Cinta Tak Lagi Manjur, Ribuan Istri Di Bogor Gugat Cerai Para Suami Melarat

Banyak perempuan Bogor yang takut miskin lalu memilih bercerai.

Hal itu ditunjukkan dengan jumlah kasus cerai gugat sampai Agustus 2018 yang mencapai 2.560 kasus.

Bahkan selama dua tahun ada 5.870 istri yang menggugat cerai suaminya

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Aga­ma (PA) Cibinong Kelas 1A, jumlah janda di Kabupaten Bo­gor semakin meningkat.

Jumlah kasus gugat cerai mencapai 2.560, sedangkan jumlah kasus cerai talak hanya 756.

Artinya, banyak istri yang menuntut cerai sua­minya dibanding suami yang menceraikan istrinya.

Kepaniteraan Muda Hukum pada Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, Tati Sunengsih, menu­turkan, selama delapan bulan jumlah gugatan cerai yang dilay­angkan perempuan lebih banyak yakni mencapai 2.560 gugatan.

Sebagian faktor perceraian dise­babkan masalah ekonomi.

”Mereka minta cerai faktor utamanya ekonomi. Selain itu, ada juga faktor Kekerasan Da­lam Rumah Tangga (KDRT) ada juga dari faktor media sosial,” kata Tati, Selasa 11/9/2018.

Tati menjelaskan, sejak 2017 cerai gugat yang dilayangkan hal yang sama oleh perempuan se­banyak 3.310. S

Sedangkan untuk permohonan talak dari suami ke istri sebanyak 981.

Namun ia berharap pemerintah harus ber­peran aktif untuk mencegah kasus perceraian yang semakin tinggi di Kabupaten Bogor.

”Da­ri dua tahun berturut-turut Jum­lah yang cerai mencapai 5.870. Jumlah tersebut sudah berstatus Janda, dengan usia dari 20 hing­gga 30 tahun,” ujar Tati.

Tati mengatakan, banyaknya kasus gugatan cerai dari kaum perempuan seharusnya dibica­rakan dengan baik pada suami.

Banyak perempuan yang me­rasa kurang terpenuhi ekono­minya.

Namun secara pasti yang paling berhak mencari nafkah itu adalah suami.

”Saya tidak bisa mengatakan dari mana jumlah yang banyak gugatan cerai dari setiap kecamatan. Yang pasti, Kabupaten Bogor masih tinggi untuk kasus gugat perce­raian,” katanya.

Menanggapi hal itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Egi Gunadhi Wibawa, mengatakan, meningkatnya kasus perceraian disebabkan kurangnya ketahanan keluarga dan tak ada komuni­kasi antara suami istri yang ter­jalin dengan baik.

”Istri banyak menuntut bercerai karena kurang harmonis. Ketika keharmonisan itu hilang dan kurangnya pema­haman soal religius serta pem­binaan dari pemerintah,” katanya.

Untuk itu, lanjut Egi, masalah perceraian ini menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga penting untuk mencegah dan menyo­sialisasikan pentingnya ketaha­nan keluarga maupun keluarga terencana.

“Ini pekerjaan kita bersama untuk mencegahnya (perceraian, red),” pungkasnya.