Polemik Impor Beras

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, impor beras sebanyak 2 juta ton didatangkan. Bulog menolak karena meyakini stok dalam negeri aman hingga 2019.

Beras sebagai bahan makanan pokok di negeri ini bisa menimbulkan masalah besar jika tak terjamin ketersediaannya. Karena itu, seluruh stake holder menjaga agar beras selalu tersedia dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Banyak pihak berkepentingan untuk urusan beras, namun yang membuat masyarakat bingung, ketika pemangku kepentingan tak memiliki pemahaman yang sama tentang hal ini.

Adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog) Budi Waseso bersilang pendapat soal impor beras. Persoalan impor beras mencuat setelah Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menolak keras impor beras lagi. Bahkan, pria yang beken disapa Buwas itu mengumpat, matamu, ke Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita karena mengatakan tidak berurusan dengan gudang Bulog yang penuh.

Budi Waseso menegaskan, hingga Juni 2019 Indonesia tidak perlu mengimpor beras lantaran ketersediaan beras di Bulog masih mencukupi. “Dari hitungan yang ada, sampai Juni 2019 tidak perlu impor beras,” kata Budi Waseso, Senin 24 September 2018.

Buwas menjelaskan, telah ada tim dari beberapa pihak, baik ahli independen, Kementerian Pertanian, serta jajaran Bulog sendiri, untuk menganalisa kebutuhan dan kondisi perberasan nasional. “Tim mengatakan rekomendasi sampai Juni 2019, tidak perlu impor. Bahkan dimungkinkan beras cadangan impor dari Bulog tidak akan keluar. Tinggal menjaga. Masa kita harus bertahan pada impor?” ujar Buwas seperti dikutip dari Antara.

Budi Waseso mengatakan, sebelumnya, dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo ia diminta menjaga harga pangan tetap terkendali meskipun tidak mengimpor beras hingga Juni 2019 mendatang.

“Pak Buwas, bisa enggak cadangan beras pemerintah tidak impor?” tutur Buwas menirukann ucapan Jokowi. Lantas, Buwas pun menaggapinya dengan mengoptimalkan serapan beras dari dalam negeri.

“Insya Allah bisa, kita negara agraris, maka saya selalu menyerap dari dalam negeri,” katanya.

Pekerja mengangkut beras di gudang beras Badan Urusan Logistik (Bulog) di Tangerang, Banten (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Hingga saat ini, cadangan beras Perum Bulog sebanyak 2,4 juta ton. Nantinya, pada Oktober akan ada lagi tambahan beras sebanyak 400 ribu ton beras impor dari pengadaan impor sebelumnya. Sedangkan, hingga akhir tahun diperkirakan beras Bulog mencapai 2,7 juta ton karena 100 ribu ton beras dialokasikan untuk rastra. “Hari ini, kami sudah 2,7 juta ton. Belum lagi nanti tambah terus, jadi cukup,” imbuh Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional itu.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, kewajiban Bulog untuk mengimpor beras sebesar 2 juta ton sudah ditentukan dalam rapat koordinasi (rakor) antar kementerian.

Meski begitu, Bulog dapat memperpanjang izin impor beras mengingat proses masuknya yang membutuhkan waktu. “Kalau mereka ngotot (nggak impor) ya tidak apa-apa. Yang pasti, rapat koordinasi memutuskan jumlah total itu 2 juta ton. Itu keputusan rakor, bukan saya,” tutur Mendag di Jakarta.

Mendag Enggar menjelaskan, keputusan rakor sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres). Tak hanya itu, Bulog juga diharuskan impor disebabkan kemampuan produksi beras yang masih kurang dari kebutuhan. “Rakor memutuskan ini alurnya sesuai dengan Perpres. Jadi bukan mengimpor tambahan lagi. Dan kenapa masih impor, itu karena kemampuan produksi yang kurang,” ujarnya.

Agar polemik tak berkepanjangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution urun suara. Darmin mengungkapkan alasan pemerintah memberikan izin impor beras kepada Perum Bulog. Izin impor tersebut diperlukan mengingat ketersediaan stok beras pada tahun lalu berada di bawah batas aman.

