Hukuman Salah Alamat

Terpidana kasus perekaman dan percakapan mesum Baiq Nuril mengaku akan terus berjuang mencari keadilan. Bersama Koalisi Save Baiq Nuril, Baiq Nuril berjuang demi tegaknya hukum bernurani. Hasilnya, petisi hingga Presiden Joko Widodo siap bergerak turun tangan.

Baiq Nuril Maknun menuntut keadilan. Sosok mantan pegawai tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat itu menuai perbincangan usai dinyatakan bersalah karena menyebar rekaman bermuatan kesusilaan, atau melanggar Pasal 27 ayat satu UU ITE. Nuril divonis 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

Nuril kini kembali dibayang-bayangi hukuman bui. Kejaksaan Negeri Mataram siap menjalankan putusan kasasi MA, karena salinan putusan telah di tangan.

Seharusnya, Baiq Nuril dieksekusi Rabu, 21 November 2018, namun Kejaksaan Agung menundanya. Kejagung memberi kesempatan mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kasusnya ke Mahkamah Agung.

Kasus ini menyedot perhatian masyarakat, di antaranya media sosial dan juga mencetuskan berbagai demonstrasi membela Baiq Nuril, yang dinilai sedang membela martabatnya.

Baiq Nuril dilaporkan kepala sekolah SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, bernama Muslim, ke polisi atas tuduhan mentransmisikan rekaman elektronik berisi konten asusila.

Nuril tak tinggal diam, bersama Koalisi Save Baiq Nuril, dia berusaha mencari keadilan. Mereka berjuang demi tegaknya hukum bernurani. Hasilnya, petisi hingga Presiden Joko Widodo siap bergerak turun tangan.

Pernyataan Presiden Joko Widodo soal dukungannya kepada Baiq Nuril untuk mencari keadilan membawa angin segar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjanjikan grasi kepada ibu 3 anak itu jika upaya terakhir di jalur hukum kandas. Jokowi ingin, agar Baiq Nuril berjuang hingga akhir, yaitu dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas putusan kasasi yang memperberat hukumannya.

“Kita berharap MA memberikan keputusan yang seadil-adilnya,” kata Jokowi di Pasar Induk Sidoharjo, Lamongan, Jawa Timur, Senin (19/11/2018).

Jokowi mengaku menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Dia pun tak bisa mengintervensi perkara yang menjerat Baiq.

Terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Baiq Nuril Maknun (kedua kiri) menandatangani surat perlindungan saksi disaksikan Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo (kiri) dan Anggota MPR fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka (ketiga kiri) seusai menjadi narasumber pada diskusi empat pilar MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018). Diskusi tersebut membahas tema “Perlindungan Perempuan dari Ancaman Kekerasan Seksual”. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini membuka ruang bagi Baiq untuk memberikan pengampunan, bila hasil putusan PK di MA tak memuaskan. “Seandainya PK belum dapat keadilan, bisa ajukan grasi ke presiden. Kalau sudah grasi itu bagian saya,” ucap Jokowi.

Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, kasus Ibu Nuril mencederai rasa keadilan di masyarakat, dan mendesak agar Ibu Nuril dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

“Dia merekam semua itu kan supaya terhindar dari fitnah. Dia punya anak yang masih menyusu, punya suami. Atasannya yang selalu menggoda, kok malah Bu Nuril yang dihukum. Ini mencederai rasa keadilan masyarakat,” kata Cak Imin.

Sementara, melalui akun twitter Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) @Kemkominfo, ahli UU ITE Kemkominfo menegaskan tidak ada unsur pidana ITE di kasus Ibu Nuril.

“Menkominfo Rudiantara sangat paham kasus ini. 18 bulan lalu, ia tugaskan Ahli UU ITE untuk sampaikan keterangan ahli di sidang PN. Ahli Kemkominfo menegaskan tidak ada unsur pidana ITE di kasus Ibu Nuril,” tulis Kemkominfo.

Atas keganjilan ini, Komisi Yudisial (KY) meminta ada pihak yang melapor jika ada pelanggaran etik hakim yang memvonis Baiq Nuril.

“Pelanggaran kode etik (misal ada dugaan), bisa itu dilaporkan ke KY tapi sejauh ini saya belum tahu sudah laporan atau belum,” kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Aidul Fitriciada.

