Menggugat Perkara Rizieq

Sidang perdana praperadilan perkara penistaan Pancasila digelar. Polisi berdalih bukti tidak kuat.

Lain dari biasanya, gedung Pengadilan Negeri (PN) Bandung dipenuhi massa.  Mereka berasal dari Front Pembela Islam (FPI). Massa berpakaian serba putih berkerumun di depan PN Bandung. Mereka berjejer sambil satu persatu berorasi menggunakan pengeras suara di atas mobil bak terbuka.

Kedatangannya ormas tersebut bersamaan dengan sidang praperadilan kasus penodaan pancasila yang melibatkan Habib Rizieq Syihab. Mereka meminta hakim bertindak adil atas kasus Rizieq.

“Permintaan kami kepada yang punya wewenang memutuskan hukum. Jika seandainya aparatur pemerintah yang bertugas mengadili, jika seandainya tetap imam besar kami, orang tua kami tidak ada keadilan, kami akan mendoakan agar Allah memberikan kesadaran, hidayah ke seluruh aparatur pemerintah yang bertugas,” ucap salah seorang perwakilan massa menggunakan pengeras suara.

Senin pekan lalu, PN Bandung menggelar sidang praperadilan terhadap surat penghentian penyidikan perkara SP3 Polda Jabar terhadap dugaan penistaan Pancasila oleh Rizieq Shihab. Belum ada yang menarik dalam persidangan itu. Pasalnya sidang terpaksa ditunda karena pihak termohon, yakni Polda Jabar yang mengeluarkan SP3 tidak hadir. “Sidang dilanjutkan pekan depan menunggu kehadiran termohon (Polda Jabar),” ujar hakim Muhammad Drajad yang memimpin jalannya persidangan.

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq saat tiba untuk pemeriksaan (tribunnews.com)

Teddi Ardiansyah, anggota Tim Pembela Pancasila mengatakan pihaknya mengajukan SP3 karena kasus tersebut harusnya dilanjutkan ke persidangan.  Menurutnya, alasan penyidik Polda Jabar mengeluarkan SP3 karena tidak cukup bukti. Padahal, dari saksi-saksi selama pemeriksaan termasuk saksi ahli sudah memenuhi dua alat bukti.

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ‎dua alat bukti harus dikantongi untuk menetapkan tersangka. Alat bukti tersebut yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sementara Sukmawati melalui penasihat hukumnya, Petrus Selestinus menjelaskan, keputusan Polda Jawa Barat memutuskan SP3 di saat kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat merupakan kejanggalan.  Sebab saat SP3, status tersangka Rizieq sudah diberikan ke kejaksaan, sekaligus berkasnya. Seharusnya berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Sebaliknya, tim bantuan hukum DPP FPI Ichwan Tuankotta sependapat dengan Polda Jabar yang mengeluarkan SP3. Soal keterangan tim hukum Sukmawati alat bukti sudah cukup dan seharusnya Rizieq disidangkan, Ia mempersilahkan mereka berargumen dan nanti bisa dibuktikan di persidangan. “Itu dalil mereka. Tapi sementara polisi menyatakan kurang alat bukti. Tesis beliau itu ilmiah tidak bisa dipidanakan” pungkasnya.

Gugatan praperadilan terhadap SP3 Polda Jawa Barat merupakan buntut dari kasus lawas pada 2016 silam. Pada 27 Oktober 2016, Sukmawati melaporkan Rizieq ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan Pancasila dalam sebuah video. Dalam video, Rizieq menyatakan ‘Pancasila Sukarno Ketuhanan ada di Pantat sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di Kepala’.

Tak terima penodaan itu, kala itu Sukmawati selaku Ketua Umum PNI Marhaenisme melaporkan Rizieq atas penodaan terhadap lambang dan dasar negara Pancasila, serta menghina kehormatan martabat Dr. Ir Soekarno sebagai Proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia.

Bareskrim lalu melimpahkan kasus ini ke Polda Jabar November 2016, karena locus delicti kejadian di wilayah Jawa Barat. Rizieq kemudian memenuhi panggilan Polda Jabar untuk diperiksa sebagai terlapor pada 12 Januari 2017. Dalam pemeriksaan, Rizieq tidak mengakui ucapannya dan menganggap video yang dijadikan barang bukti merupakan video editan. Namun Polda Jabar mengatakan video ini sudah dicek di Puslabfor dan asli.

Selama Rizieq diperiksa, sejumlah massa FPI mendatangi Polda Jawa Barat. Massa FPI ini kemudian bentrok dengan massa kontra Rizieq, Gerakan Mahasiswa Bawah Indonesia (GMBI), yang juga hadir ke lokasi yang sama. Aksi saling lempar batu dan balok kayu tak terelakan.

