Kandas Gugatan Sukmawati

Majelis hakim menyatakan SP3 Habib Rizieq sah. Kubu Sukmawati kecewa.

Pekikan takbir menggema di ruang persidangan Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Pengunjung berseragam Front Pembela Islam (FPI) tak henti-hentinya berteriak. Suara takbir tersebut mewarnai pembacaan putusan majelis hakim. Pasalnya, dalam putusan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Muhammad Rizieq Shihab dinyatakan sah.  Putusan itu sekaligus menolak permohonan praperadilan yang diajukan Sukmawati Soekarnoputri terhadap SP3 Rizieq atas perkara pelecehan dan penistaan Pancasila.

Dalam amar putusannya, hakim Muhammad Razad menyatakan SP3 diterbitkan oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Jabar sudah sah demi hukum. “Menolak permohonan pemohon, menyatakan SP3 dan penetepan Dit Reskrimum Polda Jabar soal SP3 sah menurut hukum,” kata Razad saat membecakan amar putusan, Selasa pekan lalu.

Meski pembacaan amar putusan belum rampung, massa FPI tetap mengumandangkan takbir di ruang sidang hingga membuat suasana semakin gaduh. Namun akhirnya Hakim Razad membacakan amar putusannya hingga selesai. Pasca pembacaan vonis, massa FPI belum berhenti mengucapkan takbir. Mereka tak lupa membacakan salawat sambil meninggalkan ruangan sidang.

Putusan itu menandakan akhir drama gugatan praperadilan terhadap SP3 dari Polda Jawa Barat. Gugatan itu bukan tanpa alasan, dan merupakan buntut kasus lawas yang terjadi pada 2016 silam.  Kala itu pada 27 Oktober 2016, Sukmawati melaporkan Rizieq ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan Pancasila dalam sebuah video. Dalam video, Rizieq menyatakan ‘Pancasila Sukarno Ketuhanan ada di Pantat sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di Kepala’.

Tak terima penodaan itu, Sukmawati selaku Ketua Umum PNI Marhaenisme melaporkan Rizieq atas penodaan terhadap lambang dan dasar negara Pancasila, serta menghina kehormatan martabat Dr. Ir Soekarno sebagai Proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia.

Bareskrim lalu melimpahkan kasus ini ke Polda Jabar November 2016, karena locus delicti kejadian di wilayah Jawa Barat. Rizieq kemudian memenuhi panggilan Polda Jabar untuk diperiksa sebagai terlapor pada 12 Januari 2017. Dalam pemeriksaan, Rizieq tidak mengakui ucapannya dan menganggap video yang dijadikan barang bukti merupakan video editan. Namun Polda Jabar mengatakan video ini sudah dicek di Puslabfor dan asli.

Selama Rizieq diperiksa, sejumlah massa FPI mendatangi Polda Jawa Barat. Massa FPI ini kemudian bentrok dengan massa kontra Rizieq, Gerakan Mahasiswa Bawah Indonesia (GMBI), yang juga hadir ke lokasi yang sama. Aksi saling lempar batu dan balok kayu tak terelakan.

Merasa dirinya difitnah, Rizieq siap menggugat balik adik dari Megawati Soekarnoputri itu apabila Sukmawati tidak meminta maaf dan mencabut laporannya. Alih-alih meminta maaf, pada 13 Januari 2017, Sukmawati mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk memeriksa kembali kelanjutan laporan yang dibuatnya.  Ia tak memenuhi permintaan Rizieq.

“Tidak mungkin seorang Sukmawati, putri seorang proklamator, saya putri pahlawan nasional yang kami semua hormati, untuk mencabut laporan dan meminta maaf pada suatu kelakuan yang keliru,” kata dia.

Tiga hari kemudian, penyidik menaikkan status perkara kasus dugaan pelecehan Pancasila ke tahap penyidikan. Meski naik ke penyidikan, status Rizieq masih sebagai saksi. Penyidik masih memerlukan keterangan sejumlah saksi.

Saat kasusnya naik ke tahap penyidikan, Rizieq bersikap melunak. Dia berharap agar kasus itu tak berlanjut dan meminta aparat kepolisian untuk memediasi dirinya dengan Sukmawati. Rizieq ingin kasus dugaan pelecehan Pancasila diselesaikan secara kekeluargaan. “Janganlah kita coba saling lapor karena ini bisa mengantarkan pada konflik horizontal. Mestinya kepolisian menjembatani,” kata Rizieq yang saat itu mengadu ke Komisi III DPR. Permintaan itu ditolak Sukmawati.

Kemudian pada 23 Januari 2017, polisi melakukan gelar perkara selama 7  jam. Gelar perkara menyatakan status Rizieq masih saksi. Penyidik disebut masih membutuhkan saksi yang hadir di lokasi kejadian saat Rizieq berceramah di Lapangan Gasibu, Kota Bandung. Pasalnya, Rizieq menyangkal rekaman video itu adalah dirinya.