Menurut Aidul, laporan ke KY bisa dilakukan siapa saja, mulai dari yang terkait atau pun masyarakat sipil yang menemukan dugaan pelanggaran.

“Bila itu aspek kode etik bisa saja ke KY, termasuk di dalamnya unprofesional conduct dari MA, jadi sipil bisa melaporkan ke kami,” jelas dia.

Lebih jauh, Aidul mengatakan bila posisi Baiq Nuril saat ini tengah dalam proses Peninjauan Kembali (PK). Artinya, terdapat aspek teknis yudisial yang harus diupayakan lewat PK.

“Kalau aspek teknis Yudisial itu misalnya kesalahan proses pengambilan, proses hukum apalagi ini dilakukan MA, itu memang harus dilakukan upaya hukum nama lainya kan Peninjauan Kembali, karena prinsip berlaku adalah prinsip Res Judicata, putusan berlaku itu, adalah selama belum ada yang mengoreksi, masih kita anggap benar,” pungkas Aidul.

Sejak kasus hukum ini bergulir, Baiq Nuril mengaku mendapat berbagai kesulitan dalam hidupnya. Dia dipecat dari pekerjaan oleh Kepala Sekolah setelah rekaman yang diduga mengandung unsur pelecehan seksual tersebut tersebar di khalayak.

“Terutama perekonomian kami ya, karena sejak pemecatan dari sekolah tersebut, dengan tiga orang anak, kami harus gali lubang tutup lubang untuk membiayai anak-anak sekolah,” kata Baiq.

Baiq Nuril merasa sangat terpukul dengan keadaannya sekarang. Terlebih jika harus melihat anak-anaknya. Ia pun kebingungan untuk menjelaskan bagaimana keadaannya sekarang kepada anak bungsunya yang baru berusia 7 dan duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar.

“Tapi harus kuat di depan anak-anak, mereka tidak boleh melihat saya menangis,” kata Baiq Nuril yang tampak berjaca-kaca saat mengingat kembali pengalaman buruknya atas perlakukan tak senonoh dari atasannya, yakni kepala sekolah tepatnya bekerja.

Meski demikian terpidana kasus perekaman dan percakapan mesum ini mengaku akan terus memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan. “Saya akan perjuangkan perempuan,” kata Nuril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Baiq Nuril mengatakan, di Indonesia banyak perempuan yang belum berani menyuarakan keinginannya. Terutama dalam hal mencari keadilan.

Baiq Nuril (tutup wajah) berharap keadilan. (lombok pos)

“Mungkin banyak sekali di luar sana yang apa yang saya rasakan sekarang, seperti saya ini. Jadinya saya harus memberi semangat kepada mereka untuk berani menyuarakan,” ungkapnya.

Ia juga menyambut baik bantuan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Baiq khawatir dengan kondisi keluarganya mengingat ia masih harus menjalani proses hukum.

“Karena saya punya keluarga, saya punya anak-anak. Mungkin karena saya masih menjalani proses hukum ini yang kami khawatirkan hanya keluarga,” ucap Baiq Nuril.

SAFENet, lembaga yang mendampingi Baiq Nuril menjelaskan kronologi hingga ia terjerat kasus. Melalui Twitternya, SAFENet menjelaskan pelecehan seksual yang dialami Baiq Nuril bukan hanya sekali.

Baiq Nuril sering kali menerima telepon dari sang Kepala Sekolah yang bernada melecehkan. Bahkan Baiq Nuril beberapa kali diajak menginap di hotel tersebut.

“Misalnya dia cerita 20 menit, yang urusan kerjaan itu paling hanya 5 menit (sisanya pelecehan seksual secara verbal)” kata Nuril.

Meski mengaku risih dengan tingkah laku atasannya, tapi Nuril tak berani mengadu karena takut dipecat dari jabatannya sebagai staf  bendahara. Namun, semakin dibiarkan, kelakuan atasannya main keterlaluan. Baiq Nuril akhirnya memberanikan diri untuk merekam percakapan sang kepala sekolah. Dalam percakapan tersebut sang kepala sekolah bercerita mengenai perselingkuhannya dengan bendahara.

Baiq Nuril menyimpan rekaman tersebut, tidak menyebarluaskan. Kemudian, rekan kerja Baiq Nuril, Imam Mudawin meminta rekaman tersebut dan menyebarkannya ke Dinas Pendidikan Kota Mataram dan lainnya. Akhirnya, kepala sekolah itu dimutasi dari jabatannya.

