Praperadilan Tanpa Restu

Sidang praperadilan Irwandi Yusuf digelar. KPK tidak hadir.

Cerita penangkapan Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf masih berlanjut. Pasca dirinya ditahan, kelompok elemen masyarakat tertentu berupaya membebaskan sang gubernur dari jerat hukum. Jalur gugatan praperadilan pun ditempuh. Senin pekan lalu, sidang praperadilan Irwandi Yusuf digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Persidangan yang dipimpin hakim tunggal Deddy Hermawan ini berjalan kurang menarik. Pasalnya persidangan terpaksa ditunda lantaran tim hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir, meskipun surat undangan sudah sampai ke lembaga antirasuah itu. Panggilan pengadilan diterima KPK pada 27 Agustus lalu.”(KPK) Sudah dipanggil, ternyata belum hadir. Maka persidangan ini belum bisa kita hadirkan,” ucap hakim tunggal Deddy Hermawan.

Untuk diketahui, gugatan peradilan ini diajukan oleh Yuni Eko Handriatna yang mengaku berasal dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). Hakim sempat meminta Yuni Eko menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yayasan tersebut dalam persidangan selanjutnya.

Menariknya, KPK menyampaikan adanya keberatan dari Irwandi tentang praperadilan yang diajukan Yuni Eko tersebut. Menurut Irwandi, praperadilan tersebut bukanlah inisiatifnya. Hal itu disampaikan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat menerima surat dari pengacara Irwandi tentang kabar praperadilan itu.

“IY mendapatkan Informasi dari pemberitaan bahwa ada yang mengajukan praperadilan terkait penangkapan dan penahanan Gubernur nonaktif Irwandi Yusuf. Penegasan bahwa permohonan praperadilan tersebut ataupun jika ada praperadilan lain yang mengatasnamakan IY, bukan merupakan inisiatif IY dan IY sangat keberatan atas upaya hukum tersebut,” pungkas Febri.

Upaya praperadilan tidak lepas dari peristiwa Juli 2018 silam. Irwandi diciduk KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena dugaan penerimaan suap dari Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi sebesar Rp 500 juta. Uang itu bagian dari commitment fee Rp 1,5 miliar atau 10 persen demi mendapatkan ijon proyek infrastruktur yang menggunakan alokasi Dana Otsus.

KPK menduga bagian 8 persen diperuntukkan bagi sejumlah pejabat di provinsi, sedangkan 2 persen di tingkat kabupaten. Sebagian dari duit suap Rp 500 juta itu diduga akan dipakai untuk kegiatan Aceh Marathon 2018.

Dalam OTT itu, KPK juga menangkap tujuh orang lain yang berstatus sebagai pihak swasta. Selain Irwandi dan Ahmadi, ada dua orang yang juga dijerat sebagai tersangka, yaitu Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.

Kronologi kejadian OTT cukup memakan banyak waktu, sejak siang hingga malam. OTT ini berawal dari laporan masyarakat.  Pada 3 Juli 2018 siang, tim mengidentifikasi ada penyerahan uang sebesar Rp500 juta dari MYS (Muyassir/swasta) kepada FDL (Fadli/swasta) di teras sebuah hotel di Banda Aceh.

Muyassir diketahui membawa tas berisi uang dari dalam hotel ke dalam mobil yang ada di luar hotel. Mobil lantas berhenti di suatu tempat dan tas berisi uang tersebut ditinggalkan di dalam mobil.

Setelah itu, Fadli menerima uang tersebut dan menyetorkannya ke sejumlah rekening Bank BCA dan Mandiri dengan besaran masing-masing, Rp50 juta, Rp190 juta, dan Rp173 juta. Sebagian uang itu rencananya digunakan untuk membayar medali dan pakaian di kegiatan Aceh Marathon 2018.

Setelah melakukan proses penyelidikan, pada pukul 17.00 WIB, tim KPK menangkap Fadli di sebuah kafe di Banda Aceh bersama teman-temannya. Lalu, secara berturut-turut, tim KPK menangkap 2 pihak swasta lain, yakni TSB (T. Syaiful Bahri) dan HY (Hendri Yuzal). Dari tangan Syaiful Bahri, tim KPK menyita uang tunai sebesar Rp 50 juta.

Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf bergegas menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (13/8). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Selanjutnya, sekitar pukul 19.00 WIB, tim KPK bergerak ke pendopo Gubernur Aceh dan menangkap Irwandi Yusuf. Saat ditangkap oleh KPK, Irwandi sempat berpesan pada penjaga Pendopo. “Saya Keluar sebentar pergi Ngopi Bersama Teman.”

Pihak-pihak yang telah terciduk tadi lantas dibawa ke Mapolda Aceh untuk menjalani pemeriksaan awal. Irwandi diperiksa KPK di dalam salah satu ruangan di Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh.

Sementara di Kabupaten Bener Meriah, tim KPK menangkap Bupati Ahmadi beserta sopir dan ajudannya di sebuah jalan di daerah Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada Selasa malam.  Ia saat itu baru menghadiri acara di sebuah hotel di Aceh Tengah. Ketika perjalanan pulang, mobil Ahmadi dipepet oleh penyidik KPK.

Ahmadi kemudian diboyong ke Mapolres Aceh Tengah untuk menjalani pemeriksaan oleh KPK. Tak sampai disitu, KPK lalu menciduk seorang pihak swasta lain, yakni DLM (Dailami) dari kediamannya. Mereka lalu dibawa ke Polres Takengon untuk pemeriksaan awal.

Tim KPK membawa pelaku yang tertangkap saat OTT pada Selasa malam ke Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan lanjutan. Mereka adalah Irwandi Yusuf, Ahmadi, Hendri Yuzal dan T. Syaiful Bahri.  Empat orang itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka.

Dari keterangan KPK, uang 500 juta yang diamankan KPK diduga diberikan oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi untuk Irwandi Yusuf sebagai bagian dari total Rp 1,5 Miliar. Uang suap itu diminta Irwandi untuk fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018. Pemberian dilakukan lewat perantara yaitu orang-orang dekat Bupati Bener Meriah Ahmadi dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Lantaran perbuatannya, Irwandi dan tersangka penerima suap lain disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 25 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Bupati Ahmadi selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.

Merasa penangkapan terhadap Irwandi Yusuf ilegal, YARA lantas mengajukan gugatan praperadilan. Pada 15 Agustus 2018, Ketua YARA Safaruddin, S.H mendaftarkan permohonan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu atas permintaan Yuni Eko Hariatna sebagai Kepala Perwakilan YARA Kota Banda Aceh yang juga Wakil Ketua pada DPW PNA Kota Banda Acehuntuk mengajukan praperadilan sah tidaknya penangkapan dan penahanan Irwandi Yusuf.

Permohonan itu didaftarkan YARA ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan registrasi perkara nomor 97/Pid.pra/2018/PN.Jak.Sel.Menurut Safaruddin, penangkapan dan penahanan terhadap Irwandi tidak sah  karena tidak didasari dengan fakta-fakta  hukum, seperti tidak adanya barang bukti dalam proses penangkapan Irwandi di  kediamannya.

“Irwandi  juga tidak  di tangkap pada saat melakukan transaksi korupsi bahkan uang yang diduga hasil korupsi di dapat dari pihak lain yang di pakai untuk keperluan kegiatan promosi pembangunan Aceh yaitu kegiatan Aceh Marathi, “jelas Safaruddin.

Menurut YARA lagi, dalam penangkapan Irwandi tidak ditemukan barang bukti sebagaimana dikatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan OTT. Sedangkan uang disebut sejumlah Rp 500 miliar itu diambil dari pihak lain yang akan di gunakan untuk kepentingan promosi Aceh melalui kegiatan Aceh Marathi.

Safaruddin berpendapat bahwa terhadap definisi tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, kemudian tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya dan apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

Atas dasar itu, Safaruddin meminta pengadilan untuk membebaskan Irwandi Yusuf. “Oleh karena itu, kami, mewakili kepentingan hukum klien kami,Yuni Eko Hariatna meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membebaskan Irwandi Yusuf dari penahanan KPK,dan menyatakan bahwa penangkapan dan penahanannya tidak sah secara hukum”, tutup Safar. Persidangan atas gugatan praperadilan itu akan dilanjutkan pada pekan ini. AFKHAR