Perhelatan Besar IMF di Bali

Ditengah gempuran bencana di tanah air, Bali menjadi tempat perhelatan internasional. Memakan biaya besar, namun dampaknya akan menguntungkan perekonomian.

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF pada 2018, diselenggarakan pada 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan itu sudah digagas empat tahun lalu, sejak masa pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Keinginan Indonesia menjadi penyelenggaraan acara IMF-WB pada era SBY memang tidak begitu menjadi sorotan publik karena terjadi pada akhir masa kepemimpinannya. Berdasarkan laman resmi pemerintah tentang pertemuan tahunan di Bali, agenda tahunan itu berawal pada September 2014.

Pada bulan tersebut, Indonesia mengirimkan proposal untuk menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-WB. Dalam proses seleksi, Indonesia akhirnya ditunjuk oleh IMF-WB pada 2015 dalam pertemuan resmi di Lima, Peru.

Fakta bahwa pertemuan tahunan IMF-WB di Bali diusulkan pada pemerintahan SBY sebenarnya bukan hal baru. Dalam pertemuan dengan pimpinan DPR pada akhir Oktober 2017, yang dihadiri Setya Novanto (Ketua DPR), Fadli Zon dan Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR), Sri Mulyani, menyampaikan bila proses pencalonan diri Indonesia menjadi tuan rumah sudah diajukan sejak September 2014. “Kami sampaikan proses ini mulai September 2014, jadi pada akhir sebelum Presiden SBY ingin jadi tuan rumah IMF-WB 2018 itu disampaikan,” kata Sri Mulyani pada Oktober 2017.

Ratusan delegasi menghadiri pembukaan Indonesia Investment Forum 2018 di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10). (ICom/M Agung Rajasa)

Dalam proses tersebut, kata Sri Mulyani, Indonesia masuk ke dalam 20 negara lain dan terpilih 3 negara final dan sampai akhirnya Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah IMF-World Bank 2018.

Dua tahun setelah ditetapkan sebagai tuan rumah pada 10 Oktober 2015 lewat proses seleksi, pemerintah segera menyiapkan pasukan khusus untuk mempersiapkan segalanya. Banyak menteri dilibatkan dalam susunan panitia nasional, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2017. Presiden Joko Widodo yang langsung jadi pengarah; sementara ketua panitianya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN juga masuk dalam jajaran pengurus. Mereka bertanggung jawab untuk urusan pengamanan.

Acara ini disokong anggaran yang tak bisa dibilang sedikit. Setidaknya, menurut klaim terakhir, uang yang dialokasikan buat pertemuan ini mencapai Rp855,5 miliar; terdiri anggaran tahun 2017 sebesar Rp45.415.890.000 dan anggaran tahun 2018 sebesar Rp810.174.102.550.

Tak semua uang sebanyak itu berasal dari APBN. Sebesar Rp137 miliar adalah kontribusi dari Bank Indonesia. Sisanya, Rp672,59 miliar, dari saku Kemenkeu (APBN). Pagu yang ditetapkan BI berkurang setelah pada Agustus 2018 ada rencana mengalokasikan hingga Rp243 miliar. “Uang Kemenkeu dari APBN. BI ya uang BI sendiri [uang BI tidak berasal dari APBN]. Tapi realisasinya tergantung harga yang dikeluarkan,” kata Peter Jacobs, Ketua Satuan Tugas Bank Indonesia untuk Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tersebut.

Rp855,5 miliar jadi nominal teranyar yang dikutip banyak media. Sebelumnya, muncul banyak versi: ada yang mengutip angka Rp841 miliar, Rp817 miliar, Rp868 miliar, dan bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pernah menyebut angka Rp1,1 triliun. Itu hanya untuk biaya operasional. Belum termasuk untuk keperluan lain semisal uang untuk memperbaiki dan membuat infrastruktur.

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berjabat tangan dengan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde saat Pertemuan Tahunan IMF – World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). (REUTERS/Johannes P. Christo)

Susiwidjiono, Ketua Pelaksana Harian Annual Meeting IMF-World Bank, mengatakan kepada Tirto bahwa perbedaan nominal tersebut wajar-wajar saja. Sebab, semua memang serba cepat dan berubah-ubah. Penyebabnya: panitia sendiri menyesuaikan biaya perkiraan dengan kondisi di lapangan seperti harga pasar; atau, karena diminta oleh tim IMF-Bank Dunia yang secara reguler memantau persiapan pertemuan dengan mengecek langsung ke Indonesia. “Ada yang mengutip awal-awal perkiraan anggaran. Itu belum diskusi. Tim besar mereka datang. [Setelah evaluasi dan diskusi] berubah lagi konsepnya,” kata Susiwidjiono, yang juga menjabat staf ahli di Kemenkeu.

Penyelenggaraan ini sempat menjadi polemik, lantaran belum lama ini Indonesia terkena dua bencana besar yang menyebabkan ribuan nyawa meninggal dunia, yakni gempa di Lombok, menyusul gempa dan tsunami Palu, Sigi dan Donggala.

