Pengusaha Angkutan Batu Bara Diminta Buat Jalan Sendiri

Polemik, antara masyarakat dengan truk angkutan batubara, di Provinsi Jambi, dari tahun- ke tahun masih juga belum tuntas. Pemblokiran jalan, acap kali terjadi. Mobil truk angkutan batubara yang menabrak masyarakat, digulingkan, dan dibakar oleh massya, sudah berulangkali.

Terkait dengan hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Provinsi Jambi, Tagor Mulia Nasution, beberapa waktu yang lalu mengadakan rapat khusus, untuk menanggulangi persoalan ini, dengan melibatkan sejumlah dinas instansi terkait, dari tingkat Provinsi Jambi dan Pemkab, termasuk dari kalangan pengusaha batubara daerah Jambi.

Dari hasil rapat itu, menghasilkan 12 keputusan. Diantaranya, membentuk tim terpadu, untuk pengawasan, pengendalian dan penegakkan hukum, terhadap angkutan batu bara. Selain itu DPD Organda diminta untuk melakukan pendataan jumlah kendaraan, berikut dengan pengemudinya. Sedangkan untuk Perda Nomor 13 Tahun 2012, yang pernah diterapkan untuk transfortasi angkutan batubara direncanakan untuk di revisi, dan diajukan ke DPRD.

“Sementara pengajuan revisi Perda Nomor 13 Tahun 2012, ke Dewan perwakilan wakyat, semua pengusahan angkutan batu bara di Jambi, diwajibkan untuk memperhatikan aturan yang sebelum nya telah ditetapkan oleh Bupati atau Wali kota, terkait dengan transfortasi angkutan batu bara. Selain itu,  Tagor Mulia Nasution juga meminta kepada para pengusaha dan perusahaan tambang batubara, untuk membangun jalan sendiri, khusus untuk angkutan batu bara, meliputi wilayah Kabupaten Sarolangun, Batanghari dan Muarojambi.

Ketegasan Pemerintah Provinsi Jambi ini memang dianggap peting untuk didukung oleh berbagai kalangan pihak. Mengingat, transfortasi angkutan batubara yang selama ini berlalu-lalang dijalan nasional dan lintas daerah, lebar jalannya masih sangat terbatas, sehingga acap kali menimbulkan kemacetan. Bahkan, mengancam keselamatan kecelakaan berlalulintas (Laka-lantas.)

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Provinsi Jambi, Tagor Mulia Nasution, ketika memimpin rapat di ruang utama kantor Gubernur Jambi. foto- Humas dan Protokol Pemprov Jambi. (istimewa)

Berdasarkan data yang dihimpun Majalah Forum menyebutkan, dalam kurun waktu 10 bulan terachir, sejak Januari hingga awal Oktober 2018, telah terjadi 20 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk angkutan batu bara. 11 orang diantara nya meninggal dunia, dan 9 lainnya menga lami luka-luka dan patah tulang. Hal ini juga dibenarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Didik Mulyanto, didampingi Kasat Lantas Polres Batanghari AKP Nafrizal.

Menurut Nefrizal, lakalantas itu teriadi, sebagian besar di sebabkan kelalaian sopir truk angkutan batu bara, dan kelalaian pengendara lainnya. “Kecelakaan tersebut banyak terjadi pada jalur yang dilewati oleh truk angkutan batubara, terutama di jalan lintas dan jalan nasional,” ujarnya. Sebagian besar kecelakaan itu terjadi di Kecamatan Muarabulian, Pemayung, Muara Tembesi dan Kecamatan Batin XXIV.

Dalam rapat di ruang utama kantor Gubernur Jambi tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Harry Andria mengatakan, jumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Jambi, sebanyak 159. Namun yang aktif hanya 32 saja. Dari jumlah itu, 22 perusahaan diantaranya menggunkana jalur pelabuhan Talang Duku. Artinya, sebagian besar aktivitas angkutan batu bara di Jambi memang banyak menggunakan jalan umum, tidak menggunakan jalur sungai.

Menurut Harry, jalur sungai di Jambi tidak memungkinkan, untuk dapat digunakan, sebagai alur transfortasi angkutan batubara. alasannya “Banyak halangan di Sungai Batanghari, apalagi di saat air surut. Sungai Batanghari berbeda dengan sungai di Kalimantan,” kata Harry, dan pemegang Izin Usaha Pertambangan, sebenarnya boleh menggunakan jalur jalan umum (di darat). Hal itu memang sudah diatur dalam undang-undang mineral dan batu bara (minerba).

Terkait dengan undang-undang minerba, yang menyatakan truk angkutan batu bara boleh menggu nakan jalur jalan umum (di darat), sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Harry Andria. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sempat mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2012, ininya memperbolehkan mobil truk mengangkut batubara, tetapi waktunya ditentukan pada malam hari.

