Kekerasan Dalam Rumah Tangga Merebak Di Sumenep

Pemkab Sumenep menerima 11 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mulai Januari hingga Agustus 2018. Kasus tersebut dianggap seperti fenomena gunung es. Artinya, yang muncul di permukaan hanya sebagian kecil.

“Saya yakin, sebetulnya kasus KDRT yang terjadi di masyarakat, lebih dari 11 kasus. Hanya saja, masyarakat enggan melaporkan, karena menganggap itu adalah aib keluarga,” Kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB-) Sumenep, Herman Poernomo, Kamis (27/09/2018).

Ia mengaku telah berupaya melakukan pencegahan terhadap terjadinya KDRT tersebut dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) di tingkat desa. Satgas tersebut bertugas melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak.

“Kalaupun sampai saat ini kasus KDRT di Sumenep masih tergolong tinggi, kami yakin satgas yang telah terbentuk itu nantinya akan mampu meminimalisir terjadinya KDRT,” ucapnya.

Selain kasus KDRT, Pemkab juga memberikan perhatian terhadap persoalan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), karena jumlahnya cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada, kasus ABH di Sumenep diantaranya, pencurian sebanyak 8 kasus, perebutan anak 5 kasus, pencabulan 4 kasus, pemerkosaan 3 kasus, dan penelantaran sebanyak 2 kasus.

“Terhadap semua persoalan yang masuk, kami melakukan pendampingan, terutama yang berkaitan dengan psikis korban,” ungkapnya.

Ia berharap agar kasus KDRT dan ABH bisa ditekan seminimal mungkin. Dan itu membutuhkan kepedulian berbagai pihak. Menurutnya, kasus KDRT dan ABH mengancam keharmonisan keluarga.

“Semua pihak harus ikut terlibat menekan angka KDRT maupun ABH. Tidak hanya pemerintah. Semoga saja kedepannya kasus KDRT dan ABH bisa ditekan seminim mungkin melalui berbagai upaya yang bisa kami lakukan,” tandasnya.