Gugatan 7 Anggota DPRD  ke PTUN Dikabulkan Majelis Hakim

Dalam persidangan Rabu sore (24/10/2018), sekitar pukul 15.30 WIB, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi. yang diketuai Safdoli, SH, memutuskan penundaan SK Gubernur Jambi, terkait pemberhentian secara hormat, terhadap tujuh anggota DPRD Kabupaten Sarolangun.

Untuk itu, majelis hakim memerintahkan, sejak ditetapkanya putusan ini, maka tujuh anggota Dewan tersebut, wajib untuk kembali ngantor, seperti sebelumnya. Majlis hakim juga menegaskan, mengembalikan segala hak dan kewajiban tujuh anggota DPRD Sarolangun tersebut, hingga memili ki kekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut Mulyadi mengatakan, “Sejak diputuskan, keputusan ini sudah berlaku dan majlis hakim minta agar semua pihak mentaati keputusan ini,” jelas Mulyadi. Pertimbangan majlis hakim. Keputusan ini dilakukan, untuk kelancaran roda pemerintahan Kabupaten Sarolangun, agar dapat berjalan dengan baik. Diantaranya untuk kelancaran sidang paripurna, dan peganti terhadap tujuh anggota dewan yang diberhentikan tersebut (PAW), juga belum ada.

Dari keterangan yang berkembang menyebutkan, tujuh orang anggota DPRD Sarolangun yang katanya pindah partai itu diantaranya : Hapis dari PDIP ke Partai PPP. Jannatul Pirdaus dari Partai PDIP ke Partai Golkar, Muhammad Syaihu dari partai PDIP ke Partai Demokrat, Azakil Azmi dari Partai Nasdem ke partai Golkar, Cik Marleni dari partai Hanura ke partai Golkar, Aang Purnama, SE, MM dari Partai Nasdem ke Partai Demokrat, Mulyadi dari Hanura ke PKB.

Menurut ketrangan yang dihimpun Majalah Forum menyebutkan, masalah ini mencuat ke permu kaan, karena adanya ketidak singkronan, antara Eksekutif dan Legislatip di Kabupaten Sarolangun. Sehingga, pihak Pemkab Sarolangun pada hari Senin, 24 September 2018, mengusulan tujuh anggota DPRD Sarolangun itu untuk di PAW, kepada Plt. Gubernur Jambi.

Setelah itu, Plt Gubernur Jambi H Fachrori Umar, pada tangggal 27 September 2018 menerbitkan Surat Keputusan nomor 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, yang intinya menyetujui, untuk pemberhentian tujuh anggota DPRD Kabupaten Sarolangun itu, melalui PAW. Tetapi anggota DPRD Sarolangun itu menolaknya. Dengan alasan, masa jabatannya masih berlaku hingga tahun2019. Sehingga, mengajukan gugatan Praperadilan ke PTUN Jambi.

Langkah Pihak Pemkab Sarolangun ini dinilai tidak tepat. Berdasari PP Nomor 12/2018, tentang Pedoman Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang di PAW itu diusulkan oleh Parpol yang bersangkutan ke Pemkab dan diteruskan ke Pemprov. Terkait untuk anggota DPRD yang mau pindah parpol, anggota Dewan itu wajib mengajukan usulan secara tertulis, dan dari Surat Keputu san (SK) pengunduran diri itu dapat diteruskaan ke parpolnya yang baru.

Terkait dengan perpindahan parpol, menurut Ketua KPUD Sarolangun, Muhammad Fakhri, berdasarkan PKPU Nomor 20/2018, Pasal 27ayat (5), berbunyi, anggota DPRD yang pindah partai, wajib menyerahkan SK pemberhentiannya, satu hari sebelum penetapan DCT. Sedangkan diayat 6 berbunyi, jika SK pemberhentian belum diterima oleh calon, maka yang bersangkutan membuat surat pengakuan, tetang pemberhentiannya dari parpol mana, dengan melampirkan copynya, dan pindah mendaftar ke parpol mana.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sarolangun Muhammad Syaihu, yang masuk dalam daftar tujuh caleg pindah parpol mengaku bahwa ke tujuh anggota DPRD tersebut siap untuk di PAW. Namun, hal itu belum dijalankan. Ketua KPUD Sarolangun, Muhammad Fakhri, juga mengakui bahwa, pihaknya belum ada menerima permintaan PAW, dari anggota DPRD Sarolangun. “Saya tidak tahu itu, karena pihak KPUD Sarolangun tidak pernah menerima permintaan anggota Dewan untuk pindah parpol,” kata Muhammad Fakhri. (Djohan) Jambi.