Kesaksian Melahirkan Gugatan.

Dua saksi ahli dari Institut Pertanian Bogor digugat karena keterangannya di persidangan. Ada yang sudah dicabut dan ada yang masih terus berjalan.

Sidang perdana gugatan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap Guru Besar IPB, Profesor Dr Bambang Hero Saharjo digelar di PN Cibinong. Tiba-tiba saja, PT JJP mencabut gugatan Rp 510 miliar itu. Sidang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB, tapi baru bisa dilaksanakan pukul 13.45 WIB. Dalam sidang tersebut, Bambang Hero tidak hadir dan tidak diwakili oleh kuasa hukumnya.

Sementara pihak penggugat yakni PT JJP diwakili oleh kuasa hukumnya, Didik Hersono yang diberi kuasa oleh Halim Ghazali sebagai pihak dari PT JJP.

Sebelum sidang dimulai, majelis hakim sempat mempersoalkan keabsahan Halim Ghazali sebagai pemberi kuasa dari pihak PT JJP. Majelis hakim juga meminta Didik sebagai penerima kuasa untuk melengkapi berkas administrasi berupa akta notaris dan AD/ART PT JJP.

Setelah sidang dimulai, kuasa hukum PT. JJP langsung menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan kepada majelis hakim. Namun majelis hakim menyebut masih akan mempertimbangkannya dan menunggu pihak penggugat melengkapi berkas administrasi PT. JJP. “Terkait permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya, akan dipertimbangkan kembali apakah dikabulkan atau tidak,” kata ketua majelis hakim, Ben Ronald Situmorang menanggapi permohonan pencabutan gugatan PT JJP.

“Kami sudah bermusyawarah, pada sidang ini kami meminta Anda melengkapi akte notarias atau AD/ART yang dapat mejelaskan bahwa Halim Ghazali itu merupakan pihak yang berhak memberi kuasa atas PT JJP,” kata Ben kepada penggugat.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda Majelis hakim akan memberikan jawaban dari permohonan pencabutan gugatan PT JJP jika berkas administrasi yang diminta telah dilengkapi.

Menanggapi gugatan tersebut, Guru besar IPB Profesor Bambang Hero Saharjo menyebut gugatan salah sasaran. Gugatan itu dianggap bentuk intimidasi. “Saya melihat gugatan itu mengada-ada dan salah sasaran dan tujuan utamanya adalah intimidasi kepada ahli untuk mencabut keterangan ahlinya. Ini menurut saya di luar batas kewajaran, karena kesaksian ahli itu pada akhirnya terserah majelis hakimnya mau digunakan atau tidak,” ujar Bambang dikutip detikcom, Rabu 17 Oktober 2018.

Profesor Dr Bambang Hero Saharjo (istimewa)

Bambang menyebut gugatan terhadapnya juga menunjukkan perusahaan ingin ‘cuci tangan’ dari kesalahan. Menurut Bambang, perusahaan ingin melegalkan tindakan pembakaran hutan dengan mencabut keterangan yang memang menyatakan kebakaran terjadi. “Dengan dicabutnya surat keterangan ahli, mereka ingin bilang bahwa kebakaran tidak terjadi meskipun itu benar-benar terjadi,” lanjut Bambang.

Menurut Bambang, gugatan terhadapnya merupakan upaya melawan kebijakan pemerintah. Dia juga menyebut gugatan ini sebagai keinginan kuat untuk menghilangkan hak masyarakat agar dapat hidup lebih baik.

“Ini menurut saya cenderung untuk melawan kebijakan pemerintah yang sedang melawan asap dan keinginan untuk mencabut keterangan ahli itu juga sama dengan keinginan yang kuat untuk menghilangkan hak konstitusi masyarakat untuk mendapat haknya untuk hidup lebih baik dengan lingkungan yang lebih baik,” tutur Bambang.

Dan akhirnya, Pengadilan Negeri  Cibinong mengabulkan permohonan pencabutan gugatan PT JJP terhadap Profesor DR Bambang Hero Saharjo. Putusan tersebut dibacakan di hadapan kuasa hukum PT JJP dan tim kuasa hukum Bambang Hero Saharjo.

