Giliran Direktur Produksi Citilink Diperiksa

Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus memeriksa sejumlah saksi terkait pembelian mesin pesawat di PT Garuda Indonesia. Para Tersangka belum ditahan.

Direktur Produksi PT Citilink Indonesia Ir. Hadinoto dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia bakal diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESA (Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 7 September 2018.

Febri tak menjelaskan secara rinci apa yang akan dikonfirmasi penyidik dari Hadinoto. Dia diperiksa sebagai dalam kapasitasnya sebagai Direktur Teknik PT Garuda Indonesia tahun 2007-2012.

Sebelumnya, pada Senin 3 September 2018, KPK juga telah memeriksa Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat di Garuda Indonesia. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESA [Mantan Dirut Garuda, Emirsyah Satar],” kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.

Mantan Dirut Garuda, Emirsyah Satar Diperiksa Sebagai Tersangka oleh penyidik KPK (liputan6.com)

Soetikno yang juga merupakan Beneficial Owner Connaught International Pte Ltd sendiri merupakan salah satu tersangka juga dalam kasus ini. Ia diduga berperan sebagai perantara dalam kasus suap dari Rolls-Royce ke Dirut Garuda saat itu, Emirsyah Satar.

Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 16 Januari 2017 silam. Namun, hingga kini keduanya belum ditahan dan masih menghirup udara bebas.

Emirsyah diduga menerima uang suap sebesar 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau sekitar Rp20 miliar. Suap ditransfer secara bertahap dari Rolls-Royce melalui perantara Soetikno.

Selain itu, mantan Dirut PT Garuda Indonesia itu diduga menerima pemberian hingga Rp26 miliar dalam pengadaan mesin pesawat Rolls-Royce dan pesawat airbus.

Kasus ini pun menjadi perhatian dunia internasional lantaran diduga dilakukan lintas negara. KPK bekerja sama dengan Serious Fraud Office (SFO), Inggris, dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), Singapura untuk mengungkap kasus ini.

Atas perbuatannya, Emirsyah Satar disangkakan melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Soetikno sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Banyak pihak yang meragukan kasus ini akan terus berlanjut, terlebih setelah meninggalnya istri mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar, Sandrina Abubakar. Febri menegaskan hal tersebut tidak akan memengaruhi pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia.

Sandrina merupakan salah satu saksi dalam kasus yang telah menjerat Emirsyah dan pendiri PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo. “Untuk penanganan kasusnya masih berjalan sampai dengan saat ini,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.

Sandrina diketahui meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi, Selasa, 1 Agustus 2018 kemarin. Istri Emirsyah itu meninggal dunia karena mengidap kanker pankreas.

Menurut Febri, Sandrina sudah beberapa kali dipanggil penyidik KPK. Terakhir, Sandrina dipanggil pada 28 Maret 2018 lalu. Pemeriksaan dilakukan karena Sandrina diduga tahu banyak soal dugaan korupsi yang dilakukan Emirsyah. “Seingat saya pemeriksaan sudah pernah dilakukan sebelumnya sebagai saksi ya,” ujarnya.

Petinggi PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Group Sallyawati Rahardja usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pembelian pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce di PT Garuda Indonesia dengan tersangka Emirsyah Satar di KPK (TRIBUNNEWS)

Febri kembali menegaskan penyidik masih mengusut kasus dugaan korupsi di perusahaan plat merah tersebut. Hingga kini, penyidik masih menelaah sejumlah bukti yang ada. “Penyidik tentu saja akan terus memproses dengan bukti-bukti yang ada,” pungkasnya.

Sejumlah nama juga telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu yang lalu. mantan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pemasaran dan Penjualan PT Garuda Indonesia Muhammad Arif Wibowo dan Direktur Produksi PT Citilink Indonesia yang juga Direktur Teknik PT Garuda Indonesia 2007-2012 Hadinoto Soedigno juga pernah menjalani pemeriksaan sebelumnya.

Selanjutnya, Corporate Secretary and Legal PT HM Sampoerna yang juga mantan Corporate Secretary and Legal PT Garuda Indonesia Ike Andriani dan petinggi PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Sallyawati Rahardja.

VP Corporate Communication and Investor Garuda Indonesia Hengki Heriando juga pernah menjalani pemeriksaan. Usai pemeriksaan, Hengki mengatakan penyidik KPK tidak hanya meminta informasi kepada dirinya mengenai proses pengadaan mesin rolls royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia pada 2005-2014. Hengki mengaku penyidik KPK juga meminta informasi soal proses pengadaan pesawat lainnya.

“Jadi semua pengadaan pesawat, tidak hanya Airbus saja, tetapi juga pengadaan pesawat-pesawat lainnya pun juga diminta keterangan oleh penyidik,” kata Hengki ketika itu.

Hengki menjelaskan proses pengadaan pesawat berawal dari rekomendasi tim pengadaan pesawat. Tim tersebut terdiri atas petinggi-petinggi Garuda di divisi yang membutuhkan pengadaan pesawat.

Tim itu, menurut dia, akan menentukan apa yang diperlukan Garuda Indonesia. Setelah itu, rekomendasi tim itu dikirimkan ke meja direksi untuk diputuskan diterima atau tidak dalam rapat direksi. “Tentunya ada SK dari direksi untuk penunjukan tim pengadaan pesawat,” kata Hengki.

Selain itu, dia menambahkan, penyidik KPK juga memeriksa dokumen rapat direksi Garuda Indonesia selama periode 2007-2014. Penyidik menanyakan proses pengadaan pesawat serta hasil rapat. Ia mengaku ada sejumlah dokumen yang diambil penyidik untuk kepentingan penanganan perkara. “Ada yang saya serahkan beberapa dokumen terkait risalah rapat direksi. Itu dokumen pendukung buat KPK,” Kata Hengki.JIR