Tidak Ada Tanda-Tanda Megawati Akan Disentuh KPK

Mantan Kepala BPPN divonis 13 tahun penjara karena menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk penerima BLBI Syamsul Nursalim. Surat itu merupakan pelaksanaan dari Intruksi Presiden Megawati Soekarnoputri. Tapi KPK tidak berencana memeriksa Megawati.

Syafruddin Arsyad Temenggung menolak anjuran majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk berkonsultasi dengan pengacaranya. “Tidak perlu,” jawabnya dengan lantang. Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu menambil langkah hukum atas nama dirinya sendiri.

“Ini menyangkut keadilan pada diri kami. Kami sudah sering konsultasi. Satu hari pun saya dihukum, kami akan melawan menolak. Kami minta tim kami saat ini juga segera lakukan banding,” tegas Syafruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin 24 September 2018.

Walau raut wajah Syafruddin terlihat tenang dan tidak menangis, namun vonis 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan, membuatnya gusar. “Satu hari pun, satu detik pun saya dihukum, saya aakan banding. Jadi saya tidak perlu konsultasi lagi pada siapa pun. Saya belum dapat keadilan dalam proses ini,” ungkapnya. “Saya sudah bekerja sebaik-baiknya, dan bangsa ini keluar dari krisis, 15 tahun kemudian saya dapat hukuman. Ini jauh dari keadilan, dan akan saya perjuangkan. Ini persoalan kepastian hukum ya,” tambah Syafruddin lagi.

Terdakwa kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung (kiri) mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/8). –(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Putusan yang diterima Syafruddin ini lebih ringan dua tahun jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KP)selama 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Ketua majelis hakim Yanto menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama seperti dakwaan alternatif pertama.  Syafruddin terbukti melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dimiliki Sjamsul Nursalim sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun.

Tapi dia tetap merasa tidak merugikan negara. Sebab, apa yang dilakukannya pada tahun 2002 hanyalah menjalankan perintah Presiden Megawati Soekarnoputri. “Saya ditunjuk oleh Ibu Presiden Megawati menjadi Kepala BPPN,” kata Syafruddin saat menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 23 Agustus 2018.

Kala itu ia bertanya  siapa atasannya sebagai Kepala BPPN. Megawati menjawab bahwa Syafruddin bertnggungjawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Keuangan dan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).  “Jadi saya tidak mendengarkan siapapun kecuali Ibu (Megawati) melalui KKSK. Saya kemudian minta KKSK beri kebijakan dasar bagaimana mengatasi putusan BPPN ini,” kenang Syafruddin.

Dalam perjalanannya, Syafruddin disebut-sebut sebagai orang yang berperan besar dalam proses penghapusan utang  (hair cut) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bagi salah satu pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim, salah satu obligor penerima kucuran BLBI. Belakangan, penerbitan SKL terkait utang para petambak udang PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) itu dinilai bermasalah.

Penghapusan utang  Sjamsul Nursalim itu dituangkan dalam bentuk penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh BPPN atas dasar  Inpres no 8 tahun 2002.

Inpres yang ditandangani Presiden Megawati Soekarnoputri pada Desember 2002, adalah tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Dalam pertimbangannya, Inpres itu menyatakan hal itu berdasarkan pada Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang rekomendasi yang berkaitan dengan perjanjian PKPS yang berbentuk Master of Settlement Agreement And Acquisition Agreement (MSAA); Master Of Refinancing And Note Issuance Agreement (MRNIA); dan Perjanjian PKPS serta Pengakuan Utang.

Sjamsul Nursalim pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) saat diperiksa kejaksaan (tempo.co)

Dalam Inpres tersebut, Megawati memerintahkan tujuh pejabat terkait untuk mengambil langkah yang diperlukan bagi PKPS dalam kasus BLBI.  Mereka adalah Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Kehakiman dan HAM; para menteri anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan; Menteri Negara BUMN; Jaksa Agung; Kapolri; dan Ketua BPPN.

Kasus BLBI terjadi saat krisis moneter terjadi di Indonesia pada 1997—1998. Sejumlah bank memiliki saldo negatif akhirnya mengajukan permohonan likuiditas kepada BI saat itu, namun akhirnya diselewengkan.

Total dana yang dikucurkan mencapai Rp144,53 triliun untuk sedikitnya 48 bank. Pada Januari 1998, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibentuk untuk menagih kewajiban para obligor.