Dalam persidangan ketua majelis hakim menyebutkan, pencabutan gugatan PT JJP dikabulkan karena permohonan pencabutan gugatan dilakukan di sidang perdana dan tergugat belum memberikan jawaban dari gugatan. Selain itu, kata ketua majelis hakim, pencabutan gugatan dapat dilakukan dan sesuai undang-undang yang berlaku. “Maka permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan,” kata ketua majelis hakim, Ben Ronald Situmorang, Rabu 24 Oktober 2018.

Dalam sidang lanjutan yang digelar di ruang sidang Kusumah Atmaja tersebut, majelis hakim menyetujui berkas persyaratan formil yang ditunjukkan oleh kuasa hukum PT JJP, Didik Hersono. Pada sidang perdana, Didik diminta majelis hakim untuk melengkapi berkas persyaratan formil atas kuasa yang diterimanya. Salah satunya adalah keabsahan Halim Ghazali sebagai pemberi kuasa.

“Setelah diperiksa semua berkas, dan dalam keterangan akta notaris disebutkan bahwa benar Halim Ghazali, yang disebut sebagai pemberi kuasa masih tercatat sebagai direktur utama PT JJP. Sehingga sah ya keberadaan kuasa hukumnya,” kata ketua majelis hakim.

Kuasa Hukum PT.JJP, Didik Harsono usai menghadiri sidang pertama dalam gugatannya terhadap pakar IPB Prof. Bambang Hero di Pengadilan Negeri Cibinong Bogor, Rabu (17/10/2018). – (TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy)

Dengan diterimanya permohonan pencabutan gugatan PT JJP, maka untuk sementara Bambang Hero terbebas dari gugatan tersebut. “Sepertinya bahwa terhadap perkara tersebut sekarang sudah kembali ke nol, tidak ada lagi gugatan terhadap Bambang Hero dari PT JJP, untuk sementara. Saya tekankan ini sifatnya sementara, karena ini kondisinya baru pencabutan, penggugat bisa saja dan sah-sah saja mengajukan kembali gugatannya. Yang pasti untuk gugatan kemarin itu selesai sampai di sini,” kata Humas PN Cibinong, Bambang Setiawan.

Kasus ini bermula ketika PT JJP dihukum Rp 500 miliar karena membakar hutan di Rokan Hilir, Riau. Perusahaan itu tidak terima dan menggugat Profesor IPB, Bambang Hero Saharjo.

Sebagaimana dikutip dari berkas perkara yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), kasus ini berawal saat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat PT JJP terkait kebakaran hutan dan lahan. Gugatan dilayangkan ke PN Jakarta Utara (Jakut). Pada 15 Juni 2016, PN Jakut menyatakan PT JJP telah melakukan perbuatan melanggar hukum. PT JJP diminta membayar ganti rugi Rp 30 miliar atas kebakaran hutan.

KLHK tidak terima dan mengajukan banding. Gayung bersambut. Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman tersebut. “Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening kas negara sejumlah Rp 119 miliar. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas seribu hektare dengan biaya sejumlah Rp 371 miliar,” ujar majelis yang diketuai Adam Hidayat dengan anggota Sri Anggarwati dan David Dapa Langgu. Vonis itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Belakangan, PT JJP mengajukan gugatan terhadap Bambang. Profesor IPB itu merupakan saksi ahli di berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan. “Menyatakan surat keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo M Agr, tertanggal 18 Desember 2013 yang diterbitkan menggunakan logo IPB adalah cacat hukum, tidak memiliki pembuktian, dan batal demi hukum,” ujar PT JJP.

PT JJP menggugat balik Bambang untuk membayar kerugian Rp 510 miliar. Yaitu Rp 10 miliar untuk pengurusan permasalahan lingkungan hidup dan Rp 500 miliar kerugian imateriil.

“Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diadakan upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (uitoerbaar bij voorraad). Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10 juta setiap hari atas kelalaian Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan,” tuntut PT JJP.

Bambang Hero Saharjo bukan satu-satunya saksi ahli yang akhirnya digugat. Sebelumnya Sebelumnya, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam divonis 15 tahun penjara di tingkat banding. Eks politikus PAN itu tak terima dan menggugat saksi ahli dari IPB, Basuki Wasis sebesar Rp 3 triliun.

