Perlakuan Khusus Jaksa Untuk Sekda Sorolangun

Walaupun Majlis Hakim sudah berulang kali meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), agar Sekretaris Pemerintah Daerah (Sekda) Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi (Thabroni Razali) diperoses sebagai tersangka. Namun.terkesan, selalu dilindungi oleh oknum Jaksa.

Pada sidang sebelumnya di Pengadilan Tipikor Jambi. Majlis Hakim yang diketuai Barita Saragi, melontarkan puluhan pertanyaan kepada Bupati Sarolangun (Cek Endra) sebagai saksi, tentang masalah kasus dugaan korupsi, atas pelepasan hak tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun seluas 241.870 meter persegi, kepada Koprasi Pegawai Negri (KPN) Pemkasa.

Dalam kasus ini. Cek Endra di hadapan majlis hakim mengaku bahwa dirinya tidak tahu sama sekali, dengan permasalahan dimaksud. Alasannya, karena tidak pernah ada laporan yang masuk dari Sekda ke bupati. “Anda itu bupati loh, Sekda anda harus dikontrol, agar tidak terjadi hal yang seperti ini. Kenapa anda kok diam saja,” kata Barita.

Setelah mendengar keterangan dari sejumlah saksi, akhirnya majlis hakim yang diketuai Barita Saragi memerintahkan kepada JPU. “Saudara Jaksa, kita minta. Sekda Thabroni Razali untuk diproses ya,” maksudnya sebagai tersangka. Barita juga mengatakan. “Anda nanti nyusul ya, karena anda itu sekda, semestinya harus tahu, tentang permasalahan lahan itu,” kata hakim kepada Thabroni.

Kesimpulan itu diungkapkan oleh Majlis Hamin, atas dasar keterangan saksi di persidangan, bahwa Thabroni sangat berperan aktif dalam perkara ini. Karena pada waktu itu, hingga saat ini. Selama 15 tahun, tiga kali pergantian Bupati Sarolangun. Thabroni Razali menduduki jabatan sebagai Sekda.

Akibat dari perbuatan itu, mantan sekda pertama di Pemkab Sarolangun Hasan Basri Harun (HBH), dijatuhi pidana penjara 2 tahun denda Rp 50 juta, dengan subsider 1 bulan kurungan. Sementara Ade Lesmana Syuhada (ALS) divonis 119 bulan (7,6 bulan), denda Rp 200 juta, subsider 6 bulan kurungan. Pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 20 miliar.

Apabila tidak dibayar, setelah satu bulan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara. Apabila harta benda tidak mencukup, maka diganti dengan pidana kurungan 3 tahun.

Untuk selanjutnya, dalam bulan September 2018 ini, akan dilakukan sidang babak Ke II dalam kasus ini, JPU dari Kejati Jambi telah menetapkan tiga orang tersangka, masing- masing bernama Madel Muhamad (MM), Joko Sentoso (JS), mantan ketua koperasi pemkasa dan Ferray Nursanti (FN) selaku rekanan (Pejabat Pemuat Akta Tanah) PPAT.

Fery Nursanti, ketika di diminta keterangannya di Kejati Jambi. (foto Kejati Jambi)

Masalah untuk pembangunan 600 unit perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun ini direncanakan sejak tahun 2005. Lahan tanahnya seluas 241.870 meter persegi, dengan nilai Rp 24 miliar dari Pemkab Sarolangun. Pengelolaan untuk bangunan rumahnya diserahkan oleh Bupati, kepada KPK Pemkasa, dibawah pimpinan JS. Dalam perjanjiannya, pembayaran uang tanah Pemkab itu akan dilunasi selama 15 tahun.

Ternyata, setelah pihak BPK Perwakilan Provinsi Jambi melakukan audit pada tahun 2013, akhirnya diketahui, pihak keuangan Pemkab Sarolangun mengaku tidak pernah menerima setoran uang dari KPN Pemkasa itu, dan BPK juga melakukan pengecekan di lapangan. Ternyata rumah untuk PNS itu baru dibangun, sebanyak 60 unit rumah, dari 600 unit yang semula disepakati.

