Perang Deklarasi, Ancaman Demokrasi

Perang deklarasi menuju RI-1 mulai memanas. Neno Warisman dan Ahmad Dani yang aktif menyuarakan #2019gantipresiden, dihadang saat hendak deklarasi. Penghadangnya melibatkan polisi dan intelijen negara?

Neno Warisman mendapat pengadangan dari ratusan orang di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, Sabtu pekan lalu (25/8/2018) sore. Aksi penghadangan ini memaksa Neno bersama tiga temannya kembali ke Jakarta. Seharusnya mereka dijadwalkan menghadiri deklarasi #2019gantipresiden yang diadakan di Pekanbaru, Riau, Minggu (26/8/2018).

Nuansa tidak diterimanya Neno oleh sekelompok warga ini sudah terlihat beberapa jam sebelum pesawat yang ditumpanginya mendarat. Di sekitar ruangan kedatangan Bandara SSK II Pekanbaru sudah terlihat sejumlah petugas TNI berseragam. Beberapa petugas kepolisian berpakaian sipil juga siaga di luar dan di dalam ruang kedatangan.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Susanto bersama Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto datang dan langsung masuk ke dalam ruang kedatangan bandara. Neno Warisman keluar dari ruang kedatangan yang dikawal petugas kepolisian, TNI AD maupun TNI AU.

Tak lama kemudian situasi di gerbang Bandara SSK II Pekanbaru memanas setelah sekelompok massa melakukan penghadangan. Ratusan orang lainnya memblokir akses keluar bandara. Massa membawa spanduk yang berisi tentang penolakan deklarasi#2019GantiPresiden dan pulangkan kembali Neno Warisman.

Lebih kurang satu jam penghadangan, massa mulai melempari botol minuman ke arah mobil yang ditumpangi Neno. Melihat aksi itu petugas mencoba menenangkan massa agar tidak anarkis. Di dalam mobil, Neno terlihat duduk dengan tenang. Sesekali kaca mobil dibuka dan berdiskusi dengan petugas kepolisian.

Image caption Sekelompok orang menolak kehadiran penyanyi Neno Warisman yang akan mengikuti acara deklarasi ‘2019 ganti presiden’ di Pekanbaru, Sabtu (25/08). (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

Di tengah aksi massa itu, pengacara Neno Warisman, Mursal Fadillah, tiba-tiba terlihat ribut dengan salah satu petugas kepolisian. Nyaris saja terjadi perkelahian. Bahkan sudah terjadi aksi saling tarik-menarik namun cepat dilerai petugas lainnya. Tak lama setelah itu, Mursal diamankan petugas kepolisian karena dianggap memancing keriuhan. Mursal dibawa ke sebuah mobil oleh sejumlah petugas. Ketika situasi mulai tak kondusif, petugas gabungan mulai membubarkan paksa massa. Petugas mengejar massa hingga ke Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Kaharuddin Nasution. Neno sendiri akhirnya dipaksa kembali ke Jakarta hari itu juga.

Insiden ini berdampak pada perdebatan yang menumbukan kembali rivalitas Jokowi Widodo dengan Prabowo Subianto. Kubu Prabowo menuding pemerintah gagal menjaga kebebasan berpendapat dan menyampaikan orasi di depan umum yang sudah diatur dalam UU. Apalagi belakangan aksi serupa dialami Ahmad Dhani ketika akan menghadari deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya. Netralitas aparat pun dipertanyakan karena terkesan terlibat langsung dalam pembatalan aksi-aksi deklrasi kubu oposisi.

“Oknum-oknum kepolisian di Pekanbaru di Jawa Timur sudah melanggar hukum yang mengatur tentang tugas dan fungsinya sebagai polisi artinya dia mengusir Neno Warisman, mengepung Ahmad Dhani adalah polisi yang sedang tidak menjalankan hukum,” ujar politikus Partai Gerindra Muhammad Syafii, Selasa pekan lalu.

Syafii bahkan meminta Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Riau dicopot dari jabatannya. Dua Kapolda itu dinilainya tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelindung masyarakat. Menurut Syafii, gerakan #2019GantiPresiden tidak melanggar konstitusi. Karena, bagi dia, gerakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang dan harus tetap dilindungi.

Tudingan tidak netral juga dialamatkan kepada Badan Intelijen Negara (BIN). Orang-orang BIN disebut Neno memiliki andil besar “mengusirnya” dari Pekanbaru. Tindakan BIN ini pun dinilai banyak pengamat telah menyalahi tupoksi sehingga muncul istilah intel melayu merujuk terbongkarnya jati diri petugas BIN di hadapan masyarakat luas.