“Yang pertama, tahun 2017 itu di kuartal tiga harga mulai naik. Dan kita sebetulnya sudah intens sekali rapat, tapi waktu itu stok Bulog itu berada pada 978.000 ton. Banyak enggak itu? Enggak. Karena normalnya kita itu stok 2 juta ton. Kalau 3 juta bagus,” ungkap Darmin di Kantornya, Jakarta, Rabu 19 September 2018.

Dia mengatakan, pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin impor pada saat itu justru menuai berbagai anggapan miring. Karena itu, dirinya memutuskan untuk menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama kementerian/lembaga terkait lainnya untuk memastikan ketersediaan cadangan beras yang ada.

“Tapi karena masih berdebat terus, berlarutlah sampai kita rapat berikutnya itu 15 Januari (2018). Waktu itu kita cek yang tadinya stok itu 978.000 ton, itu tinggal 903.000 ton. Berarti dalam 10 hari berkurang 75 ribu ton. Kenapa? Karena harus operasi pasar karena harga naik,” kata Menko Darmin.

Dia mengungkapkan, harga beras medium pada saat itu telah mencapai Rp 11.300 per liter. Padahal, Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras jenis premium yang dipatok pemerintah hanya sebesar Rp 9.450 per liter.

“Jadi udah jauh di atas, sehingga itu masih 15 Januari artinya panen masih Maret. Panen raya itu biasanya Maret bisa-bisa April,” tutur dia.

Melihat jumlah ketersediaan stok beras yang telah menipis, pemerintah memutuskan untuk memberikan izin impor beras tahap pertama sebanyak 500 ribu ton. “Kita enggak akan kuat. Jangan mengira 903 ribu ton itu banyak. Artinya 903 ribu ton itu lebih sedikit dari 10 hari. Jadi (kita) impor 500 ribu ton,” kata Menko Darmin.

Namun demikian, dia menyayangkan, impor 500 ribu ton yang diperkirakan bakal masuk pada akhir Febuari 2018 itu, nyatanya tidak kunjung datang. Sebab, negara asal yang menjadi tujuan Indonesia untuk mengimpor beras tersebut juga belum mengalami masa panen. “Kenapa enggak masuk? karena untuk mereka, yang pertama mereka juga panennya Maret,” imbuh dia.

Sehingga, pada waktu itu pemerintah kembali memberikan izin impor kembali pada Maret sebanyak 500.000 ton. Izin itu kembali dikeluarkan, mengingat cadangan beras yang semakin berkurang, yakni hanya mencapai 590 ribu ton saja.

“Kita rapat 19 Maret. Stok kita 590 ribu ton harga Rp 11.044 per liter, turun sedikit karena operasi pasar jalan terus. Tetapi pada waktu 15 Januari, karena katanya 13,7 juta ton produksi 3 bulan, kita kemudian memutuskan Bulog harus bisa serap 2,2 juta ton paling lambat akhir Juni. Artinya panen raya lewat, dengan harapan 2,2 juta ton itu akhir tahun kita pengadaan Bulog mendekati bisa 3 juta. Sehingga waktu itu kan kita putuskan 500 ribu ton kan di 15 Januari,” paparnya.

Kemudian, pada 28 Maret 2018, pemerintah kembali menggelar rakor lanjutan dengan sejumlah kementerian terkait. Rakor itu untuk memastikan dan mempertimbangkan berapa banyak serapan produksi gabah yang bisa dikonversikan menjadi beras.

Pekerja membereskan stok beras di Gudang Beras Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (26/1/2018). (AKTUAL/Tino Oktaviano)

“Nah kita pada 28 Maret rapat lagi, karena panen raya mestinya udah mau habis waktunya. Panen raya Maret kan. Dia bilang produksinya 6,5 juta ton Maret. Itu proyeksi. 28 Maret memang stoknya sedikit naik menjadi 649.000 ton. Tapi ya enggak ada apa-apanya udah. Itu panen raya mau habis, siapa yang percaya bahwa ini akan beres-beres aja, baik-baik aja ke depannya?” kata Menko Darmin “Sehingga kita putuskan impor 1 juta ton, harga waktu itu Rp 11.036, medium loh ini. Berarti impornya berapa? 2 juta ton. Nah Itu dia yang soal impor,” dia menambahkan.

