Mengkaji Langkah Zigzag Dua Kaki Demokrat

Partai Demokrat dituding berpolitik dua kaki. Secara kepartaian mendukung Prabowo-Sandi, namun membebaskan kadernya berpihak pada Jokowi-Ma’ruf. Benarkah partai besutan SBY itu melangkah zigzag?

 

Partai Demokrat telah menentukan sikap untuk berkoalisi mendukung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Namun, sejumlah kadernya justru secara terang-terangan malah mendukung pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin. Demokrat pun dituding tengah memainkan politik dua kaki.

 

Arah dukungan Demokrat ditegaskan Susilo Bambang Yudhoyono setelah bertemu Prabowo Subianto secara tertutup di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu pekan lalu. Pertemuan itu menghasilkan komitmen kalau Partai Demokrat mengarahkan dukungannya kepada Prabowo – Sandiga. Bahkan, SBY menawarkan diri menjadi juru kampanye tim pemenangan kubu oposisi itu. “Saya yang meminta (SBY) langsung menjadi juru kampanye. Beliau itu mentor saya, bukan urusan partai saja, urusan lama puluhan tahun yang lalu,” kata Prabowo usai pertemuan.

 

Dukungan semakin bulat setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengisi Dewan Pembina. AHY merupakan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat. Namun , kehadiran tokoh sentral Demokrat ini di tim inti pemenangan Prabowo – Sandi belum bisa meredam isu yang sudah lebih muncul tentang politik dua kaki yang sedang dimainkan Demokrat. Tudingan ini sendiri bukan tanpa sebab. Ketidakseriusan Demokrat di kubu oposisi tercium dengan keputusan sejumlah kadernya yang berbalik arah menjadi pendukung pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin.

 

Apalagi sebelumnya saat di Pangkalpinang, Kepulauan Bangkabelitung, AHY sempat menegaskan bahwa kader Demokrat bebas menentukan pilihan saat pilpres 2019 nanti. Partai Demokrat disebutnya partai yang sangat demokratis, sehingga ingin memberikan peluang kepada para kader untuk menentukan sikapnya.

 

 “Tapi secara kepartaian sesuai yang telah diputuskan oleh majelis Tinggi Partai Demokrat, bahwa dalam kontestasi Pilpres 2019, Partai Demokrat mendukung pasangan Prabowo – Sandiaga,” tegasnya.

 

Kader yang berbelok ke kubu petahana pun bukan tokoh sembarangan. Sebut saja Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Demokrat Papua yang sudah terang-terangan sebagai pendukung setia Jokowi. Gubernur Banten Wahidin Halim pun sudah menjalin komunikasi informal dengan Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf. Selanjutnya Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Soekarwo, bekas Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang.

 

Tidak adanya sanksi terhadap kader yang membandel itu, semakin mengindikasikan kalau Demokrat tidak penuh memberikan dukungan kepada Prabowo. Tanpa disadari, sikap yang terkesan memberi dispensasi ini bakal merugikan Demokrat sendiri. Demokrat dinilai tengah mempertontonkan ketidakkonsistenan di mata publik. “Ini merugikan Demokrat jika sentimen (politik dua kaki) itu terus muncul. Sebagai partai yang secara resmi dukung Prabowo-Sandiaga, Demokrat harus lebih optimal dalam mendukung,” kata Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby.

 

Menurutnya, Demokrat seharusnya memperjuangkan keuntungan elektoral secara maksimal dengan mengusung Prabowo-Sandiaga. Jangan sampai membiarkan efek elektoral dimonopoli sepenuhnya oleh Gerindra. Dicontohkannya, Demokrat bisa mengajukan politisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengampanyekan Prabowo-Sandi.

 

Teori ini tidak berlaku bagi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Dia tetap yakin parpol koalisi pengusung Prabowo Subianto tetap solid. Dukungan sejumlah kader Partai Demokrat pada Jokowi dijaminnya tak akan menjadi hambatan bagi koalisi Prabowo dalam meraup dukungan pada masa kampanye. “Saya kira ini masalah kecil kok. Enggak ada masalah. Konsolidasi kami tetap solid semua. Empat partai bahkan lima partai politik. (Gerindra, PKS, PAN, Demokrat dan Partai Berkarya),” ujar Fadli.

