Beda Nasib di Tangan Artidjo

Mahkamah Agung memperberat vonis Haryadi Budi Kuncoro menjadi 9 tahun penjara. Negara dirugikan Rp 37 miliar.

Hakim Agung Artidjo Alkostar kembali menuai gebrakan. Hakim yang seringkali ditakuti para koruptor itu kembali menghukum berat sang pencuri uang negara. Kali ini giliran terpidana eks Manajer Senior Peralatan Pelindo II Haryadi Budi Kuncoro, yang tersangkut korupsi pengadaan alat berat crane pelabuhan senilai Rp 37 miliar.

Awalnya Haryadi divonis 16 bulan penjara, baik di pengadilan pertama dan tingkat banding. Namun sampai di tingkat Mahkamah Agung (Agung), vonisnya lain.  Hukumannya jauh lebih berat, yakni 9 tahun penjara.  Hal itu terungkap saat MA melansir putusan Nomor 2606 K/Pid.Sus/2017, Senin dua pekan lalu. Duduk sebagai ketua majelis Artidjo Alkostar dengan anggota Krisna Harahap dan MS Lumme.

Dalam pertimbangannya, terurai alur korupsi yang merugikan miliran rupiah itu.  Haryadi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Ferialdy Noerlan selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero) dalam pengadaan mobile crane kapasitas 25 dan 65 ton untuk keperluan cabang Pelabuhan PT Pelindo II pada bulan Oktober 2010.

Ketika itu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melaksanakan rapat pembahasan dan rencana kegiatan di tahun 2011, dan RJ Lino selaku Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengusulkan pengadaan mobil crane dengan kapasitas 25 dan 65 ton.  Dalam pelaksanaan kegiatan Ferialdy Noerlan memerintahkan Haryadi untuk membuat kajian investasi dan menghitung harga satuan mobile crane.

Haryadi lalu memerintahkan Muhammad Saleh dan Mashudi Sunyoto untuk membuat kajian investasi mobile crane dari hasil kajian tersebut. Namun hampir semua cabang Pelabuhan Pelindo II tidak membutuhkan mobile crane.  Ferialdy Noerlan lalu menyuruh Mashudi Sunyoto supaya menghadap langsung kepada RJ Lino untuk melaporkan hal tersebut.

Haryadi memerintahkan Erfin Ardiyanto memasukkan Investasi Mobile Crane ke dalam daftar tambahan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan usulan tersebut tidak dilampiri Hasil Kajian Investasi dan diajukan ke Direktorat Keuangan dengan pengantar Wakil Kepala Dinas yang ditandatangani oleh Ferialdy Noerlan.

Dalam pelaksanaan mobile crane tersebut, Haryadi mengarahkan Mashudi Sunyoto untuk mempergunakan spesifikasi mobile crane yang diproduksi oleh Harbin Construction Machinery Co Ltd (HCM).  Dalam proses lelang yang memasukkan penawaran hanya satu perusahaan, sehingga lelang dinyatakan gagal.

Gedung Mahkamah Agung (Abdul Farid/Forum)

Pada tanggal 25 November 2011 dilakukan lelang kedua untuk pengadaan 10 unit mobile crane kapasitas 25 ton dan 65 ton kebutuhan Cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Banten, Bengkulu, Cirebon dan Jambi.

Haryadi melanjutkan proses pembukaan dokumen dan evaluasi dan secara melawan hukum meloloskan PT GNCE (Guangxi Narishi Century M&E Equipment Co) selaku penyedia barang. “Dengan demikian rangkaian perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum,” ujar Artidjo.

Artidjo dkk memutuskan akibat perbuatan itu, negara merugi Rp 37.970.277.778, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi BPK Nomor 761/HPI/XVI/01/2016, yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Atas dasar itu, Artidjo dkk memperberat hukuman Haryadi dari 16 bulan penjara (putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta) menjadi 9 tahun penjara. “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan,” pungkas Artidjo.

Kasus korupsi di tubuh Pelindo II bermula saat perusahaan itu membeli crane pelabuhan. Saat itu Haryadi sebagai Senior Manager Peralatan PT Pelindo II (Persero) dan Direktur Operasi dan Teknik Pelindo II (Persero) adalah Ferialdy Noerlan Haryadi Budi Kuncoro. Pengadaan mobile crane itu juga diketahui oleh Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II saat itu Richard Joost Lino.

Pada bulan Oktober 2010, PT Pelindo II (Persero) melaksanakan rapat pembahasan dan rencana kegiatan di tahun 2011 dan oleh RJ Lino selaku Direktur Utama PT Pelindo II mengusulkan pengadaan mobile crane dengan kapasitas 25 ton dan 65 ton untuk keperluan cabang Pelabuhan Pelindo II.

