Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH, Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : “Ratna Sarumpaet Hanya Bisa disanksi Sosial”

Kasus hoaks yang dibuat Ratna Sarumpaet menyita perhatian publik. Rentetan peristiwa tersaji rapi mulai beredar foto muka Ratna menderita luka lebam, kecaman dari calon presiden Prabowo Subianto kepada pelaku penganiaya, hingga pengakuan dosa bahwa dirinya berbohong dari pemukulan sejumlah orang di Bandung pada 21 September. Semua kebohongan tersebut patah di tangan penyidik Polda Metro Jaya yang menyatakan lebam di wajah aktivis pembela Marsinah itu merupakan dampak dari operasi sedot lemak di sebuah rumah sakit kecantikan di kawasan Jakarta Pusat.

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan Ratna Sarumpaet bisa terkena hukuman 10 tahun penjara. Hukuman tersebut bukan berasal dari UU ITE, melainkan pasal pemberitahuan berita bohong dengan cara menyebarkan pada lebih dari satu orang. “Nah, sekarang soal kasus hukumnya, ini sederhana saja. Yang dijerat utama itu Ratna Sarumpet dengan pasal 14 ayat 1 UU no 1 tahun 46 yaitu, dia menyiarkan pemberitahuan bohong,” kata Mahfud MD saat menjadi narasumber acara Special Report, iNews, Jumat malam  6 Oktober 2018 lalu.

Berbeda dengan Mahfud MD, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH., mengatakan bahwa kalau temanya berita bohong pasal 14 ayat (1) UU no 1 tahun 46 yaitu diancam 10 tahun penjara (boleh ditahan) atau ayat (2) yang ancamannya lebih ringan dari 5 tahun (tidak boleh ditahan) serta pasal 15 yang ancamannya lebih ringan dari 5 tahun (tidak boleh ditahan) UU No. 1 tahun 1946. “Untuk dikenakan pasal 15  harus ada akibatnya yaitu terjadi keonaran /kerusuhan dalam masyarakat, faktanya kan tidak terjadi keonaran masyarakat,” ungkapnya kepada FORUM

Untuk menelisik lebih jauh terkait pro dan kontra proses hukum kasus kebohongan dengan tersangka aktivis Ratna Sarumpaet oleh Polri, berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan Prof Mudzakir pada Kamis 11 Oktober 2018 di Jakarta. Berikut nukilannya;

Proses hukum kasus kebohongan dengan tersangka aktivis perempuan Ratna Sarumpaet sudah bergulir di Polda Metro Jaya. Bahkan tersangka saat ini mendekam dalam tahanan. Terkait proses hukum tersebut apa pendapat Anda?

Menurut saya yang harus diketahui dulu yaitu, apakah Ratna Sarumpaet dapat ditetapkan sebagai tersangka? Kalau dianalisis dari hukum pidana sulit memasukkan perbuatan Ratna Sarumpaet sebagai perbuatan melanggar hukum pidana. Mengapa demikian? Menurut saya karena obyek yang diberitakan bohong adalah tentang dirinya sendiri, bukan orang lain atau pejabat pemerintah atau penegak hukum. Itu dulu harus kita pahami bersama.

Kalau temanya berita bohong pasal 14 ayat (1) diancam 10 tahun penjara (boleh ditahan) atau ayat (2) yang ancamannya lebih ringan dari 5 tahun (tidak boleh ditahan) serta pasal 15 yang ancamannya lebih ringan dari 5 tahun (tidak boleh ditahan) itu termuat dalam UU No. 1 tahun 1946. Untuk dikenakan pasal 15 harus ada akibatnya, yaitu terjadi keonaran/kerusuhan dalam masyarakat. Namun faktanya tidak terjadi keonaran di masyarakat. 

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ratna Sarumpaet (kanan) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan penganiyaan terhadap dirinya di Kediaman Ratna Sarumpaet, Kawasan Bukit Duri, Jakarta, Rabu (3/10). – (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Kasus ini sekarang ramai diperbincangkan baik dalam masyarakat maupun ditingkat elit politik serta ramai juga diberitakan diberbagai media massa juga media sosial. Pendapat Anda?

Kalau ada ramai di media sosial bukan karena Ratna Sarumpaet, tapi karena ada hubungannya dengan kepentingan Pemilu yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ada laporan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta ada juga laporan Ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar calon Presiden no 02 dicoret. Dan ada juga yang melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian yang tidak memiliki legal standing atau kepentingan hukum. Kalau berbicara UU ITE dan pasal dalam kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini berita bohong terkait dengan stabilitas ekonomi atau perlindungan konsumen atau masyarakat di bidang kegiatan ekonomi, juga tidak ada bukti ke arah sana.

