Gusman Ajukan Novum Baru

Merasa dirinya tak bersalah, mantan Ketua DPD ajukan peninjauan kembali. Membantah PK diajukan karena hakim Artidjo telah pension.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman terhukum perkara korupsi penerima suap pengaturan kuota impor gula mengajukan peninjauan kembali (PK) atas vonis empat tahun penjara yang diterimanya dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat.  “Hari ini sidang perdana PK Irman Gusman.” Istri Irman, Liestyana Gusman menyampaikan dalam keterangan teks, Rabu 10 Oktober 2018.

Liestyana menyebutkan sidang PK diagendakan pada Rabu pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia meminta dukungan untuk bekas Ketua Dewan Perwakilan Daerah dalam menghadapi persidangan.

Irman divonis pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan pada Februari 2017 oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, ia juga mendapatkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Ia tak punya hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokoknya.

Majelis hakim tindak pidana korupsi menyatakan Irman bersalah karena menggunakan pengaruhnya untuk mengatur pemberian kuota impor gula dari Bulog kepada perusahaan milik Xaveriandy. Irman dinilai terbukti menerima Rp100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi.

Uang itu adalah imbalan untuk Irman karena mengupayakan perusahaan itu mendapatkan 1.000 ton jatah gula impor dari Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Barat dengan menelepon Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti. Hukuman hakim ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK. Jaksa meminta Irman Gusman dihukum tujuh tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsider lima bulan.

“Ada tiga novum baru yang kami ajukan untuk PK,” kata mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah tersebut usai menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 10 Oktober 2018.

Bukti yang menurut Lilik S., penasehat hukum Irman sebagai novum itu adalah fakta hukum berupa pernyataan pemilik CV Semesta Berjaya, Memi yang juga terpidana kasus kuota impor gula. Menurut Lilik, tak pernah ada pembicaraan Irman dan Memi mengenai pemberian uang Rp 100 juta. Sehingga, kata dia, Irman tak mengetahui akan diberi uang oleh Memi.

Fakta hukum yang dijadikan sebagai novum pihak Irman adalah kedatangan Memi pada September 2016 yang bukan memberikan uang kepada Irman, tapi menghadiri undangan pernikahan. Lilik mengatakan Irman dapat dikatakan tak menerima uang yang berhubungan atau bertentangan dengan jabatannya selaku Ketua DPD RI.

Irman Gusman menyalami para pengacaranya (sindonews)

Menurut Irman, pemberian uang tersebut merupakan apresiasi dari Memi atas rekomendasi Irman terhadap CV Semesta Berjaya kepada Perum Bulog. “Saat itu dia mau ngasih oleh-oleh karena mau mengapresiasi, tapi karena tidak tahu mau ngasih apa,” ujarnya.

Irman menyebut bahwa sebelumnya dia merekomendasikan perusaah Memi kepada Perum Bulog dalam operasi pasar untuk gula di Sumatera Barat. Irman mengaku mengetahui kiprah Memi di dunia usaha karena sudah lama mengenalnya. Menurut Irman, rekomendasi terhadap perusahaan Memi sudah sesuai prosedur yang ada. Selain itu, tidak ada kerugian setelah penujukan CV Semesta Berjaya saat itu. “Malah masyarakat senang, gula yang saat itu jelang lebaran dari Rp 16.000 menjadi Rp 10.000, Bulog juga terbantu karena mampu menjaga harga pasar,” ujarnya.

Bukti yang dijadikan sebagai novum ketiga adalah surat perintah setor tertanggal 8 Juni 2016 terkait kuota impor gula Bulog, yang menyebutkan Perum Bulog menyetujui penjualan gula dalam operasi pasar CV Semesta Berjaya 1.000 ton bukan 3.000 ton.

Irman tertangkap menerima duit Rp100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi di kediamannya pada September 2016. Pemberian uang ini diduga ada kaitan dengan pengaturan kuota impor gula. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK yakni tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan pada Februari 2017 lalu. Hak Irman untuk dipilih dalam jabatan publik juga dicabut selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokok.

Mantan Ketua DPD Irman Gusman mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA terkait dugaan suap alokasi gula impor yang menjeratnya. (liputan6.com)

Irman dianggap menggunakan pengaruhnya untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari Bulog kepada perusahaan milik Xaveriandy. Irman dinyatakan mengupayakan perusahaan tersebut mendapatkan 1.000 ton jatah gula impor dari Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dengan cara menelepon Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti. Dengan fakta dan bukti yang diajukan sebagai novum itu, penasehat hukum Irman meminta Majelis hakim mengabulkan permohonan PK dan membebaskan Irman Gusman dari tuntutan jaksa.

Irman Gusman membantah baru berani mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) setelah Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun. Terpidana kasus suap itu menjelaskan pihaknya butuh mempertimbangkan banyak hal sebelum mengajukan PK. “Tidak ada hubungannya. Saya berjalan mengalir saja, memang sekarang waktunya. Tidak apa-apa ‘dipesantrenkan’,” kata Irman.

Sejak Artidjo pensiun, banyak terpidana kasus korupsi mengajukan PK ke MA. “Enggak juga. Ini hak diberikan kepada kita,” ucap Irman.

Hakim Artidjo bisa disebut menjadi momok bagi para koruptor. Selama perjalanan kariernya, Artidjo selalu memutus hukuman lebih berat kepada para koruptor yang mengajukan banding atau kasasi. Artidjo pensiun per 22 Mei 2018. Sejumlah terpidana kasus korupsi besar seperti Anas Urbaningrum, Siti Fadillah Supari, Muhammad Sanusi, dan Jero Wacik mengajukan PK tak lama setelah sang hakim purnatugas.JOKO MARDIKO