Tidak terima, M malah melaporkan Nuril, bukan Imam, ke polisi atas dasar pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Padahal sedari awal, Nuril tidak menyebarkan rekaman tersebut. Laporan ini kemudian berlanjut hingga ke persidangan.

Baiq Nuril sempat ditahan pada akhir Maret 2017 sebelum akhirnya menjadi tahanan kota. Melansir dari Kompas.com, Pengadilan Negeri Mataram memutuskan Baiq Nuril tidak bersalah. Ia tidak terbukti menyebarkan percakapan tersebut.

Semua saksi ahli mengatakan jika tuduhan atas Baiq Nuril mentransfer, mendistribusikan, atau menyebarkan rekaman percakapan asusila sama sekali tidak terbukti. Saksi juga mengatakan Baiq Nuril tidak bersalah sama sekali.

“Nuril diputuskan oleh PN Mataram tidak bersalah, tidak menyebarkan rekaman percakapan asusila sang kepala sekolah, Nuril adalah korban,” ujar Joko Jumadi, kuasa hukum Baiq Nuril, Senin (12/11/2018), dikutip dari Kompas.com.

“Ia dinyatakan oleh PN Mataram tidak bersalah, tidak menyebarkan rekaman percakapan asusila sang kepala sekolah, Nuril adalah korban,” tegas Joko.

Namun, saat itu jaksa mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Baiq Nuril didakwa melakukan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 jo Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut umum kepada Kejaksaan Negeri mataram dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang sebelumnya menyatakan Baiq Nuril bebas.

Dalam putusan kasasi tersebut, Baiq Nuril dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE dan terancam pidana penjara enam bulan kurungan penjara serta denda Rp 500 juta. Bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Nasib Baiq Nuril berbeda jauh dari kepala sekolah yang telah dimutasi. Ia justru dipromosikan dan tidak mendapat sanksi. Kini, ia menjabat sebagai Kepala Bidang di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram. Ia tidak dijatuhi sanksi apapun dari Pemerintah Kota Mataram.

Baiq Nuril Bersama Kuasa Hukumnya melaporkan H Muslim di Polda NTB (kicknews.today)

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Ketut Sumadana, Senin (12/11/2018) mengatakan kasasi yang diajukan Kejaksaan terutama jaksa penuntut umum sudah sesuai protap atau SOP yang berlaku.

“Setiap perkara yang dinyatakan bebas wajib hukumnya untuk upaya hukum. Bahkan untuk putusan kurang dari sepertiga saja wajib untuk menyatakan upaya hukum,” kata Sumadana.

Sumadana mengatakan putusan MA hanya bisa dibatalkan melalui putusan peninjauan kembali (PK).

Kuasa hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi mengatakan PK tidak akan menghentikan eksekusi. “Karena itu, baiknya sebagai kuasa hukum mengupayakan agar kejaksaan bersedia menunda eksekusi terhadap Nuril,” ujarnya.

Joko Jumadi juga mengaku kesulitan mengajukan PK sebab pihaknya belum menerima salinan keputusan MA. “Yang dikirimkan MA baru petikan putusan MA. Karena salinan putusan MA belum dikirim, kami kesulitan akan mengajukan PK. Memori PK tidak bisa kami siapkan dan kirim karena salinan putusan yang berisi alasan MA membuat keputusan Nuril bersalah belum kami terima,” ucapnya.

Bahkan Joko curiga dengan hakim yang menangani kasus Nuril, salah satunya adalah Ketua Majelis Hakim MA Sri Nurwahyuni, tidak memahami kasus Nuril secara mendetail. Joko menilai Baiq Nuril adalah korban yang diperlakukan secara tidak adil. SWU

4 Perjuangan Baiq Nuril untuk Raih Keadilan

Kasus pelecehan seksual verbal yang dihadapi Baiq Nuril, seorang pegawai tata usaha honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), belum usai. Usaha membentengi diri dengan menyimpan bukti rekaman perbuatan tidak senonoh yang dilakukan M, kepala sekolah tempatnya bekerja, malah menghantarkannya ke penjara.

Baiq Nuril dipolisikan oleh M dan disangka dengan Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Serangkaian proses sidang telah dilakoni Nuril, hasilnya Pengadilan Negeri Mataram memutus Nuril bebas dari segala tuduhan pada 2017. Namun, jaksa mengajukan banding dan mendapat respons terbalik dari Mahkamah Agung (MA).

