Ketika Sopir Taksi Daring Menang Lawan Menteri Perhubungan

Mahkamah Agung mengabulkan keberatan tiga orang supir taksi daring terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017 . MA memutuskan mencabut peraturan terkait transportasi online tersebut.

Rabu, 12 September 2018, menjadi hari yang bersejarah bagi Daniel Lukas Rorong, Herry Wahyu Nugroho, dan Rahmatullah Riyadi. Pada hari itu, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan peninjauan kembali (PK) yang mereka ajukan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. MA memutuskan mencabut peraturan terkait transportasi online (daring) tersebut.

“Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon: 1. Daniel Lukas Rorong, 2. Hery Wahyu Nugroho, 3. Rahmatulah Riyadi tersebut untuk sebagian,” kata Majelis Hakim Agung yang dipimpin Dr. H. Supandi, SH, M.Hum dengan Hakim anggota Is Sudaryono, SH, MH dan Dr. Irfan Fachruddin, SH, CN.

Majelis hakim memutuskan perkara tersebut dalam rapat pada Kamis 31 Mei 2018 dan baru diunggah ke laman MA, pada Rabu 12 September 2018.

Sebagai luapan kegembiraan, Daniel beserta puluhan sopir taksi online di Surabaya langsung menggunting rambutnya hingga pelontos. “Ini sebagai wujud syukur atas dikabulkannya gugatan kami ke MA,” kata Daniel seraya berharap akan muncul peraturan baru yang bisa mengakomodir aspirasi para sopir transportasi daring pasca Permenhub 108/2017 dicabut oleh MA.

Daniel yang telah menjadi supir taksi online sejak satu setengah tahun lalu ini menceritakan tentang muasal dia dan dua rekannya menggugat Permenhub No. 108/2017. Semua berawal dari keinginannya mencari penghasilan tambahan lantaran telah memiliki tiga orang buah hati. Sebelumnya, Daniel merupakan wiraswasta yang membuka usaha laundry dan menjadi reseller kue.

Ratusan driver online di Surabaya merayakan dicabutnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 tahun 2017 tentang (jatimnow.com)

“Saya mulai awal jadi driver online itu dari sebelum lebaran tahun lalu. Waktu itu saya sih awalnya ingin cari tambahan penghasilan. Kebetulan saya kan ada mobil pribadi dan saya putuskan untuk cari tambahan penghasilan sebagai driver taksi online,” Daniel mulai membuka kisahnya.

Awal menjadi pengemudi taksi online, dia mengaku mendulang banyak penghasilan. Terlebih, pada momentum lebaran tahun lalu, penghasilannya sebagai pengemudi taksi online sangat besar. Daniel mengatakan sampai mendapat bonus Rp 6 juta di luar penghasilannya.

“Waktu itu masih awal-awal saya menjadi driver online. Jadi waktu lebaran saya narik dan waktu itu ada intensif lebaran. Saya bisa dapat penghasilan dari bonusnya sampai Rp 6 juta sekian selama 7 hari. Itu bonusnya aja di luar hariannya,” ungkapnya.

Mendapat penghasilan yang cukup lumayan, akhirnya Daniel berkomitmen untuk lebih serius menggeluti pekerjaan ini dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Tiga bulan berjalan, Daniel mengaku penghasilan kotornya perhari mencapai Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu. Uang tersebut diakui Daniel di luar bonus dari perusahaan, juga di luar ongkos perawatan kendaraan dan bensin.

Namun, masa indah itu tak berjalan lama. Usai keluarnya Permenhub no 108 tahun 2017, Daniel mengaku kondisi ikut berubah. Penghasilannya turun mencapai 50 persen. Untuk mendapat Rp 300 ribu saja, dia mengatakan sangat susah.

“Ini berjalan tiga bulanan mulai Juni sampai September. Setelah itu muncul yang namanya Permenhub Nomor 108 tahun 2017. Saya akhirnya tergelitik untuk mempelajari apa sih itu isinya. Ternyata isinya memberatkan saya sebagai driver online,” kata Daniel.

Ditanya apa yang membuatnya keberatan, Daniel mengatakan saat menjadi sopir taksi online, dia menggunakan kendaraan pribadinya. Dia cukup keberatan mobil pribadinya harus diuji KIR.

Sementara untuk kebijakan pengemudi diharuskan mempunyai SIM A Umum agar penumpang lebih aman, dirinya menegaskan jika dengan memiliki SIM A saja, dia akan berhati-hati karena juga membawa keselamatannya pribadi, juga mobil pribadinya.

“Masa mobil saya baru belum 1 tahun harus di uji KIR? dan apa saya harus mempunyai SIM A umum, kan saya juga punya SIM A. Apakah kalau saya sudah punya SIM saya nggak bisa hati-hati dalam membawa mobil? Itu kan juga nggak mungkin karena saya membawa keselamatan saya sendiri juga terus saya juga pakai mobil pribadi masa menyetirnya ugal-ugalan,” lanjutnya.

