KPK IKLAN

Bendera Yang Dibakar Banser NU Adalah Bendera Tauhid

Pertemuan sejumlah pihak seputar pembakaran bendera oleh Banser NU di Garut mencapai kata sepakat bahwa bendera yang dibakar adalah bendera Tauhid bukan bendera HTI.

Pengadilan Negeri Garut telah memvonis dua pelaku pembakaran bendera Tauhid selama 10 hari penjara. Sejumlah pihak menganggap putusan ini terlalu ringan.lis hakim itu.

“Tadi atas nama GP Ansor sudah minta maaf. Walaupun vonisnya sangat kami sayangkan, kami sesalkan, kok hukumannya sama dengan bayar ke toilet atau parkir, cuma Rp 2.000 dan 10 hari? Itu sangat menyakitkan kami,” ujar juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Slamet Ma’arif, di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 9 November 2018.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kemudian memang mengumpulan pihak-pihak yang masih berpolemik tentang bendera yang dibakar adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilarang ataukah bendera Tauhid.

“Tadi saya juga mengingatkan pada teman-teman yang demonstrasi, hati-hati, demonstrasi yang terkadang punya niat baik untuk membangun satu pemahaman positif, terkadang dia ditunggangi oleh kelompok lain untuk kepentingan politik,” kata Wiranto seusai dialog dengan ulama di kantornya, Jumat 9 November 2018.

Saat berdialog dengan para ulama, kata Wiranto, sudah ada kesamaan paham soal bendera tauhid. “Kita gembira terjadi kesepakatan bahwa ini ada kesalahpahaman yang tidak lagi boleh di masa ke depan nantinya,” kata Wiranto.

“Kesimpulannya adalah bahwa semua sudah menerima apa yang sekarang sudah diselesaikan. Masalah ukhuwah Islamiah tauhid, akidah yang selama ini masih terjadi perdebatan walaupun sudah mereda tetapi perdebatan yang cukup sengit tentang bagaimana pembakaran bendera, yang pembakar dianggap bendera HTI, tapi sementara sebagian kalangan dianggap sebagai simbol tauhid sehingga terjadi perbedaan yang sangat tajam,” jelasnya.

Sebelumnya, seiring dengan proses hukum terhadap pelaku pembakaran bendera, Aksi Bela Tauhid pun tetap berlangsung. Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengatakan Aksi Bela Tauhid II menuntut pemerintah dan Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama agar mengakui benda yang dibakar Banser NU di Garut adalah bendera tauhid, bukan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Slamet mengatakan hal tersebut saat menyambangi media center Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, tadi malam Kamis 1 Novenber 2018 atau sehari sebelum Aksi Bela Tauhid II dilakukan.

Massa Aksi Bela Islam Jilid III di Silang Monas, Jakarta. (KiniNews/Fadillah)

Slamet menegaskan tidak ada ormas yang memiliki bendera seperti yang dibakar anggota Banser di Garut. Termasuk pula HTI yang telah dinyatakan dilarang pemerintah. Dari sudut pandang agama, kata Slamet, juga tidak ada pandangan bendera tauhid adalah milik suatu ormas. “Sampai saat ini belum ada dari pemerintah maupun PBNU menyatakan hal itu. Kita akan menuntut itu, adanya pengakuan dari pemerintah, negara, bahwa betul bendera yang dibakar bendera tauhid,” ucap Slamet di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Kamis 1 November 2018 malam.

Slamet pun menyayangkan ketika pemerintah dan PBNU hingga saat ini belum mengamini hal tersebut. Atas dasar itu, sambungnya, aksi bela tauhid kedua akan tetap dilaksanakan meski polisi telah menetapkan tersangka terhadap dua anggota Banser pelaku pembakaran bendera.

Slamet lantas meminta pihak kepolisian agar menegakkan hukum secara adil. Dia berharap polisi tidak berhenti mengusut kasus pembakaran bendera ketika sudah ada dua anggota Banser yang dijadikan tersangka.

Dia menilai ada aktor intelektual di balik aksi pembakaran bendera di Garut. Aktor intelektual tersebut, lanjutnya, berupaya untuk mendoktrin umat Islam agar memusuhi bendera tauhid atau panji Rasul.

Menurut Slamet, memburu aktor intelektual itu tidak kalah penting agar nampak motif sebenarnya dari aksi pembakaran bendera. “Pembakaran itu efek dari doktrin-doktrin mereka yang selama ini diarahkan kemudian tersistematis untuk memusuhi bendera panji Rasulullah,” kata Slamet.

