Korting Pajak La Masikamba

Kepala Kantor Pajak Pratama memberikan potongan pajak pada seorang pengusaha dan kemudian mendapat ‘hadiah’ karenannya. Dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan.

Sudah cukup panjang kasus penilapan pajak yang berhasil dibongkar, dan mengirim mereka yang terlibat ke balik jeruji besi. Tapi nampaknya hal itu tidak membuat gentar yang lainnya. Terbukti, La Masikamba, Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Ambon, kini harus berususan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 4 Oktober 2018.

La Masikamba tertangkap tangan saat menerima sejumlah uang yang diduga sebagai suap terkait pajak pribadi dari seorang pengusaha bernama Anthony Liando. Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan KPK pada Rabu 3 Oktober 2018 di Ambon dan mengamankan enam orang dan sejumlah barang bukti.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan adanya OTT di Ambon dan mengamankan 6 orang. Menurut Febri, KPK awalnya mendapat informasi dari masyarakat dan kemudian melakukan pengecekan ke lokasi.

Saat itu, informasi yang diterima KPK adalah adanya dugaan transaksi pemberian uang atau suap untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. “Ada uang yang diamankan dalam kegiatan ini. Sejauh ini, yang telah dihitung setidaknya Rp100 juta,” katanya.

Febri Diansyah mengatakan, beberapa orang yang ditangkap yakni pejabat kantor Ditjen Pajak di Ambon, pemeriksa pajak, dan wajib pajak. Usai ditangkap, keenam orang langsung menjalani pemeriksaan oleh petugas KPK di Ambon. Setelah itu, KPK membawa 4 orang di antaranya ke Jakarta pada Kamis lalu.

Tersangka kasus suap pengurusan pajak di Ambon yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK Sulimin Ratmin (tengah) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (4/10). – ( ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

“Empat orang dari unsur pejabat kantor pajak Ambon-Papua, pemeriksa pajak dan wajib pajak,” kata Febri.

La Masikamba tiba di gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB, Kamis (4/10/2018). Kepala KPP Ambon tersebut langsung menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan suap pengurangan jumlah pembayaran pajak. Kurang lebih 10 jam, La Masikamba akhirnya keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi warna oranye.

Saat menuju ke mobil tahanan milik KPK, La Masikamba hanya mengucapkan tiga buah kata kepada media. “Saya bukan maling,” bebernya.

Selain La Masikamba, KPK juga menetapkan status tersangka terhadap pemeriksa pajak Sulimin Ratmin dan Anthony Liando, pengusaha.

Menurut KPK, awalnya La Masikamba memerintahkan Sulimin untuk memeriksa laporan pajak Anthony Liando. Saat itu, Anthony memiliki kewajiban pajak perorangan sebesar Rp 1,7 hingga Rp 2,4 miliar.

Namun, setelah dilakukan negosiasi antara La Masikamba, Sulimin dan Anthony, akhirnya Anthony hanya wajib membayar pajak 2016 sebesar Rp 1,03 miliar. Selain itu, Anthony sepakat memberi uang sebesar Rp 320 juta.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menemukan pemberian terakhir sebesar Rp 100 juta. Menurut KPK, La Masikamba diduga sudah menerima Rp 550 juta dari Anthony pada 10 Agustus 2018.

Gubernur Maluku Said Assagaff mengaku terpukul dengan penangkapan KPK terhadap, La Masikamba di Ambon. “Selaku Gubernur Maluku, kita sangat terpukul, dengan OTT KPK. Dan apa yang dilakukan Kepala KPP Ambon bersama anak buahnya itu, telah mencoreng nama baik Provinsi Maluku,” ungkap Said kepada wartawan, Minggu 7 Oktober 2018.

“Selain merugikan negara, kasus yang berhubungan dengan pajak ini, sangat membuat nilai-nilai pelayanan terhadap masyarakat menurun dan kurang efektif. Saya berharap semua instansi, bekerjalah sesuai dengan amanat dan pertauran yang benar,” bebernya.

Terkait kasus OTT KPK itu Said berharap agar ke depan kasus yang meinpa Kepala KPP Ambon dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak di Maluku agar lebih mawas diri terhadap praktik penyimpangan dan korupsi.

“Semoga OTT yang dilakukan KPK di Provinsi Maluku, beberapa waktu lalu itu, bisa menjadi OTT pertama dan terakhir di bumi raja-raja yang kita cintai ini. Ke depan semua instansi jangan lagi ada yang mencoba melakukan praktek korupsi, atau pungutan liar,” ujar Assagaff.

Tersangka kasus suap pengurusan pajak di Ambon yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK Anthony Liando (kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (4/10). – (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Pasca Insiden OTT KPK tersebut, Asagaff mengaku, dirinya telah menghubungi beberapa pengusaha, guna mengingatkan mereka agar jangan sekalu-kali, melakukan kerja sama dengan petugas pajak, guna menurunkan biaya pajak mereka. “Beberapa pengusaha yang merupakan kenalan saya di Maluku, sudah saya telepon, untuk membayar pajak sesuai dengan semestinya. Ini dilakukan agar kedepan tidak ada lagi OTT KPK di Maluku, yang membuat kita malu,” paparnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, angkat bicara mengenai OTT di Ambon dan Papua yang diduga berkaitan dengan pengurangan pembayaran pajak. Dia mengatakan, sangat kecewa dengan ada kejadian tersebut.

“Pengkhianatan dalam bentuk korupsi adalah sebuah tindakan yang tidak hanya memalukan mereka dan keluarganya tetapi juga memalukan seluruh intisitusi. Saya sangat kecewa tentunya,” ujar dia di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis 4 Oktober 2018.

Sri Mulyani, menyesalkan masih ada jajaran pegawai Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang berani melakukan korupsi. Padahal pihaknya selalu menekankan agar pegawai menjauhi sikap korupsi dan kolusi.

“Ini adalah suatu pelajaran yang membuat kita harus terus makin waspada. Kita tidak pernah merasa terlena dan berasumsi bahwa segalanya baik. Ini memberikan pelajaran pada sistem di dalam Dirjen Pajak maupun Kementerian Keuangan” kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pihaknya telah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan kementerian tersebut.

“Saya telah menginstruksikan Inspektorat Jenderal untuk melihat dan mereka memang sudah mendeteksi waktu itu kebetulan yang bersangkutan. Namun mungkin KPK memiliki bukti dan memiliki tingkat pelacakan yang lebih baik,” ujar Sri Mulyani.

La Masikamba dan Sulimin sebagai pihak yang diduga penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi suap, Anthony dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. JIR