Selain itu, terkait penggunaan stiker pada mobil, Daniel menilai hal ini bisa mempermudah oknum yang menolak taksi online jika ingin berlaku kasar. Sementara jika ada kerusakan pada kendarannya, Daniel memiliki tanggung jawab secara pribadi.

“Kenapa harus pakai stiker gitu? Nanti ini memicu untuk orang yang tidak suka sama taksi online bisa dilihat ‘itu misal mobil online ayo dirusak’ dan segala macam itu kan saya bertanggung jawab secara pribadi jika ada kerusakan,” ujarnya.

Akhirnya, Daniel pun menghubungi teman-temannya yang ada dalam paguyuban Driver Online Community (DOC).  Dalam perjalanannya, Daniel, Herry, dan Rahmatullah berjuang keras sebelum memutuskan menggugat Permenhub tentang taksi online itu.  Hingga akhirnya memilih melakukan uji materiil pasal-pasal di Permenhub 108 ke MA dan Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan mereka.

Sopir Taksi Online di Surabaya Tolak Permenhub Nomor 108 (sindofhoto)

“Kami lebih dulu turun jalan berdemo ke Pemprov, DPRD hingga ke kantor Grab dan Uber di Surabaya,” kenang Daniel Rorong.

Keputusan MA mencabut ketentuan aturan soal taksi online oleh pemerintah bukan kali ini saja. Pada tahun lalu, ketentuan yang mengatur taksi online pada Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 juga memiliki nasib yang sama, yakni dicabut oleh MA. Kementerian Perhubungan akhirnya merespon keputusan MA tersebut dengan melakukan sejumlah revisi Permenhub. Kemenhub menerbitkan aturan baru, yakni Permenhub No. 108/2017 pada akhir Oktober 2017.

Aturan taksi online baru itu juga mendapatkan reaksi penolakan dari para sopir taksi online. Pasalnya, isi di dalam aturan baru itu hampir mirip seperti aturan sebelumnya, yakni Permenhub No. 26/2017. Kemenhub tetap ngotot untuk mengatur taksi online, dan memberikan waktu selama tiga bulan atau paling lambat 1 Februari 2018, kepada perusahaan-perusahaan aplikasi dan pengemudi online untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada.

Penolakan Permenhub No. 108/2017 berujung gugatan pada 23 Februari 2018 yang diajukan oleh Daniel dan dua orang temannya. Ketentuan di dalam Permenhub No. 108/2017 tersebut hampir mirip seperti aturan sebelumnya, nasibnya sudah bisa diperkirakan. Sebagian pasal yang ada di Permenhub No. 108/2017 diputuskan MA untuk dicabut.

Aturan-aturan yang dicabut antara lain seperti penerapan argometer, kewajiban tanda khusus berupa stiker, STNK atas nama badan hukum, membawa surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan (KIR).

Kemudian, pengemudi wajib terdaftar di dalam badan hukum, memiliki sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), larangan perusahaan aplikasi memberikan akses aplikasi kepada individu, hingga larangan bagi perusahaan aplikasi merekrut pengemudi.

Selain mencabut pasal-pasal dari Permenhub Nomor 108 tersebut, majelis hakim juga menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon yakni Pasal 27 ayat (1) huruf c; Pasal 28 ayat (1); Pasal 28 ayat (2); Pasal 28 ayat (3); Pasal 28 ayat (4); Pasal 28 ayat (5); Pasal 65 huruf d; Pasal 65 huruf e;Pasal 80 Permenhub Nomor 108.

Menanggapi putusan ini, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengaku akan mempelajari lebih lanjut putusan MA. Ia berharap segera ada kejelasan payung hukum setelah Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tak lagi diberlakukan. Ini menyangkut legalitas bisnis mereka.

“Pada dasarnya kami mendukung adanya peraturan yang mengatur industri ride-sharing demi menyediakan legalitas yang dibutuhkan sebagai dasar hukum beroperasinya para pengemudi GrabCar,” ujar Ridzki, Sabtu 15 September 2018.

Sama seperti Grab, Go-Jek juga akan mempelajari terlebih dahulu putusan MA. Vice President Corporate Communications Go-Jek Michael Say berkata pihaknya menghormati putusan MA. “Saat ini kami sedang menunggu salinan resmi Putusan MA tersebut untuk dapat mempelajarinya secara langsung,” kata Michael.

Soal kejelasan payung hukum, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengaku sedang mencoba menyiapkan aturan baru. Aturan baru itu rencananya rampung dan diterbitkan awal Oktober 2018.

“Pak Menteri (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi) menyampaikan ke saya agar berpikiran positif dalam membuat aturan yang baru,” kata Budi Setiyadi.