Pemerintahan itu merilis Surat Keterangan Lunas kepada sedikitnya lima obligor. Mereka adalah BCA (Salim Group); Bank Dagang Negara Indonesia (Sjamsul Nursalim), Bank Umum Nasional (Muhammad Bob Hasan), Bank Surya (Sudwikatmono), dan Bank Risjad Salim International (Ibrahim Risjad).

Namun yang baru dipersoalkan KPK adalah SKL yang diberkan kepada Sjamsul Nursalim. Lewat  banknya, BDNI, Sjamsul menerima dana BLBI sebesar Rp 37 triliun pada 29 Januari 1999. Yakni, sekitar setahun setelah bank itu dibekukan operasionalnya gara-gara hantaman krisis ekonomi masa itu.

Saat ditagih oleh BPPN, Sjamsul menyerahkan sejumlah asetnya yang dianggap cukup untuk melunasi utangnya. Dan berpayung pada Inpres nomor 8 Tahun 2002, BPPN menerbitkan SKL untuk Sjamsul Nursalim.

Baru kemudian diketahui ternyata asset yang diserahkan Sjamsul tidak cukup untuk membayar utangnya. Masih kurang Rp. 4,58 triliun. Kekurangan inilah dianggap sebagai kerugian negara yang disebabkan oleh kesalahan  Syafruddin Temenggung.

Karena SKL didasarkan pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002, tak urung Megawati dianggap turut, bahkan paling bertanggungjawab atas kerugian negara tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan pers terkait pencegahan korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/8). )ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Kwik Kian Gie, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001-2004) – saat Megawai menjadi Presiden — yang sejak awal menentang kebijakan  itu, menuturkan di pengadilan, proses penerbitan SKL-BLBI awalnya dibahas di rumah Presiden Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta. “Setidaknya ada tiga kali rapat membahas penerbitan SKL-BLBI. Dua kali rapat bisa saya gagalkan,” kenang Kwik.

Pada rapat ketiga di  Sidang Terbatas Kabinet, dia mengaku kalah. “Karena saya menghadapi apa yang saya sebut dengan serangan Total Football,” ujar Kwik.  Itulah serangan dari para koleganya sesama menteri.

Kwik tidak menyebut nama. Tapi ada catatan, sebelum memutuskan kebijakan SKL-BLBI itu, Megawati mendapat pelbagai masukan. Dari beberapa menterinya. Yaitu, para mantan: Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Selain suaminya sendiri Mendiang Taufik Kiemas.

Begitulah. Rapat terakhir yang dipimpin Presiden Megawati akhirnya menyetujuinya diberlakukannya kebijakan SKL. Sebenarnya kebijakan itu ditujukan untuk para obligor BLBI yang koperatif dalam melunasi utang BLBI. Tapi, dalam praktik, bisa muncul perbedaan dalam penilaian koperatif tadi.

Terkait penilaian atas obligor Sjamsul Nursalim, misalnya. Kwik Kian Gie sempat  berbeda pendapatdengan Megawati. Kwik menilai Sjamsul, pemilik kelompok usaha Gajah Tunggal Group itu, bukanlah obligor koperatif. Namun, Megawati setelah mendapat masukan dari BPPN berpendapat sebaliknya.

Bahkan sempat beredar informasi dari Melbourne, Australia, yang mencurigai kebijakan SKL-BLBI sebenarnya sudah dibahas dulu di Melbourne pada seputar akhir tahun 2001 sebelum diterbitkan.

Informasi itu disampaikan wartawan senior Radio ABC Australia, Nuim Mahmud Khaiyath. Video keterangan Nuim Khaiyath diunggah di sebuah akun Facebook. Tidak disebutkan kapan keterangan Nuim itu direkam, tetapi kelihatannya pernyataan itu disampaikan baru-baru ini menyusul persidangan kasus BLBI dengan tersangka mantan Kepala BPPN Syafruddin A. Temenggung.

Kwik Kian Gie (YouTube)

Menurut Nuim, pertemuan itu digelar di Hotel Gran Hyatt Melbourne, Australia. Disebutkan juga,Taufik datang bersama anaknya, Puan Maharani. Padahal dia diberitakan akan berobat ke Perth. Sementara Sjamsul Nursalim terbang dari Singapura ke Melbourne.  “Setelah Taufik Kiemas pulang (ke Indonesia), Megawati mengeluarkan SKL,” katanya.

