Kepastian Hukum Tak Bisa Dibayar Rp 3 Miliar, Kejatisu Diminta Limpahkan Kasus Mujianto

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diharapkan untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kasus dugaan penipuan Rp 3 miliar lebih dengan tersangka Mujianto diminta segera dilimpahkan ke pengadilan.

“Jangan pilih kasih. Sudah P21 kok diperlama lama dilimpahkan. Hukum itu tegas. Biarkan pengadilan yang menentukan Mujianto terbukti bersalah atau tidak,” tegas aktivis pemerhati hukum Sumut, Jayamuddin Barus kepada wartawan, Selasa (16/10/2018).

Menurut Barus, jaminan yang diberikan Mujianto sebesar Rp 3 miliar, bukan menghentikan proses hukum yang sudah dinyatakan lengkap. Kasus ini seharusnya segera dilimpahkan ke pengadilan agar ada kepastian hukum. “Hukum tidak bisa dihargai dengan uang jaminan. Pihak Kejatisu jangan menjadikan uang jaminan untuk melecehkan wibawa hukum,”  katanya.

Ia menduga ada indikasi untuk mempetieskan kasus penipuan yang melilit Mujianto. “Kita tidak menuduh, tapi ada kecurigaan dan indikasi kasus ini akan di SP3 atau di SK2P kan. Sungguh sangat naif bila ini terjadi,”  tukasnya.

Jika perkara Mujianto tidak segera dilimpahkan ke pengadilan, tutur Barus, dikhawatirkan akan dapat memancing kecurigaan negatif dari masyarakat atas kinerja kejaksaan. “Alangkah baiknya jika perkara ini cepat dilimpahkan agar tidak muncul asumsi asumsi negatif dalam penegakan hukum,” sebutnya.

Sebelumnya, Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian dalam pesan singkatnya di group whatshapp sempat membenarkan bahwa Mujianto dan Rosihan Anwar masih dikenakan wajib lapor. “Setiap Jumat, keduanya harus datang ke Kejatisu untuk melapor,” ucapnya.

Mengenai perkaranya yang sudah dilimpahkan bersama tersangka dan barang bukti oleh penyidik Poldasu, Sumanggar menegaskan bahwa saat ini berkasnya masih dalam penelitian dan pendalaman. Akan tetapi, Sumanggar tidak menjelaskan point mana tentang pendalaman dimaksud. Padahal kasusnya sudah dinyatakan lengkap dan tersangka bersama barang bukti pun sudah dilimpahkan.