Aksi 211 Tuduh Pemerintah Giring Opini Bendera Tauhid Milik Ormas

Massa kembali  menggelar aksi bela Bendera Tauhid di depan Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, kini mereka berencana kembali turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi yang sama pada Jumat (2/11). Namun, mereka tidak puas dengan hasil penyelidikan pihak kepolisian.

Persaudaraan Alumni 212 akan menuntut pemerintah dan Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama agar mengakui benda yang dibakar oleh Banser NU di Garut adalah Bendera Tauhid dan bukan melambangkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ketua PA Alumni 212, Slamet Ma’arif, Aksi Bela Tauhid rencananya digelar di seberang Istana Kepresidenan. Sama seperti aksi pada pekan lalu, mereka akan mulai long march usai menggelar salat Jumat di Masjid Istiqlal.

“Sampai saat ini belum ada dari pemerintah atau PBNU yang menyatakan hal itu (itu bendera Tauhid). Kami akan menuntut hal itu, adanya pengakuan dari pemerintah, negara, bahwa betul bendera yang dibakar adalah Bendera Tauhid,” ujar Slamet yang ditemui di media centre Prabowo-Sandi pada Kamis malam (1/11).

Pihak kepolisian memang sudah menetapkan dua anggota Banser sebagai tersangka pembakaran bendera. Namun, PA 212 mengaku tetap tidak puas. Menurut Slamet, polisi tidak langsung bergerak cepat untuk memproses pelaku.

Polisi sempat melepas keduanya dengan alasan mereka tidak memiliki niat jahat. Malah, polisi menetapkan status tersangka kepada si pembawa bendera dan pengibar bendera berkalimat tauhid ke tengah perayaan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut.

Pemerintah, kata Slamet, juga tidak beranggapan bendera yang dibakar itu melambangkan kalimat tauhid. Malah, itu dianggap milik ormas tertentu.

Sementara, Koordinator Bela Islam, Novel Hasan Bamukmin, mengatakan melalui aksi bela bendera Tauhid jilid II, massa ingin menyuarakan agar pelaku pembakaran segera diproses secara adil. Pelaku, kata Novel seharusnya dijerat dengan pasal penodaan agama 156a KUHP.

“Bukan malah memakai pasal 174 KUHP. Sebab, sudah jelas itu penistaan agama,” kata Novel di pada Kamis malam kemarin.

Ia beranggapan penggunaan pasal 174 KUHP menjadi bias, karena ancaman hukumannya hanya penjara tiga pekan dan denda Rp900. Selain itu, di dalam tersebut, tertulis pelaku hanya disangka membuat gaduh.

“Ini berkenaan dengan permasalahan hukum yang tidak adil. Sudah jelas, harusnya dikenakan pasal 156a, karena yang dibakar bendera tauhid,” tutur dia.