Myanmar Menolak, PBB Terus Menekan

Laporan PBB menyebutkan bahwa militer Myanmar dan Aung San Suu Kyi bertanggung jawab atas genosida Muslim Rohingya. PBB minta para jenderal militer segera Myanmar diadili.

Sebuah laporan dari Misi Tim Pencari Fakta terhadap Myanmar (TPF Myanmar) di bawah naungan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan Dewan HAM PBB atas krisis di Rohigya dirilis pada Senin 27 Agustus 2018. Ini merupakan hasil penyelidikan selama kurang-lebih satu tahun, dengan mewawancarai narasumber dan saksi, meriset, dan menganalisis berbagai data yang ditemukan.

TPF Myanmar menemukan bahwa Tatmadaw (nama asli angkatan bersenjata Myanmar) telah mengambil tindakan yang “tidak diragukan lagi merupakan kejahatan yang paling berat di bawah hukum internasional.” Laporan itu juga menyebut bahwa panglima tertinggi militer Myanmar, Min Aung Hlaing, harus diselidiki dan didakwa atas dugaan mendalangi genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara, serta mendalangi kejahatan perang di Negara Bagian Kachin dan Shan.

Pencarian fakta juga melampaui rentang waktu Agustus 2017, dan menemukan bahwa militer Myanmar terindikasi melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara luas sejak 2011. Laporan itu juga menambahkan bahwa lembaga keamanan Myanmar lainnya juga terlibat dalam pelanggaran HAM tersebut.

“Atas alasan apapun, tidak akan pernah ada pembenaran bagi aksi militer yang melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu, beramai-ramai memperkosa perempuan, menyerang anak-anak, dan membakar seluruh desa,” kata laporan TPF Myanmar.

Misi pencarian fakta menyimpulkan bahwa ada “informasi yang cukup” untuk membuka penyelidikan genosida dan kejahatan perang terhadap jenderal-jenderal senior Myanmar.

Warga Muslim Rohingya berusaha melarikan diri dari Myanmar sumber foto :salam-online.com

Laporan TPF Myanmar juga menyebut bahwa pemerintah sipil, yang secara de facto dipimpin oleh pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, turut bertanggungjawab atas krisis kemanusiaan yang menimpa kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk muslim Rohingya, di Myanmar. Pemerintah sipil, kata laporan itu, “telah gagal untuk menyuarakan penentangan atas peristiwa yang terjadi, menyebarkan ‘narasi palsu’, mengawasi penghancuran bukti di negara bagian Rakhine dan menghalangi penyelidikan independen.”

“Melalui tindakan dan kelalaian mereka, pihak pemerintah sipil telah berkontribusi terhadap kejahatan keji tersebut,” tambah laporan TPF Myanmar.

“Aung San Suu Kyi tidak menggunakan posisi de facto-nya sebagai kepala pemerintahan, dan tak juga menggunakan moralitasnya, untuk membendung atau mencegah peristiwa yang terjadi di Rakhine.”

“Pemerintah dan Tatmadaw telah mengembangkan iklim di mana pidato kebencian tumbuh subur, pelanggaran hak asasi manusia dilegitimasikan, serta hasutan untuk diskriminasi dan kekerasan justru difasilitasi.”

Dikutip dari The Washington Post, TPF Myanmar juga telah menyusun daftar pelaku yang harus diprioritaskan untuk penyelidikan dan pendakwaan. Daftar itu dimulai dengan panglima tertinggi, Min Aung Hlaing, yang sejauh ini selalu terhindar dari sanksi atau kecaman khusus dari pemerintah internasional, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Laporan misi itu juga menyebutkan lima komandan militer lainnya – wakil komandan utama Soe Win, Aung Kyaw Zaw, Maung Maung Soe, Aung Aung dan Than Oo, semuanya memimpin divisi militer yang melakukan operasi di negara bagian Rakhine dan tempat lain di Myanmar.

Maung Maung Soe termasuk yang pertama dijatuhi sanksi oleh beberapa negara dan dipecat –atau dikambing-hitamkan– oleh militer Myanmar pada bulan Juni dalam sebuah gerakan yang secara luas dilihat sebagai cara bagi para pemimpin senior untuk menunjukkan bahwa mereka mengambil tanggung jawab atas krisis tahun lalu.

TPF Myanmar merekomendasikan kepada Dewan Keamanan merujuk situasi di Myanmar ke Pengadilan Pidana Internasional, atau membuat pengadilan pidana internasional ad hoc, dan memberlakukan embargo senjata pada Myanmar. Terakhir, TPF Myanmar akan menyajikan laporan yang lebih lengkap dengan fakta-fakta dan analis hukum yang lebih rinci kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 18 September 2018 mendatang.