Dlam rapat tersebut disepakati pengadaan mobile crane tersebut dilaksanakan pada 2011 dengan pelaksana kegiatan adalah terdakwaFerialdy Noerlan yang memerintahkan Haryadi Budi Kuncoro untuk membuat kajian investasi dan menghitung harga satuan mobile crane.

Dari hasil kajian Ferialdy menyuruh supaya Mashudi Sunyoto melaporkan kepada RJ Lino. Haryadi selanjutnya memerintahkan Erfin Ardiyanto untuk memasukkan investasi mobile crane itu dalam daftar tambahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) di mana usulan tersebut tidak dilampirkan hasil kajian investasi.

Padahal semua cabang pelabuhan di bawah PT Pelindo II tidak membutuhkan dan tidak pernah mengusulkan pengadaan mobile crane, tapi pengadaan crane itu dimasukkan dalam RKAP yaitu sebesar Rp58,92 miliar untuk 13 mobile crane untuk 8 cabang pelabuhan yaitu pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Benkulu, Teluk Bayur, Banten, Cirebon dan Jambi.

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010 di PT Pelindo II (Persero) Haryadi Budi Kuncoro (kiri) bergegas usai menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/11) – (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Tim teknis dari kantor pusat PT Pelindo II dan perwakilan cabang pelabuhan selanjutnya melakukan rapat penyusunan rencana kerja dan syarat (RKS) yang dilakukan pada April-Mei 2011 di mana Haryadi mengarahkan Mashudi Sunyoto untuk mempergunakan spesifikan mobile crane yang diproduksi oleh Harbin Construction Machinery Co.Ltd (HCM) didasarkan tiga perusahaan yaitu PT Narishi Century International, PT Altrak 1978, dan PT United Tracktor.

Pada 19 Agustus 2011 ada pengumuman lelang proyek mobile crane. Hasilnya ada lima perusahaan yang mendaftar, yaitu PT Altrak Jaya, PT United Tractor, PT Berdikari Pondasi Perkasa, PT Traktor Nusantara, Hyundai Corporation, Guangxi Narishi Century M&E Equipment CO (GNCE). Namun lelang itu gagal karena hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran.

Pada 25 November 2011 dilakukan lelang ulang untuk pengadaan 10 unit mobile crane kapasitas 25 dan 65 ton untuk kebutuhan cabang pelabuhan Pajang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Banten, Bengkulu, Cirebon dan Jambi dengan anggaran Rp46,205 miliar.

Guangxi Narishi Century M&E Equipment CO (GNCE) kembali mengajukan penawaran padahal mobile crane dibuat oleh HCM, tapi tim teknis atas arahan Haryati meloloskan PT GCNE meski tidak memenuhi sejumlah syarat administrasi.  Pada 8 Juni 2012, Pelindo II dan PT GNCE menandatangani surat perjanjian kontrak senilai Rp 45,6 miliar.

Sampai 5 Desember 2012, GCNE pun tidak bisa melaksanakan perjanjian yang sudah ditandatangani. GNCE baru menyerahkan 10 mobile crane  pada 24 November 2014 tanpa dilakukan commisioning test.  Setelah dilakukan pemeriksaan, 7 mobile crane  QYL65 dan 3 mobile crane  tipe QYL25 oleh tim ahli dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjahmada, Universitas Diponegoro dan Institut Teknilogi 10 November Surabaya, spesifikasi teknis dan kinerjanya tidak sesuai rencana kerja dan syarat teknis pengadaan bahkan kondisi riil di lapangan tidak sesuai dengan data di buku manual.

Selanjutnya mobile crane  juga mengalami kondisi buckling  (tekuk) pada pipa-pipa penyusun lengan/boom  sehingga membahayakan keselamatan, kondisi mobile crane baik mesin penggerak maupun aksesori pendukung diduga merupakan kondisi bekas pakai yang kemungkinan hasil rekondisi untuk memenuhi syarat RKS.  Akibat perbuatan Haryadi tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 36,970 miliar.

Pada 2016, Haryadi ditangkap di Gading Mas Driving Range Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan menjalani proses hukum.  Ia dijerat pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 thun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Pada 26 April 2017, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman ringan kepada Haryadi, yakni 16 bulan penjara. Vonis itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada 8 Agustus 2017. Tidak puas dengan vonis itu, Haryadi lantas mengajukan kasasi. Bukannya diperingan, hakim agung Artidjo malah memperberat hukuman Haryadi. AFKHAR

Leave A Reply

Your email address will not be published.