Secara keseluruhan, pemerintah telah mengeluarkan izin impor sebanyak tiga kali. Pada januari sebesar 500 ribu ton dan 500 ribu ton lagi pada Maret. Kemudian fase berikutnya pada April 1 juta ton.

Namun, data terakhir yang diterima Kementerian Perekonomian pada Agustus lalu stok beras di Bulog sudah mencapai 2,2 juta ton. Jumlah tersebut sudah termasuk beras impor yang masuk. “Rapat terakhir itu antara minggu ketiga atau keempat bulan Agustus. Itu stok Bulog 2,2 juta ton, tapi itu sudah termasuk impor. Impor belum masuk semua, baru 1,4 juta ton yang masuk. Sebelum itu 1,188 juta ton, berarti pengadaan dalam negerinya 400 ribu ton. Tapi, karena itu sudah bulan Agustus, kami anggap 2,2 juta ton masih akan nambah sedikit dari pengadaan dalam negeri. Dan katanya sekarang bisa mendekati 2,4 juta ton. Berarti naik sedikit, sampai akhir tahun bisa 3 juta ton. Maka, kami tidak menambah impor,” ucap Menko Darmin.

Dari total izin impor sebanyak 2 juta ton yang diberikan pememerintah, tercatat beras impor yang masuk baru sebesar 1,4 juta ton. Artinya, masih ada 600 ribu ton lagi yang belum masuk. Sementara pemerintah sendiri menargetkan hingga Juli 2018 harusnya impor beras sudah tiba sebanyak 1,8 juta ton. “Dari 2 juta ton itu, 200 ribu ton gagal. Harusnya 1,8 juta ton sudah sampai akhir Juli. Tapi, sampai minggu ketiga Agustus masih belum masuk 400 ribu ton kira-kira,” pungkasnya.

Meski telah dipaparkan panjang lebar, namun banyak suara mengomentari polemik tersebut. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani mengatakan saat ini perbedaan data antarpemangku kepentingan menjadi masalah utama dalam polemik impor beras.

Sebab menurutnya, dari empat institusi yang menangani soal beras; Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Perum Bulog dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memilki data yang berbeda.

Untuk itu, Rosan mengusulkan pentingnya ada data tunggal yang dikeluarkan otoritas terkait yang nantinya juga harus diikuti oleh instansi lainnya. “Saya rasa harus ada data tunggal, itu mutlak diperlukan, siapa yang mengeluarkan yang lain harus ikut, karena kalau tidak keadaannya seperti sekrang,” kata Rosan, di sela acara diskusi Ketahanan Pangan Nasional Tahun Politik 2019 di Menara Kadin, Jakarta, Senin 24 September 2018.

“Masalah utama data yang berbeda, ini tanggungjawab siapa sebetulnya, karena tadi kalau kita ambil kesimpulan, salah satunya ini pokok maslahnya. Empat instansi punya empat data berbeda dan semua mempunyai keyakinan semua benar,” kata Rosan.

Untuk itu, Kadin, dalam hal ini tetap menjaga agar para pemangku kepentingan untuk duduk bersama untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Nantinya, usulan yang dibahas dalam diskusi hari ini yang melibatan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Perum Bulog beserta Kadin akan didiskusikan lebih lanjut di kementerian terkait sebelum direkomendasikan kepada Presiden Jokowi. “Kalau tidak bersatu, jalan sendiri-sendiri dan ini yang makin repot nantinya,” imbuh Rosan.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Ekonomi KH Umar Syah turut mengomentari kisruh impor beras antara Bulog dan kementerian Perdagangan. Ia menilai ada dua hal yang melatarbelakangi konflik tersebut yakni masalah koordinasi dan sumber data yang digunakan.

“(Konflik) Ini mengemuka lantaran, pertama koordinasi dua kementerian dan Bulog yang belum optimal. Kemudian yang kedua adalah penggunaan sumber data yang belum ada keseragaman,” ujar Umarsyah dalam keterangannya, Senin 24 September 2018.

