Gugatan Salah Alamat

Hakim tolak gugatan class action warga soal eks lokalisasi Dolly. Warga penggugat dipertanyakan.

Situasi Pengadilan Negeri Surabaya lain dari biasanya. Ratusan orang berkumpul di depan pengadilan guna berunjuk rasa. Mereka berasal dari warga eks lokalisasi Dolly Surabaya. Kedatangannya mengawal sidang perkara gugatan class action kelompok warga atas penutupan lokalisasi Dolly.

Seperti aksi sebelumnya, warga membawa produk-produk usaha ekonomi seperti sandal hotel, kain batik, hingga produk jajanan khas Dolly. Kelompok warga eks lokalisasi Dolly bergabung dengan massa dari Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur yang mendukung Pemkot Surabaya dalam kebijakan penutupan lokalisasi Dolly.

Tak jauh dari lokasi aksi warga eks lokalisasi Dolly dan massa GUIB Jatim menggelar aksi, ratusan kelompok warga penggugat tak luput menggelar aksi. Tujuannya mendukung majelis hakim agar mengabulkan gugatan warga. Kedua kelompok massa yang sama-sama menggelar orasi, dipisah barikade personil polisi sepanjang 50 meter. Aksi kedua massa menimbulkan kemacetan di Jalan Arjuno, karena memakan separuh jalan.

Walaupun bersebrangan, aksi warga berlangsung kondusif.Senin dua pekan lalu, sidang gugatan class action dari yang mengaku warga eks lokalisasi Dolly kembali digelar. Agendanya pembacaan putusan. Sidang dipimpin hakim ketua Dwi Winarko. Putusan hakim dibacakan. Intinya majelis hakim menolak gugatan class action tersebut.

Alasannya, gugatan tidak memenuhi syarat gugatan class action dan lebih tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan menyangkut hubungan antara Pemkot Surabaya dengan kelompok warganya yang merasa dirugikan akibat kebijakannya.

Menurut pertimbangan hakim, gugatan juga tidak memenuhi syarat gugatan class action sesuai peraturan Mahkamah Agung.Hakim menilai berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1/2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok, persyaratan memuat identitas dari penggugat sudah dipenuhi.

Ada beberapa hal yang dianggap tak memenuhi persyaratan. Penggugat tidak memuat usulan ganti rugi dan nama tim panel ke dalam gugatan. “Gugatan ini tidak sah dan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Untuk biaya perkara akan dibayar oleh pengugat,” ujarnya. Tak pelak, putusan itu disambut sukacita oleh warga pendukung kebijakan Pemko Surabaya.

Gugatan class action seperti diketahui berawal dari kebijakan Pemko Surabaya yang menutup lokalisasi Dolly. Kebijakan itu lantas membuat sekelompok warga mengatasnamakan warga eks lokalisasi Dolly menggugat Pemkot Surabaya atas kerugian materil maupun imateril atas kebijakan penutupan Lokalisasi Dolly pada 2014 lalu.

Sebabnya, Pemkot Surabaya dianggap tidak berhasil memulihkan ekonomi warga lokalisasi Dolly seperti yang dijanjikan. Atas gugatan itu, Pemkot Surabaya diminta membayar kerugian sebesar Rp 270 miliar.Gugatan class action itu dilayangkan oleh Front Pekerja Lokalisasi (FPL) dan Komunitas Pemuda Independen (Kopi).

Pimpinan Sentra Informasi FPL dan Kopi, SA Saputro, menilai pasca penutupan eks lokalisasi Jarak-Dolly pada tahun 2014, warga belum mendapatkan ganti rugi yang layak. Padahal yang seharusnya memperoleh ganti rugi tidak hanya PSK dan Mucikari saja, melainkan elemen lainnya seperti pedagang kaki lima (PKL), juru masak, juru cuci pakaian, tukang parkir dan SPG yang menjual air mineral.

RISMA SAKSI FAKTA DALAM SIDANG MK (antara foto)

Ada 150 orang lebih yang mengalami kerugian, baik materi dan nonmateri akibat penutupan eks lokalisasi tersebut. Oleh sebab itu, mereka melayangkan gugatan class action kepada Wali Kota dan Satpol PP sebesar Rp 270 miliar.  Kerugian ini sudah didasarkan pada hitung-hitungan rata-rata penghasilan para pedagang di eks lokalisasi yang mencapai Rp 2-3 juta perbulan dan pemilik rumah musik sebesar Rp 5-7 juta yang kehilangan penghasilan sejak tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2017.

Ia tak sepakat dengan klaim Risma yang telah menyejahterakan warga Jarak-Dolly pasca penutupan eks lokalisasi dengan membuka rumah produksi sandal dan produksi batik, namun hingga kini belum ada.  Kendati demikian, gugatan class action yang ditujukan kepada Pemkot dan Satpol PP itu murni untuk menuntut kesejahteraan, bukan membuka kembali lokalisasi. Ia juga menyayangkan pihak-pihak yang beranggapan gugatan ini adalah untuk membuka lokalisasi kembali.