Dalam menyusun aturan baru ini, Kemenhub meminta masukan dari sejumlah komunitas transportasi online, aplikator, Organda, sampai kepolisian. Tak hanya itu, aturan baru nantinya berdasarkan keputusan MA serta berfokus pada keamanan bagi pengendara, alat transportasinya, maupun penumpang.

Salah satu driver online dan penggugat saat dicukur gundul, Kamis (13/9/2018). (https://jatimnow.com)

“Pasal untuk kuota ada, pembatasan wilayah operasi ada, tarif ada, dan nomor kode khusus juga tetap ada. Itu semua yang diterima MA. Kalau untuk aturan stiker kan tidak diterima, jadi kami tidak bisa dipaksakan juga,” ungkap Budi.

Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan mengatakan Kementerian Perhubungan harus mengindahkan keputusan Mahkamah Agung yang menganulir beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017.

Azaz mengatakan, apabila revisi Permenhub tersebut tetap memasukkan pasal-pasal yang sudah dicabut oleh MA, maka ia yakin akan kembali digugat. Seperti halnya dengan peraturan yang muncul sebelum Permenhub 108/2017, yakni Permenhub 26/2017.

“Sebenarnya sudah saya sampaikan sebetulnya poin-poin yang dibatalkan dari Permenhub 26, jangan dipakai lagi. Tapi, tetap dipakai juga di Permenhub 108 dan saya sudah bilang kalau dimasukin lagi pasti akan digugat akan diuji materil. Ternyata benarkan,” ujar Azas kepada awak media pada Kamis (13/9/2018).

“Enggak ada lagi pengulangan dari poin sebelumnya dalam memperbaiki Permenhub 108,” lanjut dia.

Kementerian Perhubungan telah berencana membuat regulasi yang terpisah antara regulasi angkutan konvensional dan daring (online) dalam Permenhub 108/2017. Mengingat keduanya memiliki karakter yang berbeda.

Terkait dengan itu, Azaz mendukung rencana itu. “Karena karakternya beda. Angkutan daring enggak bisa disamain dengan angkutan reguler. Regulasi keduanya memang harus dipisah,” ujar Azas.

Selain itu, Azas juga menyarankan Kementerian Perhubungan mengakomodir suara dari masyarakat langsung sebagai pengguna untuk menyusun regulasi transportasi umum konvensional dan online.

“Saya pikir Kemenhub juga harus melibatkan masyarakat supaya menjawab kebutuhan taksi online,” ujar Azas.

Sementara itu, pengamat transportasi sekaligus dosen di Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno menilai putusan MA yang mencabut Permenhub 108/2017 tak akan banyak berpengaruh dan membuat konsumen lari.

Kecenderungan itu, kata Djoko, muncul lantaran kualitas transportasi umum belum baik. “Kalau transportasi umum bagus, transportasi online kan enggak laku.” ujar Djoko.

Djoko berkata, taksi online menjadi ceruk bisnis bagi penumpang yang merasa tidak nyaman dengan transportasi umum yang tersedia. Saat ini, dia menyebut, pemerintah belum mampu membereskan transportasi umum yang ada.

“Ini kan peluang bagi orang-orang tertentu saja untuk mencari celah ketika pemerintah gagal menata angkutan umum,” imbuh dia.

Djoko lantas meminta pemerintah mencontoh Malaysia yang punya transportasi umum yang bagus dan murah. Ia juga meminta revisi Permenhub bisa dilakukan dengan catatan pemerintah juga terus berupaya untuk memperbaiki kualitas transportasi umumnya.

“Ini sudah terlanjur. Okelah pemerintah perbaiki regulasinya tapi lebih gencar lagi membuat transportasi umumnya lebih bagus. Nanti kalau menata angkutan umum kan sebagian dari driver online ini bisa direkrut,” ujar Djoko memungkasi. SWU

Pasal – pasal yang Dibatalkan MA

Daniel Lukas Rorong, Herry Wahyu Nugroho, dan Rahmatullah adalah Driver online dari Surabaya yang mengalahkan Kemenhub. Mereka nekat menggugat Menteri Perhubungan atas Pemberlakuan Permenhub 108/2017.

Berikut pasal krusial yang dibatalkan MA:

  1. Soal kewajiban memasang striker.
  2. Aturan kepemilikan driver online minimal lima kendaraan.
  3. Kepemilikan kendaraan dengan STNK sesuai identitas di KTP.
  4. Kewajiban driver online memiliki garasi (pool) yang menampung minimal 5 mobil.
  5. Kerja sama dengan bengkel.
  6. Pasal yang menyebutkan pengusaha transportasi online harus berbadan hukum.
  7. Pasal terkait uji kir juga dibatalkan karena mobil selalu rutin service berkala.#