Tetapi dalam kenyataannya, ketentuan Perda Nomor 13 Tahun 2012, tentang angkutan batu bara boleh beroperasi hanya pada malam hari, dilanggar juga. Ratusan truk pengangkut batu bara juga beroperasi, mengkut batubara pada siang hari. Sehingga, kelompok warga, dan tokoh masyarakat, serta para mahasiswa menilai Pemprov Jambi lemah dalam menegakkan regulasi yang sudah disusun dalam perda tersebut.

Dengan demikian, masyarat Kabupaten Batanghari terpancing emosi, ratusan massya melakukan aksi pembelokiran jalan, pada pertengahan Maret 2018 lalu. Bahkan, pada Senin, 2 April 2018, Aksi demo juga dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari berbagai elemen, seperti HMI, GMNI, PMKRI, PMII dan GMKI. Gabungan mahasiswa itu menggeruduk kantor DPRD dan kantor Gubernur Jambi di kawasan Telanaipura, Kota Jambi.

Dalam aksi demo itu, para mahasiswa meminta dan mendesak, agar pemerintah mampu untuk bertindak tegas, dan melakukan penertiban terhadap angkutan batu bara yang dinilainya terbukti melanggar Perda Nomor 13 Tahun 2012. Selain itu, para pendemo juga sempat mengatakan “ pemerintah Jambi mandul, tidak tegas dalam menegakkan aturan, sejumlah jalan mengalami kerusakan, bahkan belasan nyawa masyarakat sempat melayang (Tewas) akibat dari truk angkutan batu bara itu,” kata pendemo.

Terkait dalam aksi demo para mahasiswa tersebut, sejumlah fraksi dari DPRD Provinsi jambi juga mendesak Pemprov Jambi, untuk segera melakukan revisi atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 itu. Pemprov Jambi juga didesak segera melakukan rekayasa lalu lintas angkutan batu bara yang sudah lama meresahkan masyarakat, karena menggunakan jalan umum.

Anggota DPRD Provinsi Jambi, Poprianto juga menuturkan, apabila Perda telah dicoret oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak bisa dipergunakan lagi. “Kalau mau dibuat lagi, prosesnya lama,” kata Poprianto kepada wartawan. Selain itu Poprianto juga menegaskan. Opsi jalan industri tambang, mutlak dilakukan. Untuk saat ini, tersedia dua opsi menggunakan jalur transportasi Sungai Batanghari dan jalur khusus batubara. “Ini harus dilakukan, agar tidak jatuh korban,” kata Poprianto menegaskan.

Sementara Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub) harus membatasi iring-iringan angkutan batubara, kata Poprianto. Mengingat kondisi jalan yang sempit dan beriringan 15 mobil batubara di jalanan, maka peluang terjadi kecelakaan sangat tinggi. Sementara itu, Poprianto juga menghimbau pihak Dishub, untuk melakukan uji KIR, dan pihak Kepolisian melakukan uji keterampilan mengemudi, dari para sopir angkutan batu bara.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Minerba Dinas ESDM Provinsi Jambi, Novaizal Varia Utama mengatakan, tentang Perda Batubara (Perda Nomor 13 Tahun 2012) yang dikeluarkan oleh Pemprov Jambi, telah dihapus oleh Kemendagri. Dengan demikian, penertiban angkutan batubara tidak bisa lagi berlandaskan Perda tersebut. Selanjutnya, Novaizal mengaku, perusahaan batubara di Provinsi Jambi, sebagian besar telah menunggak Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Rp70 miliar.

Terkait dengan adanya Penunggak DBH tersebut, tambah Novaizal, maka pihaknya Dinas ESDM melayangkan Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali, dan apabila tidak dindahkan, maka dilaku kan pencabutan IUP. “Baru setelah itu kita melakukan upaya hukum keperdataan. Novaizal juga menjelaskan, tentang realisasi dana perimbangan royalti dan iuran tetap atau landrent tambang batubara di provinsi Jambi, hingga triwulan-III 2017 mencapai Rp147,1 miliar atau 146 persen dari target yang ditetapkan sebanyak Rp100,2 miliar.

Penerimaan dana Rp147,1 miliar itu diperoleh dari jenis royalti, dengan realisasi sebanyak Rp6,7 miliar atau 56 persen dari target yang ditetapkan sebanyak Rp11,9 miliar. Kemudian, dari jenis penerimaan iuran tetap (landrent) dengan realisasi sebanyak Rp140,1 miliar atau 159 persen dari target yang ditetapkan sebanyak Rp88,2 miliar. “Realisasinya telah melebihi target, karena ada sejumlah perusahaan yang sebelumnya menunggak iuran, melakukan pembayaran.

Sementara itu, Vice President PT Minimex Indonesia, Yakraman menuturkan pada prinsipnya, PT Minimex Indonesia siap mengikuti aturan pemerintah, dan tidak keberatan, jika diberlakukan pembatasan waktu beroperasi. “Ya kita akan ikuti aturan pemerintah. Kalau harus beroperasi pada malam hari, kita dukung pemerintah, walaupun pembatasan waktu tersebut sangat berpengaruh  pada pendapatan perusahaan,” kata Yakraman. (Djohan) Jambi