Caleg Mantan Narapidana Korupsi Di Bawah Naungan Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan hamper 40 bakal calon anggota legislate yang pernah menjadi narapidana kriminal, termasuk para mantan narapidana kasus korupsi. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikeras mencoret nama mereka dari daftar caleg yang diajukan  partai politik.

Hasrat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewujudkan pemilu berkualitas dengan melarang eks koruptor menjadi calon legislatif  ternyata tidak berjalan mulus. Walau sukses meyakinkan DPR dan pemerintah, namun KPU justru disandung oleh Badan Pengawas Pemlu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang semestinya turut membersihkan pemilihan umum (Pemilu) dari para mantan koruptor.

Peraturan KPU No.20/2018 pasal 4 ayat (3) dengan jelas menyebutkanyang berbunyi: “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”

Meski begitu, masih ada saja partai yang menyertakan mantan terpidana korupsi dalam daftar caleg mereka. Dan anehnya, nama-nama tersebut juga diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sampai tanggal 12 September 2018, Bawaslu telah meloloskan 40 bakal calon legilator caleg mantan narapidana. Mereka terdiri dari Caleg untuk DPR Provinsi sebanyak 12 orang, DPR Kabupaten sebanyak 26 orang, DPD Aceh 1 orang dan DPD Sulut 1 orang.

Dari jumlah itu, 17 di antaranya adalah mantan naripidana kasus korupsi yang masuk daftar tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Jumlah itu mungkin akan bertambah. Sebab sebagaimana diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, masih ada 34 mantan napi yang mengajukan gugatan ke Bawaslu, setelah adanya larangan dari KPU untuk maju di Pileg. “Permohonan itu total 34 yang mantan narapidana semuanya,” ucap dia. Bagja di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu 5 September 2018.

Ia mengatakan, saat ini seluruh gugatan yang masuk ke Bawaslu masih dalam proses karena masih menunggu dari KPU masing-masing daerah yang bakal calonnya menggugat. Tapi tidak semuanya napi korupsi.  “Tidak semua (eks koruptor). Kemarin didata di Bengkulu itu ada nama dari bacaleg NasDem Aswan Effendi, tulisannya di data Bawaslu itu mantan narapidana korupsi. Tapi setelah dikonfirmasi ke NasDem itu terkait administrasi, bukan korupsi. Jadi ada kesalahan (data),”  kata Bagja.

Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya tetap meloloskan calon legislator mantan narapidana berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 76 undang-undang tersebut berbunyi:

(1)   Dalam hal peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung

(2)   Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)   Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan

(4)   Mahkamah Agung memutuskan penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja permohonan diterima oleh Mahkamah Agung

(5)   Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ada (jalan tengah). Menunggu putusan MA. Kalau ada putusan MA langsung koreksi. Kalau penerapanya kita salah, kita langsung koreksi,” ujar Bagja.

Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri) bersama anggota Bawaslu Rahmat Bagja (kanan), Fritz Edward Siregar (kiri) dan Muhammad Afifudin (kedua kanan), memimpin sidang putusan mediasi sengketa Caleg DPR di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/8). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Tapi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman tetap menentang keberadaan mantan narapidana (napi, terutama napo korupsi jadi calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019 sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalegan. Hal itu ia katakan menyusul adanya 12 bakal caleg eks napi korupsi yang diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurutnya, jika tetap ada nama eks napi korupsi dalam daftar caleg, pihaknya akan mengembalikan nama bakal caleg tersebut atau menyatakan status bakal caleg itu tidak memenuhi syarat.

“Pertama KPU kan sudah mengatur dalam PKPU bahwa kalau ada mantan terpidana yang terlibat tiga jenis tindak pidana itu, kami akan kembalikan, kalau masih didaftarkan kami akan menyatakan statusnya tidak memenuhi syarat,” kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 3 September 2018.

Arief juga menegaskan, saat ini PKPU belum dibatalkan dan masih dalam proses uji materi (judicial review) di Mahkamah Agung (MA). Maka dari itu, dia sebagai pembuat PKPU akan tetap menjalankan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu.

“Peraturan itu sampai hari ini belum dibatalkan, jadi PKPU itu belum dibatalkan, maka kami selaku pembuat aturan KPU ya harus mempedomani aturan KPU itu, selain fakta-fakta, landasan latar belakang yang kami sebutkan mengapa kami menyusun peraturan KPU-nya seperti itu,” ungkapnya.