Merasa dirinya difitnah, Rizieq siap menggugat balik adik dari Megawati Soekarnoputri itu apabila Sukmawati tidak meminta maaf dan mencabut laporannya. Alih-alih meminta maaf, pada 13 Januari 2017, Sukmawati mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk memeriksa kembali kelanjutan laporan yang dibuatnya.  Ia tak memenuhi permintaan Rizieq.

“Tidak mungkin seorang Sukmawati, putri seorang proklamator, saya putri pahlawan nasional yang kami semua hormati, untuk mencabut laporan dan meminta maaf pada suatu kelakuan yang keliru,” kata dia.

Tiga hari kemudian, penyidik menaikkan status perkara kasus dugaan pelecehan Pancasila ke tahap penyidikan. Meski naik ke penyidikan, status Rizieq masih sebagai saksi. Penyidik masih memerlukan keterangan sejumlah saksi.

Saat kasusnya naik ke tahap penyidikan, Rizieq bersikap melunak. Dia berharap agar kasus itu tak berlanjut dan meminta aparat kepolisian untuk memediasi dirinya dengan Sukmawati. Rizieq ingin kasus dugaan pelecehan Pancasila diselesaikan secara kekeluargaan. “Janganlah kita coba saling lapor karena ini bisa mengantarkan pada konflik horizontal. Mestinya kepolisian menjembatani,” kata Rizieq yang saat itu mengadu ke Komisi III DPR. Permintaan itu ditolak Sukmawati.

Sukmawati Soekarnoputri memberikan keterangan pers (ANTARA FOTO/Meli Pratiwi)

Kemudian pada 23 Januari 2017, polisi melakukan gelar perkara selama 7  jam. Gelar perkara menyatakan status Rizieq masih saksi. Penyidik disebut masih membutuhkan saksi yang hadir di lokasi kejadian saat Rizieq berceramah di Lapangan Gasibu, Kota Bandung. Pasalnya, Rizieq menyangkal rekaman video itu adalah dirinya.

Pada 30 Januari 2018, Polda Jabar menetapkan Rizieq sebagai tersangka. Rizieq disangkakan melanggar Pasal 154 a KUHP tentang penodaan terhadap lambang negara dan Pasal 320 KUHP tentang pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal.  Rizieq tidak ditahan karena ancaman hukuman kasus yang menjeratnya di bawah lima tahun. Yaitu Pasal 154 a ancaman empat tahun dan Pasal 320 ancamannya sembilan bulan.

Pada 7 Februari 2017, dipanggil Polda Jabar sebagai tersangka, namun Rizieq tidak datang dengan alasan sakit. Penyidik melakukan pemanggilan kembali. Barulah pada 13 Februari 2017, Rizieq memenuhi panggilan pemeriksaan. Dia menenteng berkas bersampul merah hati berupa tesis. Rizieq diperiksa mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Dalam pemeriksaan, Rizieq mengaku mampu menjawab total 36 pertanyaan dari penyidik. Materi pertanyaan penyidik seputar histori Pancasila yang tak jauh beda dengan tesisnya yang mendapatkan predikat cum laude dari University of Malaya, Malaysia.

Lebih dari setahun setelah itu, Polda Jabar mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus itu pada akhir Februari 2018. Polisi beralasan tidak cukup bukti.  Alasannya, tidak ada unsur pidana yang ditemukan dalam kasus itu. Penyidik Ditreskrimum Polda Jabar sendiri sudah melakukan serangkaian penyidikan. Namun, hasil penyidikan menunjukan kasus tersebut tidak kuat bukti.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar menyatakan ketidakutuhan video pidato Rizieq, menjadi alasan penyidik menerbitkan SP3 kasus penodaan lambang negara Pancasila. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Umar Surya Fana menjelaskan, untuk mengusut tuntas kasus yang dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri ini, penyidik memerlukan video secara utuh.

“Memang (Rizieq) sudah tersangka, namun dalam perkembangannya, pertimbangan dari Jaksa, alat bukti itu harus utuh,” ujar Umar, Senin pekan lalu.  Dalam pelaporan, Polda Jabar hanya menerima video dengan durasi pendek.  Video dibuat setahun lalu, kemudian diambil pelapor, dan diserahkan ke penyidik beberapa tahun kemudian. “Nah, dari Jaksa untuk menyusun rencana tuntutan itu butuh video utuh. Jika melihat parsial video yang dibawa pelapor itu sekian menit, video utuhnya tidak ada,” ujarnya.

Dalam sidang lanjutan praperadilan yang direncanakan digelar pekan ini, tim kuasa hukum Sukmawati berencana memaparkan kejanggalan dalam penetapan SP3 Polda Jabar kepada Rizieq. “Kami sudah ada bukti-buktinya tertulis, nanti kami tunjukkan di pengadilan saja. Kalau keterangan ahli kami enggak punya,” kata Teddi Ardiansyah, tim kuasa hukum Sukmawati. AFKHAR