Sukmawati Soekarnoputri memberikan keterangan pers (ANTARA FOTO/Meli Pratiwi)

Pada 30 Januari 2018, Polda Jabar menetapkan Rizieq sebagai tersangka. Rizieq disangkakan melanggar Pasal 154 a KUHP tentang penodaan terhadap lambang negara dan Pasal 320 KUHP tentang pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal.  Rizieq tidak ditahan karena ancaman hukuman kasus yang menjeratnya di bawah lima tahun. Yaitu Pasal 154 a ancaman empat tahun dan Pasal 320 ancamannya sembilan bulan.

Pada 7 Februari 2017, dipanggil Polda Jabar sebagai tersangka, namun Rizieq tidak datang dengan alasan sakit. Penyidik melakukan pemanggilan kembali. Barulah pada 13 Februari 2017, Rizieq memenuhi panggilan pemeriksaan. Dia menenteng berkas bersampul merah hati berupa tesis. Rizieq diperiksa mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Dalam pemeriksaan, Rizieq mengaku mampu menjawab total 36 pertanyaan dari penyidik. Materi pertanyaan penyidik seputar histori Pancasila yang tak jauh beda dengan tesisnya yang mendapatkan predikat cum laude dari University of Malaya, Malaysia.

Lebih dari setahun setelah itu, Polda Jabar mengeluarkan SP3. Kasus itu pada akhir Februari 2018. Polisi beralasan tidak cukup bukti.  Tidak ada unsur pidana yang ditemukan dalam kasus itu. Penyidik Ditreskrimum Polda Jabar sendiri sudah melakukan serangkaian penyidikan. Hasilnya, tidak kuat bukti.

Polda Jabar menyatakan ketidakutuhan video pidato Rizieq, menjadi alasan penyidik menerbitkan SP3 kasus penodaan lambang negara Pancasila. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Umar Surya Fana menjelaskan, untuk mengusut tuntas kasus yang dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri ini, penyidik memerlukan video secara utuh.

“Memang (Rizieq) sudah tersangka, namun dalam perkembangannya, pertimbangan dari Jaksa, alat bukti itu harus utuh,” ujar Umar. Dalam pelaporan, Polda Jabar hanya menerima video dengan durasi pendek.  Video dibuat setahun lalu, kemudian diambil pelapor, dan diserahkan ke penyidik beberapa tahun kemudian. “Nah, dari Jaksa untuk menyusun rencana tuntutan itu butuh video utuh. Jika melihat parsial video yang dibawa pelapor itu sekian menit, video utuhnya tidak ada,” ujarnya.

Rupanya keluarnya SP3 Polda Jwa Barat disepakati hakim Pengadilan Negeri Bandung. Dalam putusannya, hakim menolak gugatan Sukmawati. Menanggapi itu, kuasa hukum kubu Sukmawati Soekarnoputri, Teddi Adriansyah kecewa. Menurutnya, alat bukti kasus itu sudah terpenuhi dan tidak ada alasan untuk menghentikan penyidikan.

“Ya kecewanya kan kenapa di SP3 itu saja. Karena berdasarkan keterangan dari ahli ini kan sifatnya netral. Ahli itu bilang ada inkonsistensi dalam penyidikan oleh Polda Jawa Barat yang dari awal sudah ditetapkan sebagai tersangka saudara Habib Rizieq Shihab,” ujar Teddi di PN Bandung.

Kubu Sukmawati belum mengambil sikap untuk langkah selanjutnya, dan akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Sukmawati. Teddi menjelaskan pengajuan praperadilan ini semata-mata ingin mencari kebenaran. Sebab, menurut dia, Polda Jabar menerbitkan SP3 secara tiba-tiba. Padahal, kata dia, Polda Jabar telah menetapkan Rizieq sebagai tersangka. 

Pengacara Polda Jawa Barat, Atang Hermana menuturkan, mengatakan SP3 Rizieq Shihab sudah mengikuti prosedur yang ada. Dalil yang dilayangkan oleh kubu Sukmawati Soekarnoputri tidak bisa dibuktikan pada sidang praperadilan. “Atas dasar tersebutlah majelis hakim kembali melihat kepada alat bukti yang kami peroleh sehingga menolak permohonan pemohon,” katanya.

Sementara anggota Dakwah Senior FPI, Novel Hasan Bamukmin, menilai memang sudah selayaknya kasus yang menjerat Rizieq disetop karena tak ada korelasi. Menurutnya, Sukmawati tak paham dengan materi SP3 Habib Rizieq yang dipersoalkannya. “Memang sudah selayaknya disetop. Habib Rizieq tidak sama sekali terbukti menghina lambang negara yang dimaksud pasal 57a jo pasal 68,” jelas Novel yang juga Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212 itu.  AFKHAR