Bermula ketika Oktober 2016, Nur Alam dijadikan tersangka. Ia lalu menggugat KPK melalui praperadilan terkait penetapan tersangka dirinya. Hasilnya, PN Jaksel menolak gugatan itu. Nur Alam pun ditahan KPK pada 5 Juli 2017.

Pada 4 Oktober 2017, Basuki membuat hasil Laporan Perhitungan Kerugian Akibat Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Pertambangan PT AHB Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Lalu pada November 2017, Nur Alam menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Nur Alam didakwa membuat izin usaha dengan niat jahat sehingga merusak lingkungan dan menguntungkan pribadi.

Sekitar awal Maret 2018, KPK menuntut Nur Alam sebesar 18 tahun penjara. KPK menilai akibat perbuatan Nur Alam, ekologi rusak sehingga mengakibatkan kerugian alam lebih dari Rp 4 triliun. Namun vonis yang dijatuhkan pada 28 Maret 2018 lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara ke Nur Alam.

Tak berapa lama setelah vonis diketuk, pada 12 Maret 2018, Nur Alam menggugat Basuki Wasis untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 1.472.723.024 dan immateriil sebesar Rp 3 triliun.

Sementara itu, banding yang diajukan Nur Alam justru memberat hukumannya ketika pada 19 Juli 2018 Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman Nur Alam menjadi 15 tahun penjara. Majelis hakim tingkat banding mengamini pertimbangkan keterangan Basuki Wasis yaitu perbuatan Nur Alam yang menyetujui IUP eksplorasi yang berubah menjadi operasi produksi PT Anugerah Harisma Barakah tanpa prosedur yang semestinya. Akibat dari IUP itu terjadi kerusakan lingkungan secara masif di Pulau Kabaena.

Sidang perdana gugatan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap Guru Besar IPB, Profesor Dr Bambang Hero Saharjo digelar di PN Cibinong (farhan/detikcom)

Aksi menggugat saksi ahli di persidangan melahirkan arus simpati yang besar di masyarakat. Gerakan ‘Selamatkan Prof Bambang Hero Saharjo’ bergulir di jagat maya lewat change.org. Puluhan ribu orang telah menandatangani petisi tersebut. Seorang penandatangan lainnya, Octavia Silahooy, menyatakan pengrusakan hutan sangat merugikan. Perusahaan seharusnya bisa memakai SDA dengan bijak dan bertanggungjawab. “Pak Hero sudah peduli jadi kenapa harus dituntut. Perusahaan nggak bisa dong semena-mena karena punya uang banyak. Lets save our Hero,” tulis Octavia.

Di change.org juga bergulir dukungan serupa. Yaitu dukungan buat ahli IPB Basuki Wasis. Dukungan masih terus mengalir karena gugatan masih bergulir.

Ahli hukum Universitas Udayana (Unand) Bali Jimmy Usfunan dikutip dari laman detikcom mengatakan ada keanehan dalam gugatan tersebut. Sebab, jika kesaksian ahli mereka itu tidak diikuti oleh hakim, peristiwa gugatan ini tidak mungkin dilakukan. Dari segi kepastian hukum, langkah gugatan hukum ini menjadi tidak tepat.

“Ini menjadi fenomena menarik, kesaksian yang sifatnya ‘pertimbangan’ kepada majelis hakim menjadi suatu objek gugatan. Kalau ditarik dalam logika peradilan tata usaha negara, ini sama dengan objek yang tidak menimbulkan akibat hukum,” ucap Jimmy.

Dalam menjalankan profesinya, para pakar IPB ini melekat Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dilakukan oleh sivitas akademika dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

“Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban menggunakan kebebasan mimbar akademik merupakan otoritas dan wibawa ilmiah menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab secara keilmuannya demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia,” cetus Jimmy.

Apabila tidak sependapat dengan ahli di persidangan, dapat dilakukan dengan menghadirkan para ahli yang berbeda perspektif, bukan menggugat. “Sebaiknya pengadilan yang menerima gugatan kedua pakar ini mengkaji baik-baik dalam mengadili gugatan ini nantinya karena objek gugatan tidak jelas,” cetus Jimmy. JOKO MARDIKO