Akhirnya, BPK melanjutkan laporannya ke Bupati Sarolangun, dan kepada pihak terkait lainnya. Dengan maksud dan tujuan, agar rencana pembangunan perumahan itu dihentikan, serta KPN Pemkasa wajib mengembalikan surat Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah dialih namakan dan sertifikatnya yang dijadikan agunan oleh KPN Pemkasa ke Perbankan, untuk diseralikan ke Pemkab Sarolangun.

Karena dianggap sudah cukup waktu yang diberikan oleh BPK, pihak KPN Pemkasa tidak juga menyelesaikan masalahnya dengan Pemkab Sarolangun, akhirnya hasil temuan BPK yang dianggap merugikan negara sebesar Rp 24 miliar ini dilimpahkan ke ranah hukum. Didasari surat laporannya nomor; 35.b/HP/XVIII.JBI/5/2016.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Majalah Forum menyebutkan. Pelepasan hak tanah pemkab Sarolangun kepada KPN Pemkasa atas surat Bupati nomor; 188.342/279/HK. Tertanggal 9 Oktober 2002. Ketika itu Bupatinya dijabat oleh Muhamad Madel (MM), dan Sekda-nya dijabat oleh Hasan Basri Harun (HBH). Namun, setelah tahun 2005, Bupati Sarolangun dijabat oleh Hasan Basri Agus, (HBH), Wakil Bupatinya Cek Endra, dan Sekdanya Thabroni Razali.

Lima tahun kemudian (2010- 2015) Cek Enda jadi Bupati Sarolangun, Sekdanya masih tetap, Thabroni Razali. Sedangkan HBA, menduduki jabatan, sebagai Gubernur Jambi. Kemudian pada tahun 2015- 2020, Cek Endra kembali menduduki jabatan, sebagai Bupati Sarolangun, bersama Sekdanya Thabroni Razali.m

Saksi Irma, selaku Ketua Koperasi KPN Pemkasa dalam persidangan babak pertama pernah mengungkapkan dihadapan Majlis Hakim bahwa, penanda tanganan berita pelepasan hak tanah Pemkab Sarolangun untuk KPN Pemkasa yang dilakukannya ketika itu, ada unsur penekanan yang dilakukan oleh Sekda Thabroni Rozali kepada dirinya. “Saya merasa tertekan pada waktu itu yang Mulia,” ungkap Irma.

“Setelah tim melakukan penyidikan, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi langsung menahan terhadap mantan Bupati Sarolangun Muhamad Madel, Joko Susilo mantan ketua koperasi pemkasa, “kata Kajari Sarolangun. Ihkwan Nul Hakim, seraya menambahkan bahwa, dalam kasus ini, tidak menutup memungkinkan akan ada tersangka baru,

“Kedua tersangka itu, saat ini kita titipkan di Lapas Klas IIA Kota Jambi. Penahanan itu dilakukan untuk 20 hari kedepan. Selain itu Kejaksaan Tinggi Jambi juga telah mengamankan seorang wanita sebagai tersangka dalam kasus Perumahan PNS Sarolangun ini. Dia adalah Fery Nursanti dijadikan tersangka, berdasarkan surat Kejati Jambi Nomor:Print-06/N.5/Fd.1/04/2018,” kata Asintel Kejati Jambi, Dedie Tri Haryadi.

Fery dijadikan tersangka dalam kasus ini, menurut Jaksa, karena dia (Fery) sebagai rekanan dalam perumahan PNS Sarolangun. “Selama ini Fery Nursanti berada di Bandung,  selalu mangkir dari kesaksiannya. Baik di sidang maupun di Kejaksaan,”kata Dedie.(Djohan –Jambi)