Duh…Bisnis Kuliner Terganjal Birokrasi

Terungkap di Persidangan PTUN Medan

Niat Kalam Liano meramaikan bisnis kuliner di Kota Medan masih terganjal birokrasi. Pemilik Pondok Mansyur Food Court di kawasan Jalan Dr Mansyur Medan itu masih berjuang untuk mendapatkan keadilan dari majelis hakim PTUN Medan paska “ketok manis” yang dilakukan pihak Satpol PP Kota Medan akibat tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Pembongkaran dilakukan anggota Satpol PP Medan pada 13 Juli 2018. Padahal, sebelumnya kita telah memohon agar diberi perpanjangan waktu pengurusan IMB,” papar Kuasa Hukum Pondok Mansyur Food Court, Parlindungan Nadeak SH MH, saat Sidang Lapangan perkara Nomor 130/G/2018/PTUN-MDN di lokasi usaha tersebut, pekan lalu.

Ia juga memperlihatkan beberapa bangunan Pondok Mansyur Food Court yang dibongkar anggota Satpol PP Medan kepada hakim Pengky Nurpanji dan Budiaman Rodding SH MH serta Panitera Pengganti, Ibnu Hasyim SH.

“Aksi pembongkaran ini yang mendorong kami menggugat Kepala Satpol PP Medan, M Sofyan ke PTUN Medan karena tidak adil,” tukasnya.

Nadeak mengklaim telah menyerahkan berkas permohonan IMB sejak Mei 2018. Namun, hingga kini berkas dimaksud masih berada di tim teknis. “Kami menuntut Kepala Satpol PP Medan membatalkan surat pembongkaran yang telah diterbitkan itu karena tidak sesuai standar prosedur operasional administrasi pemerintahan,” tegasnya.

Majelis Hakim PTUN Medan, Pengky Nurpanji dan Budiaman Rodding SH MH serta Panitera Pengganti, Ibnu Hasyim SH, bersama pihak tergugat mendengarkan keterangan Kuasa Hukum Pondok Mansyur Food Court, Parlindungan Nadeak SH MH, saat Sidang lapangan di lokasi usaha tersebut, kawasan Jalan Dr Mansyur Medan, akhir pekan lalu.

Seharusnya, kata Nadeak, Kepala Satpol PP Medan mengeluarkan surat teguran pertama, kedua dan ketiga yang dilanjutkan dengan tindakan eksekusi dengan memperhatikan surat yang diterbitkan. Kenyataannya, sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir, justru telah dilakukan pembongkaran.

Kepala Seksi Penindakan dan Pengawasan Satpol PP Kota Medan, Irvan Pane, mewakili Kepala Satpol PP Medan, yang hadir bersama Kuasa Hukumnya, Albert Yosokhi Lase SH, memilih bungkam saat sejumlah insan pers meminta tanggapannya. “Kita tunggu saja hasil putusan persidangan majelis hakim PTUN Medan,” ujarnya.

Beruntung, Albert Yosokhi Lase SH bersedia berkomentar. Menurutnya, pihak Satpol PP Medan telah memberikan kelonggaran untuk menunda pembongkaran bangunan. Namun, pemilik usaha terkesan mengabaikannya. Indikasi itu terlihat saat sejumlah personil Satpol PP kembali mendatangi pemilik usaha untuk menanyakan IMB tersebut.

“Pemilik usaha tidak bisa menunjukkan resi pengajuan IMB, sehingga klien kami terpaksa mengambil tindakan tegas,” tandasnya. ***

You might also like