Sikap KPU tersebut menanggapi keputusan Bawaslu saat  meloloskan 12 mantan napi korupsi yang mendaftarkan diri sebagai bakal caleg di pemilu 2019. Menurut Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, 12 bakal caleg itu diloloskan dengan alasan hak konstitusional.

“Keputusannya adalah hak konstitusional warga negara, hak dilpilih dan memilih Pasal 28 J. Pasal 28 J ini jika ingin disimpangi maka penyimpangannya melalui undang-undang,” kata Bagja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 3 September 2018.

12 Eks mantan napi korupsi itu masing-masing berasal dari Bulukumba, Palopo, DKI Jakarta, Belitung Timur, Mamuju, Tojo Una-Una, Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Rembang, dan Pare-Pare.

Bahkan Rahmat Bagja menyarankan anggota KPU untuk menjadi anggota DPR jika ingin melarang mantan terpidana korupsi menjadi bakal caleg. Menurutnya, hanya anggota DPR yang memiliki kewenangan untuk membuat UU, salah satunya, yang dapat melarang eks koruptor menjadi bakal caleg.

“Pernah diusulkan oleh Pak Fahri [Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR] kalau tidak salah, kalaupun mau teman-teman KPU membuat spirit [pelarangan caleg eks koruptor] ini menjadikan peraturan, mudah, melepaskan dirinya jadi anggota KPU, daftar jadi anggota legislatif dan kemudian membuat UU tersebut,” ujar Rahmat dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 4 September 2018.

Rahmat mengatakan anggota KPU saat ini telah melebihi tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Ia melihat KPU saat ini bertindak layaknya DPR yang memiliki fungsi legislasi, yakni menyusun, membahas, hingga menetapkan UU. “Jadi mereka [KPU] menempatkan sebagai badan legislasi, kekuasaan legislasi. Dan tampaknya eksekutif, karena ekseskutif dan legislasi kan. Karena UU yang buat antara kekuasaan ini,” ujarnya.

Lebih dari itu, ia kembali mengatakan Bawaslu tetap pada keputusan awal, yakni memberi izin eks koruptor masuk ke dalam Daftar Calon Sementara hingga Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan atas uji materi PKPU.

Bahkan, ia mengklaim pihaknya sepakat jika para eks koruptor diberi catatan khusus agar bisa mengoreksi status para eks koruptor sebagai bacaleg jika MA menyatakan PKPU sejalan dengan UU. “Kami sih menginginkan KPU melaksanakan dulu supaya rehabilitasinya mudah. Misalnya, kami diputuskan bahwa PKPU tidak bertentangan dengan UU, kami akan melakukan fungsi koreksi. KPU tidak bisa melakukan fungsi koreksi,” ujar Rahmat.

Komisioner Bawaslu Ahmad Bagja (detik.com)

Menyimak benturan antara KPU dan Bawaslu, sejumlah pengamat pun angkat bicara.  Ahli hukum tata negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf, misalnya, menilai PKPU yang mengatur larangan itu masih berlaku meski Bawaslu telah mengabulkan gugatan mantan napi kasus korupsi mendaftar caleg. Sebab, tak ada ketentuan yang dibatalkan oleh Bawaslu terkait gugatan tersebut.

“PKPU itu belum dibatalkan dan masih berlaku. Jadi tidak ada yang dilanggar oleh KPU karena pasal yang mengatur larangan itu masih ada,” ujar Asep kepada wartawan, Selasa 4 September 2018.

Menurut Asep, larangan mantan napi kasus korupsi semestinya diatur dalam UU Pemilu sebagaimana larangan mantan napi yang melakukan kejahatan seksual pada anak-anak maupun kasus narkotik.

Hanya saja, kata dia, dalam UU Pemilu saat ini belum merinci secara jelas aturan tersebut. Wajar saja jika KPU kemudian memperjelas dengan membuat aturan itu. “Arah hukum yang dituju sebenarnya juga bukan orang per orang tapi parpol. Harapannya parpol ini bisa menyeleksi betul dengan ketat dan memastikan tidak ada mantan napi yang mencalonkan,” katanya.

Asep mengatakan, saat ini semua pihak hanya perlu menunggu putusan dari MA terkait gugatan PKPU. Jika MA sepakat dengan putusan Bawaslu, maka KPU mau tak mau harus menaatinya karena putusan MA bersifat mengikat. “Kalau tidak (dikabulkan) ya jalankan saja aturan PKPU sekarang. Toh tidak ada yang dilanggar KPU karena pasal yang mengatur larangan itu masih ada,” tuturnya.