Dalam gugatannya, ada dua pihak tergugat dalam perkara ini, yaitu Pemkot Surabaya serta Satpol PP.Kedua belah pihak sempat dipertemukan guna melaksanakan mediasi pada 30 Agustus 2018 lalu, namun tidak ada kesepakatan.

Ada sekitar 130 lebih warga yang mengajukan gugatan tersebut diwakili oleh 12 perwakilanNamun sikap warga Jarak-Dolly terkait kesejahteraan pasca penutupan Dolly terbelah. Ini setelah puluhan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Jarak Dolly (Forkaji), menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Mereka menolak gugatan setelah Dolly ditutup.Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk dan poster yang bernada penolakan. Bahkan ada sampel batik dan sandal hasil dari UKM warga Jarak Dolly ditunjukkan sebagai penegasan bahwa warga tak menuntut apapun. Tak hanya itu, mereka menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing, bahwa mereka asli penduduk warga Jarak Dolly.

“Kami tak mengenakan penutup wajah apapun, biar awak media, masyarakat juga tahu bahwa inilah warga asli Jarak Dolly,” teriak Kurnia Cahyanto, selaku korlap aksi.  Dia menegaskan massa yang menggugat tersebut ada unsur kepentingan pribadi. Gugatan class action yang ditujukan ke pemkot sebesar Rp 270 miliar, dinilai hanya untuk kepentingan segelintir warga. Sebab, warga yang melakukan hal itu bukan murni warga Jarak-Dolly.

Menanggapi gugatan itu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini pun menilainya sebagai ulah sebagian kecil warga yang tidak suka Dolly berkembang menjadi warga yang normal.Apalagi saat ini warga Dolly sudah banyak yang nyaman dengan dunia baru dan lebih mendukung masa depan anak di eks lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu.Penutupan Dolly menurut Risma sudah tepat. Apalagi juga diikuti solusi. Banyak bentuk usaha warga Dolly yang saat ini berkembang. Mulai sablon, batik, hingga sandal. Usaha baru ini sebagai ganti sumber perekonomian yang lebih beradab selain prostitusi.Menurut Risma, UKM-UKM binaan Pemkot Surabaya yang ada di eks lokalisasi Jarak-Dolly sudah mulai berproduksi dengan baik. Bahkan ada beberapa di antaranya yang mendapatkan pesanan berlebih

Begitu pula, aspek kenyamanan hidup anak-anak yang bermukim di kawasan eks-lokalisasi Dolly. Menurutnya, anak-anak di Dolly juga berhak memiliki masa depan yang bagus. Ia pun berharap tidak ada pihak lain yang mengganggu ketenteraman warga di Jarak-Dolly. “Tolonglah pihak-pihak itu. Tolonglah itu. Ya memang sudah berbeda eranya sudah berbeda. Tolong dimaklumi,” ungkap Risma.

Tak hanya itu, Risma juga meminta agar mereka yang mengatasnamakan warga eks lokalisasi Jarak-Dolly dan melakukan gugatan class action untuk dikroscek lagi identitas kependudukannya. “Itukan tidak adil. Sebagian kecil, coba dilihat KTP-nya,” pesannya.

Bahkan Risma mengaku siap dibunuh, jika masih ada yang ingin mengusik kawasan tersebut agar permasalahan di tempat tersebut cepat selesai. “Kalau memang mau itu (terus berulah), bunuh saya biar selesai. Tapi saya tidak ikhlas kalau anak-anak Surabaya hancur,” ucap Risma, Jumat pekan lalu.

Harapan Risma pun terwujud. Hakim menolak gugatan class action tersebut. Sebaliknya putusan itu dinilai mengecewakan penggugat. Pengacara penggugat, Naen Suryono menilai putusan itu tidak logis. Menurutnya, pertimbangan hakim itu tidak sesuai peraturan. Karena yang namanya gugatan yang diajukan di PTUN, gugatan itu harus ada jangka waktu.

Pasalnya, PTUN dinilai hanya menerima gugatan dalam waktu 90 hari sejak kebijakan pemerintah diberlakukan. Sementara kebijakan penutupan Dolly pada 2014 atau sudah 4 tahun lebih.“Di situ harus dihitung 90 hari. Kalau dihitung 90 hari, jelas itu tidak mungkin,” tegasnya.

Sebaliknya kuasa hukum Pemkot Surabaya, Fajar Fanani menilai keputusan hakim sudah tepat karena tidak memenuhi Peraturan Mahkamah Agung tahun 2002 tentang class action. Meski nantinya ada gugatan kembali, pihak pemkot siap menghadapinya. “Kita siap akan kita hadapi seperti biasa,” tegas Fajar Fanani. AFKHAR