Delapan tahun Untuk Ayah dan Anak

Untuk membiayai kampanye sang Ayah, si anak rela menerima suap. Keduanya harus bertanggungjawab.

Tim Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut ayah-anak Wali Kota Kendari, Asrun dan Adriatma D Putra dengan pidana delapan tahun penjara. Selain pidana delapan tahun penjara, keduanya juga didenda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Adriatma sendiri merupakan Wali Kota Kendari periode 2017-2022. Sementara, Asrun yang merupakan ayah Adriatma, adalah Wali Kota Kendari periode 2012-2017.

“Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Adriatma dan Asrun terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Jaksa Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (3/10/2018).

Jaksa juga meminta agar Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mencabut hak politik Asrun dan Adriatma selama tiga tahun setelah rampung menjalani masa hukuman pokoknya.

Adapun, hal-hal yang memberatkan tuntutan Jaksa terhadap keduanya yakni, karena perbuatannya tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara hal-hal yang meringankan, Jaksa memandang kedua terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatan.

Sebelumnya, Adriatma D Putra, dan Asrun didakwa menerima suap sebesar Rp6,798 miiliar dari ‎Direktur PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah. Uang tersebut diduga akan digunakan untuk membiayai kampanye Asrun yang akan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tenggara.

Menurut Jaksa, uang itu diberikan agar Adriatma selaku Wali Kota menyetujui Hasmun mendapatkan jatah proyek untuk pekerjaan multi years pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New Port tahun 2018-2020.

Sementara ayahnya, Asrun, didakwa menerima Rp4 miliar dari Hasmun Hamzah. Uang itu diduga diberikan karena Asrun, saat menjabat Wali Kota, menyetujui Hasmun mendapatkan jatah proyek di Pemkot Kendari.

Proyek yang dimaksud yakni, proyek multi years pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari. Proyek tersebut menggunakan anggaran tahun 2014-2017.

Tak hanya proyek pembangunan kantor DPRD, Asrun juga membantu Hasmun untuk memenangkan proyek pembangunan Tambat Labuh Zona III Taman Wisata Teluk (TWT) – Ujung Kendari Beach. Proyek itu menggunakan anggaran tahun 2014-2017.

Atas perbuatannya, Adriatma dan Asrun didakwa melanggar Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra dan bapaknya, calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun berurusan dengan KPK sejak Maret lalu. Mereka adalah dua dari empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Kendari tahun anggaran 2017-2018.

Asrun bersama anaknya yang juga Wali Kota Kendari nonaktif, Adriatma Dwi Putra menjalani sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi meringankan yang dihadirkan penasihat hukum. (liputan6.com/Herman Zakharia)

Adriatma sendiri diduga me‎nerima suap sebesar Rp2,8 miliar dari Hasmun Hamzah. Uang tersebut diduga akan digunakan Adriatma untuk modal kampanye bapaknya, Asrun, yang akan maju di Pilgub Sultra.

KPK berhasil menemukan uang total sebesar Rp2.798.300.000 dengan pecahan Rp50 ribuan yang sempat disembunyikan di sebuah rumah di daerah Kendari. Uang tersebut diduga ‎barang bukti suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Kendari tahun 2017-2018 yang menyeret bapak dan anak ini.

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan mengatakan, awalnya, uang yang dijanjikan dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (PT BSN), Hasmun Hamzah untuk Adriatma sebesar Rp2,8 miliar. Namun, tim penyidik baru menemukan Rp2,798 miliar. “Masih ada selisih Rp1,7 juta dari prediksi awal total uang Rp2,8 miliar. Kami akan telusuri lagi uang itu,” kata Basaria.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (PT SBN), Hasmun Hamzah dua tahun penjara. Selain itu, Hasmun juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Majelis menyatakan bahwa Hasmul terbukti menyuap mantan Wali Kota Kendari Asrun dan putranya Adriatma Dwi Putra sebesar Rp6,798 miliar agar dia bisa memenangkan tender proyek di Kendari.

“Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Majelis Ketua Hakim Hariono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin 30 Juli 2018 lalu.

Adapun, pertimbangan hakim terkait hal-hal yang memberatkan vonis terhadap Hasmun karena perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan yang meringankan, Hasmun bersikap sopan, mengakui kesalahannya, berterus terang, serta masih memiliki tanggungan keluarga. Hasmun juga dipandang kooperatif dan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap pelaku lain dalam kasusnya.

Oleh karenanya, Hakim mengabulkan permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan oleh Hasmun. Hasmun ditetapkan sebagai saksi pelaku yang akan bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasusnya.

Sebelumnya, tim Jaksa penuntut umum pada KPK menuntut Hasmun Hamzah dengan pidana tiga tahun penjara. Selain itu, Hasmun juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.

Hasmun Hamzah sendiri terbukti secara sah menyuap mantan Wali Kota Kendari Asrun, dan putranya, Adriatma Dwi Putra sebesar Rp6,798 miliar. Uang tersebut untuk memuluskan perusahaan milik Hasmun menang dalam tender sejumlah proyek di Kendari.

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP. JOKO MARDIKO