Kondisi seperti saat ini, kata Umar Syah, tidak akan terjadi jika Kementerian Perdagangan mendengarkan masukan dari Bulog dan Kementerian Pertanian sebelum mendatangkan beras impor. “Yang terpenting adalah menurunkan ego sektoral, terutama Kementerian Perdagangan yang kerap merasa menjadi leader untuk masalah impor-ekspor dan mengabaikan kementerian teknis yang membidangi masalah itu,” kata Umarsyah.

Pekerja membereskan stok beras di Gudang Beras Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (26/1/2018). (AKTUAL/Tino Oktaviano)

Dalam pandangannya, selama ini Kementerian Pertanian menunjukkan kinerja yang baik, misalnya Operasi Khusus padi, jagung dan kedele (Pajale), yang meningkatkan produktivitas dalam negeri. Karena besarnya partisipasi para petani terutama dengan adanya insentif dari Kementerian Pertanian.

Terbukti dalam menghadapi lebaran lalu baik Idul Fitri dan Idul Adha, ketersediaan beras terjamin sehingga tidak ada gejolak harga di pasar. “Indikasinya pertama harganya stabil, kedua ketersediaan barang di pasar induk dan tradisional, dan dalam lebaran kemarin aman. Buktinya tidak ada gejolak. Kalau memang tidak mencukupi stok beras akan ada gejolak. Nah keberhasilan seperti opsus ini yang tidak mau dilihat dan didengar oleh Kementerian Perdagangan,” kata Umar Syah.

Selain itu, masalah data perlu disamakan antara kementerian dan lembaga yang membidangi satu persoalan. Ia menambahkan, data yang digunakan kedua kementerian dan lembaga semestinya yang berasal dari lembaga yang sudah qualified dan kredibel. “Misalnya menggunakan data BPS,” katanya.

KH Umar Syah mengakui bahwa harga beras impor bisa lebih murah dari pada beras lokal, karena biaya produksi beras lokal yang masih tinggi. Akan tetapi mendatangkan beras impor dapat membahayakan harga jual lokal beras petani lokal.

Besarnya biaya produksi beras lokal dipicu tidak efisiennya metode tanam dari petani beras lokal dibanding petani luar, terutama pada aspek penggunaan teknologi dalam ssitem pertanian.

Akan tetapi mendatangkan beras impor berlebihan dianggapnya dapat membahayakan nasib para petani dalam negeri. Sebab hidupn para petani bergantung pada penjualan panen yang terancam kalah saing dengan beras impor yang lebih murah. “Ini masalah keberpihakan. Pemerintah seharusnya lebih berpihak kepada para petani. Nah, kalau beras impor didatangkan berlebihan maka mengancam beras lokal. Lalu saya tanya, Kemendag ini bekerja untuk siapa?” kata Umarsya.

Lalu apa kata Senayan? Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai sebenarnya akar permasalahannya adalah soal data. Dia mengusulkan pemerintah seharusnya berpegang pada data produksi pangan Badan Pusat Statistik (BPS), bukan data Kementerian Pertanian (Kementan). Karena data Kementan bersifat interal.

“Yang harusnya jadi pegangan data produksi pangan harusnya data BPS, bukan data Kementan. Karena itu hanya data internal, sehingga kurang tepat kalau Pak Darmin mengkambinghitamkan data Kementan,” kata Andi.

Dia menuturkan, dalam hal pengambilan kebijakan, Pemerintah seharusnya berpegang pada Data BPS. Jika pemerintah membutuhkan data pembanding, baru bisa menggunakan data stok Bulog.

Karena stok beras ada di gudang-gudang Bulog.  Andi menambahkan, persoalannya kemudian adalah, sejak tahun 2016 pemerintah tidak lagi memiliki data pangan resmi. Sejak itu BPS tidak mengeluarkan data produksi beras, melainkan hanya data ekspor dan impor beras.

Namun saat ini, atas permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), BPS tengah menyiapkan metode penelitian yang baru, terkait data pangan BPS yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Untuk sementara BPS tidak merilis data pangan. Menunggu hasil metode baru untuk pengukuran luas panen komoditas padi,” tambah Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Habibullah.

Menurut kabar, BPS akan merilis data pangan dengan metode baru pada Oktober 2018. Molor dari rencana sebelumnya pada Agustus lalu. Data itu menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA),  bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).IIEN SOEPOMO