PWI Aceh Utara Kecam Oknum Wartawan Yang Bertindak Sabagai Calo

Sayuti Achmad Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe saat di temui wartawan FORUMKEADILAN.COM, Selasa (16/10) mengacam keras aksi wartawan yang meresahkan Kepala Desa hingga Pejabat Dinas atau Instansi di lingkugan  Aceh Utara dan Kota Lhokseuamawe. (FOTO : IST / FORUM KEADILAN)


Aceh Utara, FORUM KEADILAN: Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe mengecam oknum wartawan yang bertindak sebagai Calo (Agen) yang meresahkan Kepala Desa di Kabupaten Aceh Utara.Oknum yang mengaku sebagai wartawan tersebut  tidak menjalankan tugas sebagai mana semestinya. Wartawan ialah bertugas untuk mencari, mengumpul, mengolah data serta memberitakan suatu peristiwa bukan bertindak sebagai calo serta bodyguard untuk menakut nakuti narasumber.

Demikian dikatakan  Ketua PWI Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe Sayuti Achmad, Selasa (16/10) menanggapi laporan bahwa adanya wartawan yang berintadak sebagi calo yang menawarkan kerja sama dalam bentuk bimtek serta pengadaan barang dan jasa, yang diantaranya pengadaan Sajadah,pengadaan taratak dengan menggunakan Dana Desa kepada para kepala Desa  di beberapa gampong dalam  wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Fungsi wartawan ialah sebagai control sosial ditengah masyarakat bukan malah sebaliknya oknum wartawan mencoba meraup keuntungan pribadi dari Alokasi Dana Desa yang telah diluncurkan Pemerintah sejak beberapa tahun lalu.”Wartawan jangan terlibat menggerogoti dana Desa dengan berbagai modus,Tapi Wartawan harus mengawasi pengunaan dana desa yang dilakukan aparat Desa.Sebagai sosial control Wartawan berkewajiban mengontrol,bukan malah mengajak aparat Desa menggorogoti dengan berbagai Modus penawaran”,kata Sayuti Achmad.

Sejauh ini PWI Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe sudah banyak menerima laporan dari sejumlah Kepala Desa bahkan tidak hanya pejabat tingkat Desa maupun kecamatan saja yang merasa resah dengan kehadiran oknum wartawan tersebut, sebelumnya PWI juga telah menerima laporan dari Kepala Sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA bahkkan Pejabat tingkat Kabupaten Kota juga ikut merasakan hal yang sama.

Modus yang dilakukan oknum wartawan tersebut adalah menawarkan kerja sama pengadaan barang untuk proyek yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan ada juga yang menawarkan kerja sama dalam bentuk Bimtek. Tak jarang dari oknum tersebut jika tawarannya di tolak oleh Kepala desa maupun target lainya maka ia akan mecari keselahan untuk menjadi senjata bagi dirinya.

Sembari menambahkan, wartawan yang professional adalah wartawan yang mengetahui peran dan fungsi dari seorang wartawan bukan malah sebaliknya memanfaatkan Id Card sebagai senjata untuk menakut-nakutkan kepala desa maupun pejabat public secara umum.

Sayuti Achmad juga mempertegas kepada seluruh pejabat public bila merasa resah dengan tingkah laku oknum wartawan yang tidak sebagai mana mestinya untuk segera melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dan organiasasi wartawan yang diakui oleh Pemerintah yang diantaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Saat ini pihak nya juga sedang melakuka penyaringan wartawan dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang merupakan realisasi dari Perturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Kompetensi Wartawan dalam mengupayakan perbaikan pemberitaan melalui unsur paling mendasar yakni kualitas dan kredibilitas wartawan bersertifikasi.

Selain itu, Uji Kompetensi Wartawan tersebut juga bagian dari upaya Dewan Pers menertibkan wartawan yang hanya memanfaatkan Id Card sebagai senjatanya.

“Kalau tidak ikut UKW narasumber boleh menolak untuk di wawancara dengan wartawan tersebut, dan narasumber berhak menanyakan apakah mereka sudah ikut UKW apa belum hal itu jika wartawan yang telah lulus UKW memiliki tanda pengenal kusus”, tutupnya. (DIL)