 

Bagi Probowo, Demokrat diwacanakan memainkan politik dua kaki hanyalah “kerjaan” media. “Saya kira itu media yang ingin membesar-besarkan, sudah banyak klarifikasi saya kira,” kata Prabowo usai bertemu dengan SBY.

Prabowo tidak peduli soal spekulasi politik dua kaki tersebut. Baginya, hal tersebut merupakan sudut pandang media semata. Demokrat sendiri juga menekankan sepenuhnya mendukung Prabowo dan Sandiaga. “Saya kira itu kalau bahasa politik sekarang itu digoreng. Ya terserah anda (media) lah mau goreng kearah mana, mau pedes, mau asem, mau garem, santai saja,” sambung Ketua Umum Gerindra itu.

 

Menariknya Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean tidak membantah tudingan dua kaki ini. Namun menurutnya ada kesalahan persepsi di kalangan masyarakat. “Memang kami memikirkan dua hal, maka kami bermain dua kaki. Pertama kami itu harus memenangkan Partai Demokrat (Pileg). Kami setidaknya ingin suara kami bertahan di sepuluh persen. Kedua adalah kaki kami sebelah lagi harus ada Pilpres yang kami dukung yaitu Pak Prabowo,” ujarnya mengklarifikasi.

Bakal calon Presiden Prabowo Subianto (tengah) merangkul bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (kiri) dan Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimuri Yudhoyono (kanan) usai melakukan pertemuan di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Kuningan, Jakarta, Rabu (12/9) -(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

 Kubu Jokowi sendiri tidak satu suara menyikapi skenario yang sedang dijalankan Demokrat. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Nasdem Effendi Choirie meminta rekan koalisinya tidak usah reaktif menampung kader Demokrat yang ingin menyeberang. Sebab kata dia, taktik yang dilakonkan Demokrat dinilai tidak akan memberikan manfaat atau keuntungan bagi Jokowi – Ma’ruf Amin.

 

Politik dua kaki disebutnya bukan barang baru bagi Demokrat, karena mereka sudah menerapkannya pada Pilpres 2014. “Jokowi enggak akan mengambil keuntungan apapun dari Demokrat dengan sikap yang seperti ini. Politik dua kaki ini sudah diterapkan Demokrat pada periode lalu, dan mereka tidak sukses,” beber Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Nasdem Effendi Choirie.

 

Sementara Wakil Ketua Tim Kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyatakan, pihaknya akan menampung beberapa kepala daerah dari Partai Demokrat yang mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf. Dia telah menjalin komunikasi dengan beberapa kepala daerah dari Demokrat yang telah menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf untuk mengisi posisi tersebut.

Dijelaskannya, di struktur Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf, ada struktur tim kampanye daerah yang perlu pengarahan para kepala daerah. Karena itu, para kepala daerah dari Demokrat bisa mengisi posisi tersebut. “TKN (Tim Kampanye Nasional) maupun di TKD (Tim Kampanye Daerah) itu posisi gubernur itu, menurut aturan KPU juga enggak bisa jadi ketua tim. Tetapi mereka kami tempatkan dipengarah teritorial,” kata Karding.

 

Fenomena gubernur aktif menyatakan dukungan politik kepada Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019, membuat bingung Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla. Selain Lukas yang kini menjabat Gubernur Papua, beberapa kepala daerah lain sudah menyatakandukungannya kepada Jokowi, di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Padahal dukungan politik seperti itu haram hukumnya bagi kepala daerah maupun PNS. Dalam hal pemilihan umum, seluruh perangkat negara harus netral. “Tidak boleh atas nama gubernur,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

 

Kalla mengingatkan agar kepala daerah yang ingin menjadi pendukung salah satu capres harus berbicara atas nama pribadi. “Secara pribadi bisa, mungkin partainya mendukung, maka dia ikut mendukung secara pribadi, itu boleh-boleh saja,” ucapnya.

 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo justru berpendapat sebaliknya. Dia mengatakan tak ada aturan yang melarang kepala daerah menyatakan dukungan kepada capres-cawapres di Pilpres 2019. Undang-undang member hak bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Oleh karena itu, Mandagri menilai dukungan kepala daerah kepada capres tidak melanggar aturan apa pun. Zainul Arifin Siregar