Para tokoh Rohingya di Bangladesh menyambut gembira hasil laporan TPF Myanmar tersebut. Mereka bahkan menuntut PBB untuk segera menyeret para jenderal dalang kekerasan ke Mahkamah Internasional (ICC).

Untuk diketahui, di sesi Dewan Keamanan (DK) PBB, Selasa 28 Agustus 2018 waktu New York, sejumlah negara termasuk AS, Inggris, Prancis, dan Swedia menuntut para petinggi militer Myanmar bertanggung jawab.

Pertemuan di DK itu juga mendengarkan testimoni aktris Cate Blanchett dalam kapasitas sebagai Duta Besar Luar Biasa Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR). Pada Mei lalu, Blanchett mengunjungi beberapa kamp pengungsi Rohingya.

‘’Saya ini seorang ibu dan saya melihat anak-anak saya sendiri di mata setiap anak pengungsi yang saya temui. Saya lihat diri saya pada setiap orangtua. Ibu mana pun, sanggupkah menyaksikan anaknya dilemparkan dalam nyala api? Pengalaman mereka tidak bisa saya lupakan,” kata Blanchett menguraikan.

Seperti sudah diduga, Pemerintah Myanmar menolak temuan TPF Myanmar. Melalui juru bicaranya, Zaw Htay, pemerintah Myanmar tidak sepakat dan tidak menerima resolusi apapun yang disampaikan Dewan HAM PBB.

“Kami tidak mengizinkan TPF untuk masuk ke Myanmar, oleh karenanya, kami tidak setuju dan menerima resolusi apa pun yang dibuat oleh Dewan Hak Asasi Manusia,” Zaw Htay mengatakan kepada kantor berita Global New Light dari Myanmar.

sumber foto (kabarnet.wordpress.com)

Zaw Htay menegaskan, Myanmar telah memiliki Komisi Penyelidikan Independen sendiri untuk menanggapi tuduhan palsu yang dibuat oleh badan-badan PBB dan komunitas internasional lainnya. ‘’Negara ini tidak menoleransi (zero tolerance) pelanggaran HAM,” kata Zaw Htay.

Namun, ia mengatakan ‘’bukti kuat”, termasuk rekaman dan tanggal pelanggaran HAM yang dituduhkan, perlu dihadirkan sebelum komisi melakukan penyelidikan. ‘’Pemerintah akan mengambil tindakan hukum atas apa pun pelanggaran HAM.”

Pada kesempatan itu Zaw Htay juga mengecam tindakan Facebook yang menutup laman kepala Angkatan Darat serta jajaran kepemimpinan militer pada Senin 27 Agustus 2018.

Di Myanmar media sosial itu sangat populer. Facebook sebelumnya mengakui terlambat menutup sejumlah laman di Myanmar yang dinilai andil vital menyebarkan kebencian terhadap Rohingya. Namun, Zaw Htay menilai penutupan tersebut justru berdampak pada upaya pemerintah melakukan ‘’rekonsiliasi nasional”.

Penutupan laman Facebook itu terjadi pada hari yang sama saat misi penyelidik PBB melansir laporan tuduhan genosida dalam operasi militer Agustus tahun lalu yang disokong milisi garis keras terhadap etnis Rohingya. Operasi ini berdampak pengungsian sekitar 700 ribu Rohingya ke Bangladesh, negara tetangga.

Dari dalam negeri Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan, sudah waktunya Myanmar berkomitmen untuk menjalankan berbagai rekomendasi termasuk formula 4+1 yang diusulkan Indonesia.

Pesan Indonesia kepada Pemerintah Myanmar ujar Retno sangat jelas. Indonesia telah mengusulkan formula 4+1 kepada Pemerintah Myanmar yaitu: Pentingnya segera diciptakan stabilitas dan keamanan; Menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan; Perlindungan terhadap semua orang, tanpa melihat latar belakang etnik dan agama; Akses terhadap bantuan kemanusian; serta +1. Implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan.

“Indonesia salah satu negara pertama yang sudah berada di Myanmar dan Bangladesh pada saat lingkaran kekerasan terjadi di Rakhine State di tahun 2016. Indonesia juga aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan Internasional yang memiliki perhatian terhadap tragedi kemanusiaan di Rakhine State, termasuk almarhum Kofi Annan dan Sekjen PBB,” jelas Mantan Dubes RI untuk Belanda ini dalam keterangan tertulis.

Pesan tersebut sangatlah jelas. Indonesia berkeyakinan, jika elemen dari Formula 4+1 dijalankan, maka tragedi kemanusiaan dapat ditangani dan kondisi Rakhine State semakin baik. B Hardjono