Bareskrim Polri Menang Praperadilan Lawan Pengusaha Muljono Tedjokusumo

Polri menang praperadilan lawan pengusaha Muljono Tedjokusumo terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu pada akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHP. Muljono Tedjokusumo mempraperadilankan Polri dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait proses penangkapan dan penahanan atas dirinya yang dinilai melanggar hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pihak Muljono Tedjokusumo melayangkan praperadilan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alhasil majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut dalam keputusanya menolak semua permohonan praperadilan yang diajukan oleh Muljono Tedjokusumo.

Persidangan praperadilan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Taryan Setiawan SH,MH yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 15 Oktober 2018. Sidang tersebut turut dihadiri oleh pihak kuasa hukum dari Bareskrim Polri yaitu, KBP. Veris Septiansyah, AKBP. Siswo Yuwono, AKBP. Zusana Dias SH, AKP. Ihwan Budiarto SH, dan IPDA. Satria Anggara P SH. Hakim tunggal Taryan Setiawan SH,MH dalam putusanya menyatakan menolak semua permohonan yang diajukan oleh tersangka Muljono Tedjokusumo.

Berikut petikan putusan yang dibacakan oleh hakim tunggal Taryan Setiawan SH,MH yang dibacakan dalam persidangan yaitu, pertimbangan hukum yang diantaranya dalam eksepsi menyatakan, pertama bahwa eksepsi termohon tidak beralasan karena masih ada patitum lainya sehingga dianggap tidak beralasan dan dinyatakan ditolak. Kedua hakim Taryan Setiawan SH,MH menyatakan dalam pokok perkara, berdasarkan  LP 261/III/2016/Bareskrim Tgl 14 Maret 2016 dan LP 918/IX/2016/Bareskrim Tgl 7 September 2016.

Muljono Tedjokusumo (kiri)– Istimewa

Lebih lanjut Taryan Setiawan menjelaskan bahwa benar telah dilakukan penyidikan oleh termohon. Berdasarkan pengakuan dari saksi korban bahwa mereka tidak pernah memindahtangankan tanh mereka. “Hasil penyidikan bahwa adanya kesamaan Girik dgn SHM dan AJB yg digunakan oleh Terlapor dalam pengurusan lahan lainnya”, ungkap Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum lain yang dibacakan oleh hakim tunggal Taryan Setiawan adalah, Pasal 1 butir 10 KUHAP tentang Pra Peradilan dan Pasal 77 KUHAP PN berwenang atas perkara Aquo. Hakim Taryan Setiawan juga menyatakan bahwa keberatan Pemohon atas tindakan yang dilakukan Termohon tidak sesuai ketentuan Hukum. Namun pemohonan tersebut sudah masuk Pokok Perkara dan tidak ada satupun hal dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan.

“Bahwa pengembalian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Jaksa Penuntut umum (JPU) merupakan bentuk Koordinasi penyidikan dan merupakan hal biasa dimana Penyidik menanggapi dan mengirimkan kembali SPDP berikut berkas perkara TP dimaksud”, tegasnya

Dalam kesempatan terpisah, pihak kuasa hukum para korban meberikan apresiasi terhadap putusan majelis hakim praperadilan tersebut. “Tentu kami dari tim kuasa hukum para korban memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini hakim tunggal Taryan Setiawan SH,MH”, ungkap Akhmad Aldrino Linkoln kepada FORUM

PN Jakpus (Merdeka.com)

Dalam kesempatan tersebut, Aldrino juga menghimbau kepada pemerintah Jokowi JK terutama kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus merealisasikan janjinya yaitu lawan mafia tanah. “Ratusan bahkan ribuan masyarakat yang menjadi korban dari ulah mafia mafia tanah di negeri ini”, tegas Aldrino sambil memperlihatkan lembaran Koran nasional yang memuat pernyataan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Dalam surat kabar nasional itu memuat pernyataan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang mengakui bahwa jabatan yang didudukinya saat ini sangat berat. Sofyan menjelaskan bahwa di Bidang BPN banyak mafianya, yaitu mafia tanah. Mafia itu macam macam , bahkan ada yang bereragam,” ujarnya Sofyan dalam surat kabar tersebut. Farid/FORUM