Kalau begitu pendapat hukum Anda. Selanjutnya kasus ini diganjar dengan hukum apa?

Sebaiknya masyarakat menjatuhkan sanksi berupa sanksi sosial kepada yang bersangkutan yaitu Ratna Sarumpaet. Ini bisa diumpamakan seperti pengumuman jajak pendapat dari berbagai lembaga survey pemilukada yang hasilnya selisih jauh dari kenyataan yang diumumkan KPU. Hal itu juga tidak diproses secara hukum. Kalau demikian semuanya harus ada sanksi sosial yang ditindak lanjuti dengan sanksi administrasi.

Sebaiknya polisi memiliki standar interpretasi tentang bagaimana berita atau keterangan serta konten palsu. Kriteria ini penting jangan sampai dikemudian hari penegakan hukum tidak bersifat diskriminatif yang berpotensi melanggar HAM. Berita atau penyebaran berita yang tidak benar, bohong atau palsu  hampir setiap hari muncul  di media sosial (medsos), berita online, dan beberapa diantaranya bersumber dari pejabat atau anggota dewan atau penyelenggara negara lainnya. Semua harus diperlakukan yang sama seperti yang dilakukan terhadap saudara Ratna Sarumpaet.

Saat ini hanya seolah olah Ratna Sarumpaet sebagai satu-satunya berita bohong yang membahayakan negara. Kontennya pernyataannya tidak secara langsung merugikan orang lain. Siapa yang dirugikan dan siapa korban yang melapor. Sebaiknya, bagi mereka yang tidak memiliki legal standing tidak melapor dan laporannya harus diabaikan. 

Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH (Dakta.com)

Dalam kasus Ratna Sarumpaet. Karena ‘kebohongan’ Ratna, sejumlah Politisi besar termasuk Prabowo Subianto terkesan ikut jadi penyebar berita tidak benar (hoax). Itu dari perspektif hukum, posisi Prabowo Cs seperti apa? Korban atau bisa dijerat menyebar berita Hoax?

Berdasarkan keterangan Ratna Sarumpaet dia bohong atas inisiatif sendiri. Maka perbuatan penyebaran sebelum ada pengakuan kebohongan ke publik, semua orang yang mengutip atau menyebar luaskan keterangan Ratna Sarumpaet sebagai korban. Dan menurut hukum tidak dapat dituntut secara hukum perdata atau pidana. Pada saat itu keterangan Ratna Sarumpaet dinilai keterangan yang benar adanya. 

Bagaimana dengan posisi dalam hukum para elit seperti Prabowo Subianto, Amien Rais serta elit-elit lainya yang terlanjur konprensi pers sebelum kasus kebohongan Ratna Sarumpaet itu terbongkar?

Orang yang menyebarluaskan keterangan Ratna Sarumpaet baru bisa dituntut jika perbuatan tersebut dilakukan setelah Ratna Sarumpaet mengaku berbohong tangggal 3 oktober 2018. Jika masih ada perbuatan yang menyebarkan keterangan Ratna Sarumpaet dapat dikualifikasikan sebagai sebarkan berita bohong. Prabowo cs menyebarkan sebelum Ratna Sarumpaet membuat pengakuan maka mereka ditempatkan sebagai korban tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Yang penting hari ini adalah meminta penjelasan kepada Ratna Sarumpaet apa motif Ratna Sarumpaet membuat pernyataan palsu. Sebaiknya polisi memberi kesempatan kapada Ratna Sarumpaet untuk konperennsi pers kedua untuk memberi penjelasan motif perbuatan tersebut. Hal ini untuk menghindari silang pendapat di kemudian hari. Karena kebiasaan polisi membuat konferensi pers suatu kasus yang acap kali bersumber dari terdakwa yang dapat diragukan orisinalitasnyà atau tidak bisa di cek silang dengan tersangka.

Sebaikya aparat  penegak  hukum/ polisi tidak menggunakan istilah “hoax” dan menggunakan istilah hukum pidana misalnya “palsu”, “bohong”, atau  “tidak benar” dan sejenisnya. Ruas lingkup hoax tidak sama dengan palsu, bohong, tidak benar dan sejenisnya.