Hal senada disampaikan peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari yang menilai Bawaslu telah melampaui kewenangan. Sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu semestinya memiliki kesatuan pandangan dengan KPU.

Feri mengatakan, tugas Bawaslu semestinya memastikan seluruh produk perundang-undangan dilaksanakan, termasuk PKPU. “Soal PKPU dianggap bertentangan dengan UU atau tidak itu kewenangan MA. Jadi untuk sementara PKPU itu tetap sah karena telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.

Selama belum ada putusan dari MA, lanjut Feri, PKPU itu tetap dapat dijalankan dan tak bertentangan dengan UU Pemilu yang membawahinya. Menurut Feri, putusan Bawaslu yang meloloskan mantan napi kasus korupsi mendaftar caleg justru dapat digugat karena dianggap melawan hukum.

Pendapat berbeda disampaikan ahli hukum tata negara Refly Harun. Menurut Refly, putusan Bawaslu justru sudah tepat karena mengikuti peraturan perundang-undangan.

Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Refly menuding polemik mantan napi kasus korupsi yang mendaftar caleg justru berawal dari KPU yang ‘ngotot’ mengaturnya dalam PKPU. Padahal, menurutnya, hal itu bukan menjadi kewenangan KPU. “Tentu kita memang ingin berantas korupsi, tapi harusnya dengan cara yang tidak melanggar pakem hukum yang ada,” kata Refly.

Refly menegaskan pembatasan hak dipilih bagi mantan napi kasus korupsi hanya bisa diatur dalam UU. Sesuai ketentuan hukum, apabila ada dua aturan yang sama dan saling bertentangan maka berlaku azas lex superior atau peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini PKPU berada di bawah UU Pemilu.

“Mungkin maksudnya baik, tapi caranya keliru. Jadi tidak heran kalau Bawaslu mengabulkan karena memang bertentangan dengan UU Pemilu,” tuturnya.

Refly mengatakan putusan itu telah sesuai dengan kewenangan karena Bawaslu merupakan quasi peradilan atau badan pengadilan administratif semu yang menangani perkara di luar pengadilan biasa.

Para pejabat Bawaslu itu memiliki peran dan berstatus sebagai ‘hakim’. Oleh karena itu, kata dia, KPU wajib melaksanakan putusan Bawaslu tersebut. “Bawaslu kan tidak membatalkan aturan itu karena bukan kewenangannya. Tapi mengesampingkan PKPU karena bertentangan dengan UU. Sebagai quasi peradilan ya sah-sah saja (Bawaslu memutus itu),” terang Refly.

Ia meminta agar PKPU tentang larangan mantan napi kasus korupsi mendaftar caleg itu segera dicabut. Refly pun menyarankan pada KPU agar tak lagi membuat aturan yang bertentangan dengan UU.  “Jadi jangan terlalu bersemangat gitu loh. Kita kan punya aturan-aturan,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa kerugian yang bakal timbul apabila mantan napi kasus korupsi kembali terpilih, bukan menjadi kewenangan KPU. Menurutnya, hal terpenting yang harus berjalan saat ini adalah penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Terlepas dari dasar hukum masing-masing lembaga untuk tetap bertahan dalam keputusannya, polemik kelembagaan antara KPU dan Bawaslu untuk isu pelarangan eks koruptor ini sangat sehat dalam memperkuat diskursus kepemiluan. Tapi, KPU harus terus meyakinkan masyarakat bahwa kebijakannya melarang eks koruptor merupakan kebijakan yang benar, baik secara sosiologis maupun yuridis. Banyaknya politisi parlemen yang terlibat dalam praktik korupsi berjamaah dapat dijadikan oleh KPU sebagai momentum alasan pelarangan eks koruptor menjadi caleg.

Pada dasarnya, langkah KPU patut diapresiasi sebagai upaya menutup lubang-lubang anomali demokrasi elektoral yang melahirkan kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang seakan membuka pandora mimpi lahirnya pemilu berkualitas. Sekalipun, tidak ada jaminan seorang caleg yang tidak pernah terlibat korupsi tidak akan melakukan tindakan korupsi saat menjadi anggota legislatif. Apalagi perilaku korupsi merupakan problem sistemik (Indriati, 2014:154). Tapi, langkah KPU patut diapresiasi. Hamdani