Kans Bos Lippo James Riady Jadi Tersangka Kasus Meikarta

Peluang Boss Lippo Ke  Penjara

Walau baru sebagai saksi, konglomerat James Ryadi bukan tidak mungkin akan jadi tersangka, lalu ditahan, diadili dan dipenjara. Sebab, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mencecar James terkait suap mega proyek Meikarta senilai Rp. 278 trilliun kepada Bupati Bekasi dan anak buahnya.

Sepucuk surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menentukan masa depan Meikarta, proyek ambisius Lippo Group di bidang properti. Surat itu merupakan panggilan  Chief Executive Officer (CEO) atau Direktur Utama CEO Lippo Group James Riady. Salah satu konglomerat alaias taipan papan atas di Indonesia itu akan diperiksa akhir Oktober 2018.

“Surat panggilan untuk James Riady sudah dikirimkan, setelah saya cek ke tim, benar sudah dikirimkan untuk jadwal akhir Oktober 2018 ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat keterangan tertulisnya, Jumat ,26 Oktober 2018.

Walau baru sebagai saksi, James bukan tidak mungkin akan jadi tersangka, lalu ditahan, diadili dan dipenjara. Sebab, penyidik KPK menurut Febri, akan mendalami pengetahuan James terkait proyek ini, termasuk soal pertemuan-pertemuan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi yang memberikan izin pembangunan mega proyek Meikarta senilai Rp. 278 trilliun itu.

Meikarta dimiliki Lippo Group yang merupakan kerja sama dua anak perusahaannya, yakni PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) dan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK). Proyek senilai Rp 278 triliun itu adalah milik PT Mahkota Sentosa Utama yang sepenuhnya merupakan anak usaha dari PT LPCK. Adapun PT LPKR menguasai saham PT LPCK mencapai 54 persen.

Sedangkan James Ryadi adalah putra dari Mochtar Riady, pendiri Lippo Group. Menurut majalah Forbes, kekayaan James Riady beserta keluarganya ditaksir senilai 1,87 miliar dolar AS dan masuk dalam jajaran 10 orang terkaya di Indonesia pada 2016.

Terkait nama besar James tersebut, KPK meminta berbagai pihak agar tak menghambat penanganan perkara dugaan suap pengurusan izin proyek p

Foto aerial pembangunan gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/10/2018).  (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

James putra dari Mochtar Riady, pendiri Lippo Group. Menurut majalah Forbes, kekayaan James Riady adalah Riady beserta keluarga ditaksir senilai 1,87 miliar dolar AS dan masuk dalam jajaran 10 orang terkaya di Indonesia.

KPK belum memerinci peran James Riady dalam kasus ini. Rencana pemeriksaan James juga belum dijadwalkan. Kendati demikian, saat polemik perizinan Meikarta mengemuka tahun lalu, nama James sempat disebut-sebut Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan.

Luhut menyebut nama James dalam acara penutupan atap dua menara apartemen dalam kompleks hunian Meikarta. Pernyataan Luhut tersebut sehubungan kekhawatiran sebagian pihak, termasuk Pemprov Jawa Barat, soal pihak pengembang yang telah melakukan iklan dan penjualan kendati perizinan belum dilengkapi. “Saya tanya Pak James mengenai semua masalah perizinan dan kepemilikan tanah. Semua tidak ada masalah,” kata Luhut dalam acara pada 29 Oktober 2017.

Sebelum surat KPK dikirim, pada Kamis 18 Oktober 2018 orang-orang Lippo sudah dibikin tercengang. Para penyidik KPK menggeledah James Riady. Penggeledah itu menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, merupakan kelanjutan dari penggeledahan di sejumlah lokasi sejak Rabu 17 Oktober 2018 siang sampai Kamis 18 Oktober 2018 dini hari. “Penyidik melanjutkan kegiatan tersebut ke lima tempat lain hingga pagi ini, termasuk rumah James Riady,” kata Febri di Jakarta, kemarin.

Lokasi lain yang digeledah kemarin adalah apartemen Trivium Terrace Lippo Cikarang, kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, dan kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bekasi.

Selain itu, dilakukan penggeledahan di Hotel Antero, Cikarang, terkait PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). Selain itu, dilakukan juga penggeledahan di kantor Lippo Cikarang di Bekasi. Hingga kemarin sore, KPK telah menggeledah 12 lokasi berbeda terkait kasus tersebut, termasuk kantor Bupati Bekasi.

Gedung-gedung dan kantor-kantor tersebut seluruhnya terkait dengan tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus dugaan suap perizinan Meikarta. “Misalnya terkait pertemuan-pertemuan yang pernah dilakukan oleh Lippo dengan Bupati atau pihak lain yang terkait,” ujar Febri, Kamis 18 Oktober 2019.

Langkah hukum KPK itu merupakan kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi dan Surabaya pada Minggu 14 Oktober 2018. Seperti disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, ketika itu sekitar pukul 10.58 WIB, KPK mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari konsultan Lippo Group bernama Taryudi kepada Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi). Setelah penyerahan uang, keduanya, yang menggunakan mobil masing-masing, berpisah.

