Bebasnya Sang Penjual Cobek

Merasakan dinginnya penjara selama Sembilan bulan, Tajudin dinyatakan bebas murni oleh MA. Bersiap menuntut ganti rugi.

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Tangerang terkait kasus penjual cobek bernama Tajudin yang didakwa mempekerjakan anak dibawah umum. Untuk itu Tajudin dinyatakan bebas murni dari segala dakwaan hukum.

Diketahui, pada 16 Agustus lalu, sidang kasasi dipimpin Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu dan dibantu Hakim Agung Eddy Army dan Sri Murwahyuni sebagai anggota. MAmenolak kasasi yang diajukan JPUKejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terhadap Tajudin bin Tatang Rusmana, penjual Cobek yang sempat dibui sembilan bulan.

Tajudin kini telah bernafas lega. Karena apa yang selama ini disangkakan kepadanya yakni mempekerjakan anak sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggappengadilan bukan kejahatan.

Kasus yang sempat ramai diberitakan pada awal 2017 ini, bemula saat aparat dari Polres Kota TangselmenangkapTajudin pada 20 April 2016. Penjual cobek itu didakwa mempekerjakan anak dibawah umur yang belakangan diketahui juga sebagai keponakannya.

Tajudian kemudian dijerat jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dengan Pasal 2 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta.

Pada 12 Januari 2017, PN Tangerang memutus melepaskan Tajudin dari segala tuntutan hukum. PN Tangerang menyatakan apa yang dilakukan Tajudin bukanlah mengeksploitasi anak sebagaimana maksud dan tujuan UU TPPO, tetapi bertujuan membantu warga di lingkungannya agar mendapatkan penghidupan yang lebih layak.

Pada 14 Januari 2017, Tajudin keluar dari Rutan Tangerang. Tajudin sempat menggugat UU Perlindungan Anak ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai menjadi pasal karet, tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerimanya. MK menilai apa yang dialami Tajudin bukanlah kerugian konstitusional, tetapi karena kesalahan penerapan hukum konkret.

Tajudin menggugat dua UU terkat ke MK. Dalam UU Perlindungan Anak, Tajudin merasa frasa ‘eksploitasi secara ekonomi’ dapat mengkriminalisasi orang seperti yang terjadi padanya. Sedangkan dalam UU Perdangan Orang, Tajudin merasa frasa ‘untuk tujuan mengeksploitasi orang’ dalam Pasal 2 ayat 1 UU 21 tahun 2007 tidak mendetail.

Majelis hakim menilai dalam dua PUU yang diajukan, Tajudin banyak mencampurkan logika dan argumentasi dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Alur logika yang dipakai Tajudin sebagai pemohon juga tidak dimengerti.

“Tidak tepat dan tidak ada relevansinya, alur logika hampir tidak ada bedanya, kecuali dengan pasal yang diuji,” ujar hakim anggota I Dewa Gede Palaguna.

Hakim pun mempertanyakan kepada Tajudin sebagai pemohon, jika memang merasa tidak bersalah seharusnya Tajudin bisa mengajukan banding atau kasasi. Bahkan Tajudin pun bisa melakukan Peninjauan Kembali (PK). Namun pilihan itu tidak dilakukan olehnya.

Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu (antaranews.com)

Dari pertambangan itu, majelis hakim memutuskan untuk menolak PUU yang diajukan Tajudin. Keputusan ini diambil majelis hakim dalam rapat permusyawaratan hakim yang diikuti 9 hakim pada 11 Oktober 2017.

Kuasa Hukum Tajudin, Abdul Hamim Jauzie menyatakan, pihaknya masih menunggu salinan resmi putusan MA dari Pengadilan Negeri Tangerang. ”Kami dapat informasinya dari laman resmi MA, Senin (3/9) lalu. Kami akan mengajukan praperadilan untuk meminta pertanggungjawaban, meminta ganti kerugian kepada Polres Kota Tangsel dan Kejari Kabupaten Tangerang,” kata Kordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan itu.

Ia menambahkan gugatan tersebut untuk mengganti rugi atas apa yang dialami kliennya. Sebab, kata dia, akibat dakwaan itu, kliennya menjalani masa penjara selama sembilan bulan. “Kami akan tuntut ganti rugi Rp1 miliar kepada Polres Tangsel dan Kejari Kabupaten Tangerang. Klien kami merupakan korban salah tangkap,” tandasnya.

Jauzie lalu merinci kerugian materiil dan immateril yang dialami Jauzie. Berdasarkan Peraturan Pemerintan (PP) ‘Ganti Rugi Salah Tangkap’, Tajudin hanya berhak mendapatkan ganti rugi maksimal Rp 100 juta. Ditambah dengan kerugian immateril Rp 4 juta per hari selama dipenjara. “Munculah angka Rp 1,072 miliar ditambah Rp 100 juta. Total Rp 1,1 miliar,” kata pengacara probono itu.

Meski demikian, pihak Tajudin harus banyak bersabar. Sebab, banyak gugatan praperadilan korban salah tangkap yang menang, tetapi uang negara belum mengucur. Salah satunya kasus pengamen Cipulir yang jadi korban salah tangkap di kasus pembunuhan. “Pengamen Cipulir saja sampai sekarang belum dapat,” ujar Hamim.

Sementara itu, Kapolres Kota Tangsel AKBP Ferdy Irawan menyatakan pihaknya siap menghadapi gugatan kuasa hukum Tajudin. ”Kanmasih rencana. Tapi silahkan saja (menggugat, red). Semua ada mekanismenya,” tegas Ferdy.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat perbuatan Tajudin bukanlah kejahatan.Karena kedua anak yang dipekerjakan Tajudin bertujuan membantu orang tuanya yang tinggal di Kampung Pojok, Padalarang, Jawa Barat.

Membantu ekonomi orang tua merupakan hal yang biasa dilakukan anak-anak. Majelis hakim juga berpendapat, masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun JPU mengajukan kasasi ke MA atas putusan hakim tersebut. JIR