Desakan untuk membatalkan agenda itu pun mencuat, salah satunya diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan agar pemerintah lebih baik fokus pada penanggulangan bencana di Palu dan sekitarnya. Apalagi, puluhan ribu korban yang menjadi korban gempa dan tsunami masih dalam kondisi memprihatinkan.

“Batalkan saja pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali. Utamakan urus Palu dan Donggala. Alihkan dananya yang Rp1 triliun untuk korban, termasuk di NTB,” kata Fadli dilansir akun Twitter resminya @kabarFZ, pada 29 September 2018.

Menanggapi desakan itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pertemuan IMF di Bali tak akan menjadi penghambat bagi proses rehabilitasi di Palu. Ia bahkan menyebut bila agenda IMF bisa menjadi ajang untuk mencari bantuan internasional serta bertukar pengalaman soal mitigasi bencana.

“Kan enggak hanya Indonesia yang bermasalah, Chili sampai 9,5 SR (gempanya). Jadi jangan pikir Indonesia saja, jadi saya pikir Indonesia bisa jadi leader untuk mengedepankan ini [mitigasi bencana], karena belum pernah dibicarakan ini,” kata Luhut, Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Menko Maritim Luhut Pandjaitan (CNBC Indonesia)

Selain itu, Luhut juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan biaya cukup besar dari sisi persiapan. Lagi pula, kata dia, pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan terburuk pertemuan International Monetry Fund (IMF) dan World Bank yang digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2018.

Misalnya, bila gempa terjadi di Bali atau Bandara Internasional Ngurah Rai harus ditutup karena erupsi Gunung Agung, kata Luhut, pihaknya pun sudah mengantisipasinya. “Kami sekarang semakin dalami gempa Indonesia seperti sarapan pagi. Karena kita ring of fire tadi, jadi enggak perlu kecil hati, kita sudah ditakdirkan hidup di sini,” kata Luhut.

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Sundari menyampaikan, kegiatan IMF harus tetap berjalan terus dan tak mungkin dibatalkan. Sebab Indonesia telah menganggarkan data yang cukup besar untuk persiapan acara tersebut.

Anggaran tersebut, kata Eva, sudah tertera dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKAKL) Kementerian Keuangan. “Cukup besar juga dananya. Tapi saya belum cek serapan totalnya berapa,” kata Eva.

Ia juga menilai bahwa penyelenggaraan AM-IMF tak akan membuat pemerintah keteteran dalam penanggulangan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Lagi pula, kata Eva, pemerintah telah menggelar beberapa kali rapat untuk penyaluran logistik kepada para korban bencana.

Selain itu, menurut dia, ada banyak keuntungan yang bisa didapat Indonesia dari penyelenggaraan tersebut. Selama penyelenggaraan AM-IMF jumlah pengunjung acara ke Bali diperkirakan meningkat hingga mencapai 19.800 orang. Mereka berasal dari 189 negara peserta AM-IMF.

Menurut Eva, 5.050 orang di antaranya merupakan delegasi dan 14.750 berasal dari non delegasi. Sementara itu, akan ada pula 13.000 di antara pendatang internasional dan 1.750 dari Indonesia.

Selain menarik investasi ke Indonesia, kata Eva, situasi pasca bencana di Palu dan Donggala juga bisa dibahas dalam pertemuan tahunan IMF, sehingga memunculkan simpati negara-negara lain terhadap Indonesia. “Jadi justru kita tetap melaksanakan kewajiban [penanggulangan bencana] dan nanti di IMf bisa ada semacam find rising dari peserta IMF dan World Bank, kan malah lebih bagus,” kata Eva beralasan.

Selain bencana, kritik atas acara tersebut juga terkait dana yang angkanya memang fantastis. Salah satu tim ekonomi pasangan Prabowo-Sandiaga, Rizal Ramli mengatakan, pemerintah diminta berhemat dalam penyelenggaraan acara tersebut. “Teman-teman mendesak kepada pemerintah agar menghemat yang masih bisa dihemat,” ujar anggota tim ekonomi pasangan Prabowo-Sandiaga, Rizal Ramli, saat memberikan pernyataan pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat malam, 5 Oktober 2018.

Sementara itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat suara terkait pertemuan International Monetery Fund (IMF)-World Bank Annual Meeting yang diselenggarakan di Bali, Oktober 2018. SBY berharap pertemuan tingkat internasional itu bisa mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. “Pertemuan ini bisa berikan manfaat & peluang bg Indonesia (anggota G-20), langsung-tak langsung, jangka pendek & jangka panjang,” ujarnya lewat akun Twitter @SBYudhoyono, Senin 8 Oktober 2018

Lepas dari itu, SBY menyoroti bahwa saat ini ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan fiskal dan dihadapkan bencana di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Atas dasar itu, Ketua Umum Partai Demokrat itu berharap pertemuan tersebut harus memiliki agenda yang tepat, dikelola dengan baik dan benar-benar sukses, sehingga rakyat bisa merasakan manfaatnya.