Namun anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira yakin BIN tetap bekerja profesional. Dia menilai tindakan BIN di Pekanbaru didasari temuan intelijen dan berkaitan dengan keamanan daerah.

“BIN sebagai badan intelijen sudah bekerja sesuai informasi, jadi menurut saya tepat saat menolak gerakan hastag itu,” ujarnya.

Meski begitu, Komisi I tetap akan memanggil pihak BIN. “Posisi kita tetap meminta penjelasan kepada BIN, tapi saya yakin BIN punya informasi awal soal gerakan itu,” sambungnya, Rabu lalu.

Kewenangan BIN diatur dalam UU No 17 Tahun 2011. Dalam undang-undang itu, BIN bertindak sebagai penanggung jawab jika terjadi peristiwa tertentu. Neno Warisman disebut BIN tidak memiliki izin untuk menggelar acara #2019GantiPresiden, sehingga BIN turun tangan untuk mengantisipasi gangguan keamanan.

“Kalau terjadi apa apa, Kabinda-lah yang pertama kali dimintai tanggung jawab. Oleh karena itu, BIN harus ada di tiap lini seperti angin, demi mengamankan republik ini, bukan keberpihakan. Karena kita harus netral. Siapa pun pemenang pemilu, kita ini mengamankan,” kata juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto.

Campur tangan BIN pada kasus ini dipandang untuk meredam kemungkinan chaos yang lebih besar. Pemerintah sama sekali menolak tuduhan telah melibatkan BIN untuk mengusik acara-acara berbau sindiran terhadap pemerintah.

Image caption Polisi mengamankan seorang pemuda dari amukan massa saat aksi yang melibatkan dua kubu yang mendeklarasikan ‘2019 ganti presiden’ dan kubu yang menentang dan menyerukan ‘cinta NKRI’ di Surabaya, hari Minggu (26/08). (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

“Pemerintah tidak meredam. BIN untuk mengurangi efek siapa tahu ada kekacauan. Nanti kalau ada berlawanan di jalan bagaimana,” ucap Wakil Presiden kata Jusuf Kalla.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyebut bahwa penghentian deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah terjadi untuk mencegah terjadinya kericuhan. Pramono mengatakan, apabila deklarasi tersebut masih tetap berlanjut, dikhawatirkan bakal terjadi gesekan antarmasyarakat. Nantinya, kata dia, ini berakibat pada kondisi keamanan di berbagai daerah.

Sebab kalau itu dibiarkan, benturannya akan terjadi. Apalagi kita lagi jadi tuan rumah Asian Games,” ucap Pramono Anung.

Pihak oposisi menilai penolakan ini sebagai bentuk diskrimasi pemerintah. Pemerintah dinilai anti-kritik, sehingga menganggap oposisi sebagai musuh yang harus dibungkam. Namun kebijakan ini tidak menyurutkan perjuangan mereka. Justru beragam penolakan yang terjadi di berbagai daerah menjadi cambuk untuk terus melakukan deklarasi.

“Mengapa yang dibubarkan, yang dicegah itu cuma deklrasai #2019GantiPresiden. Deklarasi yang mereka lakukan justru dikawal. Apa ini bukan bentuk dari diskriminasi,” kata politisi PKS Murdani Ali Sera.

Relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Jokowi Mania atau Jo-Man, memang sudah  mendeklarasikan gerakan #2019TetapJokowi pada 21 April 2018. Aksi ini dibuat untuk menjawab gerakan #2019GantiPresiden. Melalui gerakan ini diharapkan Presiden Jokowi bisa kembali menang di Pemilu 2019. Selain itu, untuk menghalau berita hoax.

“Ini sebagai bentuk sikap kita para militan Jokowi melakukan perlawanan,” ucap koordinator gerakan, Immanuel Ebenezer.

Dari segi hukum, deklarasi-deklarasi yang dilakukan kedua kubu dianggap sah-sah saja. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye dari kegiatan itu. Alasannya tentu saja karena sejauh ini KPU belum menetapkan satu pun pasangan capres/cawapres yang lolos verifikasi.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemilu, maka yang disebut dengan pelanggaran kampanye baru dapat terjadi bila KPU telah menetapkan calon peserta pemilu termasuk calon presiden dan wakil presiden,” jelas Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar.

Edward mengatakan aksi dukung-mendukung yang dilakukan kelompok masyarakat saat ini hanya sebuah bentuk kebebasan berbicara. Namun demikian, dia berpesan dalam menyampaikan kebebasan berbicara hendaknya tetap patuh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Intinya, semangat deklarasi harus tetap menjaga keutuhan demokrasi. (Zainul Arifin Siregar)