Pukul 11.05 WIB, di jalan area Perumahan Cluster Bahama, Cikarang, tim mengamankan Taryudi seusai penyerahan uang. KPK menemukan uang SGD 90 ribu dan Rp 23 juta di mobil Taryudi.

Pukul 11.00 WIB, paralel, tim KPK lainnya mengamankan konsultan Lippo Group bernama Fitra Djaja Purnama di kediamannya di Surabaya. Tim KPK langsung menerbangkannya ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK.

Pukul 13.00 WIB, KPK mengamankan Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin di sebuah gedung pertemuan di Bekasi. Pukul 15.49 WIB, tim KPK mengamankan pegawai Lippo Group, Henry Jasmen, di kediamannya di Bekasi.

Hari itu sebenarnya Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK juga akan menciduk Bupati Bekasi Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin. Namun, dia baru bisa ditangkap dan digiring ke Gedung KPK pada Senin 15 Oktober 2018 malam. Sebab, menurut Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif jejak Neneng sempat tak terlacak oleh timnya. “Ketika tim di lapangan itu mau menangkap ini, ada 2 mobil. Dua mobil ini pergi di dua arah yang beda sehingga satu berhasil diamankan, sedangkan 1 yang BMW warna putih, saya lupa nopolnya pergi ke tempat lain,” tutur Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 15 Oktober 2018.

Tim Satgas KPK sempat menghadang mobil yang ditumpangi Neneng, namun mobil tersebut berhasil lepas dari pemantauan. “Dihadang tim kita tapi cukup gesit, sehingga yang difokuskan ke mobil dua ini karena transaksinya terjadi di jalan raya. Jadi jejaknya akhirnya tidak bisa diburu,” ungkap Syarif.

Namun akhirnya Neneng dapat dibekuk dan digiring kantor KPK. Neneng tiba di gedung komisi antirasuah pada Senin 15 Oktober 2018, pukul 23.24 WIB. Dia terlihat mengenakan pakaian berwarna kuning. Selepas turun dari mobil KPK, ia ditemani seorang gadis muda. Neneng tidak berkata sepatah kata pun saat melenggang masuk ke dalam gedung.

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/10/2018). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Tak berselang lama, tersangka lainnya yakni Billy Sindoro juga tiba di KPK. Direktur Operasional Lippo Group itu sebelumnya dikabarkan masih dalam pengejaran. Namun ternyata tim KPK berhasil menangkapnya Senin malam 15 Oktober 2018. Billy berhasil diringkus di kediamannya. Billy tiba di gedung di KPK pada pukul 23.40 WIB. Tampil dengan setelan jas, ia juga memilih bungkam sewaktu memasuki gedung KPK.

Neneng dan Billy merupakan dua dari sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perizinan pembangunan megaproyek Meikarta milik Lippo Group. Keduanya ditahan untuk dua peran yang berbeda.

KPK menduga Neneg menerima suap dan Billy sebagai pemberi suap. Selain mereka berdua, ada empat orang lain dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan tiga orang dari Lippo Group yang ditetapkan sebagai tersangka.

Masih ada satu tersangka yang masih dalam pengejaran tim KPK yakni Neneng Rahmi. Ia adalah Kepala Bidang Tata Ruang dan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.Namun Neneng Rahmi akhirnya menyerahkan diri pada Selasa subuh 16 Oktober 2018. “Dini hari ini, Selasa sekitar pukul 04.00 WIB, tersangka NR (Neneng Rahmi) menyerahkan diri ke KPK diantar keluarga. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara intensif,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya.

Sebelumnya Neneng Rahmi berhasil kabur dari tangkap tangan KPK menggunakan mobil BMW putih usai melakukan transaksi serah terima uang dari seorang konsultan Lippo Group Taryudi.

KPK menetapkan  9 (sembilan) tersangka yang diduga sebagai penerima suap. Mereka adalah Neneng, Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), Sahat MBJ Nahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala DInas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Billy Sindoro, Taryudi (Konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (Konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (Pegawai Lippo Group) diduga berperan sebagai pemberi suap.

Lokasi Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief menerangkan, suap yang diduga melibatkan aparat Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan swasta ini terkait dengan izin proyek Meikarta . Dalam keterangan persnya, Rabu (15/10/2018) malam, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menduga Neneng telah menerima uang suap sebesar Rp7 miliar dari Billy Sindoro.

Diduga, pemberian suap itu terkait dengan izin-izin pembangunan megaproyek Meikarta di atas lahan seluas 774 hektare. Pemberian itu dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama untuk lahan seluas 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Lebih lanjut Laode menerangkan, uang haram tersebut disalurkan melalui sejumlah kepala dinas. Pemberian dilakukan bertahap mulai dari April, Mei, dan Juni 2018. Ia menambahkan, uang Rp 7 miliar tersebut masih sebagian dari total commitment fee yang mencapai Rp 13 miliar.

Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin resmi ditahan penyidik KPK. Ia mengenakan baju kuning dan kerudung abu-abu bermotif dengan dibalut rompi tahanan oranye. Kader Partai Golkar itu tak menggubris pertanyaan awak media yang menunggunya di depan pintu lobi Gedung KPK, Jakarta. Dia memilih berjalan dan menerobos barisan wartawan.

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin (kedua kiri) menggunakan rompi tahanan KPK saat berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/10/2018). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

“NHY (Neneng Hasanah-red) ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK untuk 20 hari pertama,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa 16 Oktober 2018

Sama seperti Neneng Hasanah, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro juga langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan. Ia ditahan di Rutan Polda Metro Jaya untuk 20 hari pertama.

Sementara tujuh tersangka lainnya  langsung ditahan 20 hari pertama di Tahanan Polres Metro Jakarta Timur, Tahanan Polres Jakarta Selatan dan Tahanan Polres Jakarta Pusat. “HJ ditahan di Polres Metro Jakarta Timur, T ditahan di Polres Jakarta Pusat, FDP ditahan di Polres Metro Jaksel, J ditahan di polres metro Jakpus, SMN ditahan di Polres Metro Jaktim, DT ditahan di Polres Metro Jaksel,” rinci Febri.

Ada yang mencengangkan dari Neneng Hasanah. Anggota tim pemenangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin itu, menurut peneliti ICW Donal Fariz diduga melakukan pencucian uang. Neneng Hasanah diperkirakan memiliki total harta kekayaan sekitar Rp73,4 miliar. “KPK penting untuk menjerat Neneng dengan tindak pidana pencucian uang,” kata Donal saat dikonfirmasi, Selasa 23 Oktober 2018

Menurutnya, dari laporan harta kekayaan Neneng, banyak di antaranya merupakan aset tanah yang tidak bisa dijelaskan asal usulnya. “Dia hanya menyebutnya hibah,” ucap Donal.

Dengan begitu, kekayaan milik politikus Partai Golkar itu sangat tidak wajar dan penting dikejar asal usulnya oleh KPK dan dijerat TPPU. “Barangkali ini bukan hal yang pertama dan berulang kali. Maka KPK, menurut saya, harus jerat Bupati Bekasi itu dengan tindak pidana pencucian uang,” katanya menegaskan.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Neneng yang dapat diakses di laman https://elhkpn.kpk.go.id. Harta yang dimiliki politisi Partai Golkar itu terdiri atas harta bergerak dan harta tidak tidak bergerak. Untuk harta tidak bergerak, ia memiliki 143 bidang tanah. Tanah-tanah itu tersebar di Bekasi, Karawang, serta Purwakarta. Total nilai harta tidak bergerak itu mencapai Rp 75 miliar.

Lantas bagaimana pihak Lippo menanggapi tuduhan KPK.  PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak perusahaan Lippo Group sebagai pelaksana proyek Meikarta menyatakan bakal melakukan investigasi internal. Denny Indrayana selaku mitra senior firma kuasa hukum PT MSU mengatakan, jika memang ada penyimpangan atas prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan, PT MSU tidak akan menoleransi. “Kami tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi,” kata Denny.

Namun sepertinya Denny tak enak hati. Mantan Wakil Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia itu, mendapat mendapat banyak komentar pro dan kontra dari lingkungannya ketika memutuskan menjadi pengacara pengembang proyek Meikarta itu.

“Tanggapan dari sekitar saya tentu beragam. Ada yang tidak setuju, apalagi melihat rekam jejak saya selama ini yang keras terhadap isu korupsi,” ujar Denny pada wartawanJumat, 19 Oktober 2018.

Denny mengatakan, ia memiliki alasan tersendiri mengapa ia menjadi pengacara MSU. “Personal. Sayangnya saya tidak bisa paparkan apa alasan personal itu,” ucap Denny. Ia hanya mengisyaratkan bahwa ada seseorang yang ia hormati yang memintanya menangani perkara dugaan suap ini.

Selain itu, Denny mengatakan, ia sudah menerangkan kepada PT MSU bahwa pihaknya akan bekerja dengan pola mendukung KPK. Jika dalam perkembangannya KPK menganggap PT MSU juga bertanggung jawab dalam kasus ini, dia akan meminta perusahaan untuk kooperatif dan tidak melakukan perlawanan hukum yang kontraproduktif.

Menurut Denny, pilihan kebijakan advokasi ini berbeda. Sebab, selama ini, advokasi kasus di KPK selalu mengambil posisi bertarung berhadapan dengan lembaga antirasuah itu. “Saya mendorong pendekatan yang berlawanan dengan maksud justru membantu dan memperlancar kerja KPK,” ucap dia.

Denny pun berharap dengan membantu PT MSU, ia sekaligus dapat menyelesaikan persoalan para pembeli Meikarta yang sudah terlanjur membeli unit properti. Hamdani