untuk menembalikan uang suap tersebut kepada KPK.” Mayloedin menjawab, “ Kalau mereka sudah kembalikan semua, ya saya insya Allah,” kata Mayloedin. Plt Sekda Pemda Provinsi Jambi. Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan, dan Asisten 3 Sekda Provinsi Jambi Saipudin, serta Asrul Pandapotan Sihotang, dan seorang anggota DPRD Provinsi Jambi, Supriadi, sebelumnya, telah divonis oleh Majlis Hakim yang diketuai oleh Yanto. (Djohan)

You might also like