Aksi Bela Tauhid merupakan buntut dari pembakaran bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama di Garut. Pembakaran terjadi saat perayaan hari santri di daerah Limbangan, Garut, pada Senin 22 Oktober 2018.

Menanggapi polemik bendera tauhid yang terjadi, pada malam 26 Oktober 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) mengumpulkan ormas-ormas Islam di rumah dinasnya.

Hasil pertemuan di rumah dinas JK pada 26 Oktober lalu, mereka yang bertemu bersepakat menjaga perdamaian usai ada Aksi Bela Tauhid yang berlangsung pada siang harinya. Mereka yang hadir di antaranya Ketua MUI Ma’ruf Amin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir Ketua PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva, dan Dewan Penasihat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Indonesia (Persis) Maman Abdurahman.

Usai pertemuan di rumah JK, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir menyatakan semua pihak sepakat untuk mengedepankan cara merekatkan kebersamaan di tubuh bangsa ini di tengah tahun politik. “Kita juga ingin ada suasana kondusif,” kata Haedar saat itu

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengakui perbedaan persepsi memang mengemuka dalam pertemuan sekitar 3,5 jam di rumah JK tersebut.

Namun, itu terus didiskusikan hingga muncul lima butir kesepakatan yang lalu dibacakan JK selaku tuan rumah pertemuan. Salah satunya soal bendera.

Pertama, para Pimpinan ormas Islam yang hadir menyesalkan terjadinya pembakaran bendera di Garut dan sepakat untuk menjaga suasana kedamaian serta berupaya meredam situasi agar tidak terus berkembang ke arah yang tidak diinginkan.

Kedua, Dalam upaya menyelesaikan dan mengakhiri masalah ini, oknum yang membakar dan membawa bendera telah menyampaikan permohonan maaf. Pimpinan GP Anshor serta Nahdlatul Ulama menyesalkan peristiwa tesebut dan telah memberikan sanksi atas perbuatan yang melampaui prosedur yang telah ditetapkan dan berharap tidak terulang kembali.

Namun yang masih menggantung hingga kini, apakah bendera yang dibakar di Garut adalah bendera Tauhid atau bendera HTI?

Foto: Menko Polhukam Wiranto berbicara seusai menggelar pertemuan dengan delegasi Aksi Bela Tauhid, Jumat (02-11-2018) (https://www.kiblat.net)

Ketua Forum Santri Indonesia (FSI) Muhammad Hanif Al Attas menyebut adanya perbedaan antara bendera bertuliskan kalimat tauhid yang digunakan ormas Hitzbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan bendera tauhid ala rasul. Ia menekankan bendera tauhid rasul tak boleh mendapat perlakuan buruk.

Ia menyebut berdasarkan AD/ART HTI, ada penanda khusus untuk bendera tauhidnya. Sehingga walau tak beda jauh, tetap ada perbedaan dengan bendera rasul.

“Sangat jelas perbedaannya, ada tulisan (HTI). Ini di AD/ART HTI yang didaftarkan ke Kemendagri. Saya rasa sudah jelas. Bendera (rasul) yang ini tidak pernah dilarang,” katanya usai pertemuan dengan berbagai ormas Islam di kantor Kemenko Polhukam pada Jumat, 9 November 2018.

Ia menyampaikan ada perbedaan pemaknaan antara bendera tauhid rasul dan bendera merah putih. Masing-masing ada makna tersendiri bagi rakyat beragama Muslim di Indonesia. “Jangan dibentur-benturkan dengan merah putih. Kita bangga dengan merah putih sebagai negeri kita. Kita bangga tauhid sebagai keyakinan umat Islam,” ujarnya.

Atas dasar itu, ia menegaskan agar bendera tauhid rasul dengan warna apa pun tidak boleh dilarang peredarannya atau penggunaannya. “Tidak boleh dikucilkan lagi, apalagi dibakar, ini sudah menjadi kesepakatan dalam NKRI,” tambahnya.

Ia mengimbau juga supaya bendera tauhid rasul dihormati semua golongan. Ia mengapresiasi PBNU dan Banser yang sudah meminta maaf atas insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di Garut beberapa waktu lalu. “Insyaallah dengan adanya kesepakatan ini, bendera ini legal, wajib dihormati, wajib dimuliakan. PBNU tadi juga sudah minta maaf, Banser sudah minta maaf. Mudah-mudahan keutuhan NKRI selalu terjaga,” jelasnya. Joko Mardiko

You might also like