Baiq Nuril saat berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri Mataram di tahun 2017. (KOMPAS.com/ Karnia Septia)

Putusan Mahkamah Agung RI nomor 547 K/Pid.Sus/2018, membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama di PN Mataram dan terancam menghadapi hukuman selama enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta, subsider 3 bulan.

Nuril tak tinggal diam, bersama Koalisi Save Baiq Nuril, dia berusaha mencari keadilan. Mereka berjuang demi tegaknya hukum bernurani.

Berikut empat upaya perjuangan Baiq Nuril untuk mencari keadilan:

  1. Kumpulkan Dukungan Via Change.Org

Koalisi Save Baiq Nuril telah mengumpulkan 150 ribu dukungan lebih melalui change.org/amnestiuntuknuril. Mereka pun membawa dukungan tersebut dengan satu kotak berwarna merah.

Dalam surat yang diajukan Jokowi, Erasmus Napitupulu, perwakilan Koalisi Save Baiq Nuril menjelaskan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram telah memutus bebas Nuril karena dakwaan tersebut tidak terbukti.

 

Dia juga menjelaskan, putusan MA sebagai kegagalan. Menurut dia, Baiq memiliki hak untuk menentukan perekaman itu, untuk kepentingan perlindungan dirinya. Menurut dia, satu-satunya cara agar Baiq bisa berkumpul dengan keluarganya yaitu dengan amnesti yang dikeluarkan Jokowi.

  1. Nuril Lapor Balik Eks Atasannya ke Polisi

“M dilaporkan melanggar Pasal 294 ayat 2 ke 1 KUHP tentang pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga,” kata Yan Magandar Putra, salah satu kuasa hukum Nuril, Senin, 19 November 2018.

Atas pelaporan ini, Nuril berharap kasusnya segera mendapatkan keadilan dan tidak lagi menjadi korban dari perbuatan yang tak seharusnya diposisikan sebagai pelaku.

“Biar ditunjukkan siapa yang berbuat, itu seharusnya yang menanggung akibatnya, mohon doa, diberi jalan terbaik.” kata Nuril.

  1. Tulis Surat Minta Keadilan ke Jokowi

Tulisan tangan Surat Baiq Nuril dan putranya, Rafi diunggah oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) lewat akun Twitter mereka pada 14 November 2018.

“Kepada Bapak Presiden Jokowi, saya minta keadilan. Saya mohon kepada Bapak Presiden bebaskan saya dari jeratan hukum yang sedang saya alami. Saya tidak bersalah. Saya minta keadilan yang seadil-adilnya,” tulis Nuril.

Adapun Rafi, dia juga menulis sepatah kata untuk Presiden Jokowi, “Kepada Bapak Jokowi, jangan suruh ibu saya sekolah lagi,” tulis dia.

Surat tersebut pun viral dan ramai di retweet sejumlah pengguna akun media sosial lainnya.

Hasilnya pun berbuah manis. Presiden Jokowi akhirnya bersuara dan siap memberi grasi apabila upaya Peninjauan Kembali (PK) dilakukan masih tak membuahkan hasil.

“Kita berharap MA memberikan keputusan yang seadil-adilnya, Seandainya PK belum dapat keadilan, bisa ajukan grasi ke presiden. Kalau sudah grasi itu bagian saya,” ucap Jokowi,” kata Jokowi di Pasar Induk Sidoharjo, Lamongan, Jawa Timur, Senin (19/11/2018).

  1. Baiq Nuril Ajukan PK

Upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasasi MA siap dilayangkan Tim penasihat hukum Baiq Nuril. Menurut Pengacara Nuril, Joko Jumadi PK adalah satu-satunya upaya yang bisa dilakukan pihaknya demi mendapat keadilan.

Usaha PK Nuril berbuah manis, Kejaksaan Agung (Kejagung) bersikap dengan menunda eksekusi guru honorer SMA 7 Mataram itu.

“Dengan melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat, kita akan menunda eksekusi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri, dilansir dari Antara, Senin malam 19 November 2018.

Eksekusi sedianya akan dilakukan eksekutor dari kejaksaan pada 21 November 2018. Hukuman dijalankan merupakan perintah dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menghukum Baiq Nuril dengan 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan penjara karena melanggar Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.#