SBY berharap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla memberikan penjelasan secara gamblang dan transparan terhadap kritik yang menilai biaya perhelatan tersebut kelewat besar. “Biar tak jadi fitnah & “hoax”, DPR RI bisa minta penjelasan kpd pemerintah & BPK juga bisa lakukan audit apakah terjadi pemborosan,” tuturnya.

Jokowi menangapi kritik dari Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tentang dana pertemuan IMF-Bank Dunia yang dianggap terlalu mewah. “Anggaran itu dipakai untuk memperluas apron Bandara Bali, membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali sehingga tidak macet. Artinya, setelah itu akan kita gunakan terus, bukan sesuatu yang hilang,” kata Jokowi di Sumatera Utara, Senin 8 Oktober 2018, sebagaimana dikutip siaran pers resmi.

Peneliti Politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan kritik dari oposisi sarat nuansa politik jelang pemilihan presiden 2019. Namun, ia menilai tak ada dampak positif yang didapat. Ia menganggap keuntungan belum didapat Prabowo-Sandiaga karena argumen mereka menentang acara itu terlalu mentah. “Menurut saya, opini yang dibangun kubu Prabowo-Sandi itu kurang berhasil,” kata Karyono.

“Argumennya semestinya yang lebih masuk logika, menggunakan data-data, lebih pada aspek keekonomian. Menurut saya yang sekarang terlalu memaksa dikaitkan dengan ini, itu, bencana [di Lombok dan Palu],” katanya melanjutkan.

Menurut Karyono, tim Prabowo-Sandiaga juga belum berhasil mendapatkan efek positif dari kritik terhadap acara IMF dan Bank Dunia karena ada kesan mereka tidak solid. Kurangnya soliditas terlihat dari pernyataan SBY yang berbeda dibanding politikus lain pendukung Prabowo-Sandiaga.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde saat mengunjungi Paviliun indonesia disela Pertemuan Tahunan IMF – World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali (CNBC Indonesia/Ester Christine Natalia)

Karyono menganggap wajar sikap politik SBY. Alasannya, SBY dianggap memiliki sudut pandang berbeda melihat pertemuan IMF dan Bank Dunia. Ia juga dianggap punya kepentingan untuk mengamankan warisannya, karena pertemuan ini proses pengajuannya sudah dilakukan sejak dia masih menjabat presiden. “Kritikan yang dilakukan Rizal Ramli, sebagian orang yang ada di kubu Prabowo dan lain-lain, sama dengan mengkritik SBY karena SBY kan melakukan hal yang sama,” ujar Karyono.

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira punya pandangan yang agak berbeda, namun semakin menegaskan kalau kritik oposisi semata demi mendulang simpati masyarakat. Menurutnya jika yang ingin dipersoalkan adalah soal besarnya anggaran, maka harusnya itu sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. “Penetapan anggaran IMF-World Bank disahkan dalam APBN. Artinya itu kan produk politik juga. Jika polemik anggaran yang besar muncul belakangan justru jadi pertanyaan: kemarin kok tidak ada protes?” kata Bhima.

Ia juga menganggap permintaan SBY yang ingin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit anggaran pertemuan tidak substantif. Soalnya, kata Bhima, “setiap anggaran APBN pasti mekanismenya begitu.”

Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, yang harus dicatat adalah keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan menjadi tuan rumah perhelatan besar ini. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menyebut penyelenggaraan pertemuan tahunan (Annual Meeting) AM-IMF bakal memberikan dampak langsung bagi perekonomian Bali sebesar 0,64 persen atau sebesar 6,54% untuk angka pertumbuhan ekonominya.

Beberapa sektor yang turut kena dampak positif dari pertumbuhan ini antara lain konstruksi, perhotelan, makanan dan sektor lain-lain.

Dari sektor perhotelan pertumbuhan ekonomi akan terdorong sekitar sebesar 0,12 persen, sementara di sektor makanan dan minuman sebesar 0,05 persen, konstruksi 0,25 persen dan lain-lain sebesar 0,21 persen.

Pertumbuhan ini didorong oleh bertambahnya jumlah pengunjung dari luar Bali yang mencapai kurang lebih 19.800 orang. Menurut Bambang 19.800 orang tersebut berasal dari 189 negara peserta IMF dengan waktu tinggal sekitar 9 hari.

“Ini perhitungan kasar mereka menetap 9 hari. Acaranya 6 hari tapi dihitung juga kedatangan dan kepulangan mereka,” ujar Bambang.

Bambang memperkirakan, tanpa AM-IMF, ekonomi Bali diperkirakan hanya tumbuh 5,9% di 2018 atau masih melanjutkan perlambatan tahun lalu. Adanya acara ini, ekonomi Bali akan lebih tinggi sebanyak 0,64%. IIEN SOEPOMO