Pria asal Medan, Sumatera Utara ini mempersilakan masyarakat Indonesia mengkonfrontir ucapannya ini. Katanya lagi, Konsul Jenderal RI di Melbourne kala itu, Wahid Supriyadi, mengetahui pasti hal ini.   “Kalau tidak percaya tanya ke Konsul Jenderal RI di Melbourne saat itu, Pak Wahid, sekarang beliau Dubes di Rusia,” lanjut Nuim.

Belum ada respon dari Megawati atas kesaksian Kwik di pengadilan Tipikor. Atau atas informasi yang dibeberkan Nuim Khaiyath dari Melbourne.

Tapi Rachmawati Soekarnoputri, menyakini  kakaknya, Megawati Soekarnoputri , bertanggung jawab dalam kasus SKL BLBI. Sebab, saat menjabat menjadi Presiden RI kelima, Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 mengenai pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham.

Hal itu disampaikan Rachmawati saat menjadi pembicara kunci dalam dialog kebangsaan yang diselenggarakan Generasi Cinta Negeri (Gentari) di Jalan Buncit Raya, Pancoran, Jakarta  Selatan, Jumat 20 April 2018.

Rachmawati mengaku selalu mengikuti perkembangan penanganan kasus BLBI melalui media massa. Dia mengkritik pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo yang menyatakan kebijakan tak bisa dikriminalisasi. “Saya tadi membaca tadi pagi di koran kasus BLBI. Kata Ketua KPK kebijakan itu tak bisa dikriminalisasi. Ini bikin keblinger orang. Justru kebijakan itu yang buat kita salah,” kata Rachmawati

Dia mencontohkan mantan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, dihukum penjara karena kebijakannya yang koruptif.

Penetapan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka—dan selanjutnya divonis bersalah — dalam kasus SKL BLBI, Rachmawati Soekarnoputri, kurang tegas dan kurang memperlihatkan rasa keadilan.  Syafruddin hanyalah pelaksana dari sebuah peraturan yang memungkinkan SKL diberikan kepada debitur BLBI yang bandel. “Ini adalah bonggol dari persoalan SKL BLBI. Kepala BPPN hanya menjadi pelaksana dari kebijakan yang diputuskan dia (Megawati) sebagai presiden,” ujar Rachma di sela menghadiri pernikahan putri Komandan Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI Letjen Agus Sutomo, di TMII, Jumat malam 28 April 2018.

“Syafruddin, kalau pun bersalah, kesalahannya adalah karena mengikuti Inpres yang ditandatangani Mega,” ujarnya lagi. Karena itu, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini berharap KPK tidak berhenti pada pejabat yang melaksanakan kebijakan.

Abraham Samad (populis – WordPress.com)

Di sisi lain Rachma berharap agar upaya mengungkap megaskandal ini tidak sekadar dijadikan alat tawar menawar menyusul wacana kocok ulang kabinet. Tentu yang dia maksud adalah sampai ke Megawati.

Namun, hingga Syafruddin Temenggung divonis,  Megawati Soekarnoputri tak kunjung diperiksa. Hal itu karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpendapat Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang diputuskan Megawati merupakan sebuah kebijakan. “Sampai hari ini kami masih menganggap itu sebuah kebijakan ya. Kebijakan dia (Megawati) sebagai Presiden ketika itu,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juli 2018.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo juga bilang begitu. “Kita, kan, tidak selalu menyoroti policy, kita menyoroti pelaksanaan. Policy pada waktu itu kita tidak permasalahkan,” ujar Agus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, Kamis 19 April 2018.

Lain sikap Ketua KPK sebelumnya,  Abraham Samad. Suatu kali Abraham Samad mengatakan, SKL itu dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Saat itu, Presiden yang menjabat adalah Megawati Soekarnoputri. “Kita bakal panggil (Megawati), kita enggak masalah itu. Kalau memang kita harus panggil Megawati, karena KPK tidak ada hambatan yang gitu-gitu,” kata Samad, dalam acara buka bersama, di kantornya, Jakarta, Jumat 11 Juli 2014.

Samad tidak tidak ada hambatan bagi lembaganya untuk memeriksa seseorang sebagai saksi. Terlebih Megawati sudah menjadi mantan presiden. Menurut Samad, lembaganya sudah pernah memeriksa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wakil Presiden Boediono terkait kasus yang tengah ditangani lembaganya.

Sayang, Samad harus meninggalkan KPK karena dijadikan tersangka oleh polisi dengan tuduhan pemalsuan dokumen.Hamdani