Akhir Beban Polly

Pollycarpus mendapat bebas murni.  Aktivis HAM mendesak penuntasan kasus Munir.

Pollycarpus Budihari Prijanto sudah bisa bernapas lega. Lama ditunggu, terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir tersebut akhirnya bebas murni. Eks pilot Garuda Indonesia kini merasa tanpa ganjalan. “Ya senang sekali, sudah nggak ada beban lagi. Ganjelan ya sudah nggak adalah,” pungkas Pollycarpus.

Rabu pagi pekan lalu, Pollycarpus atau disapa Polly datang ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung, Jalan Ibrahim Adjie, Kota Bandung, Jawa Barat. Ia ditemani sang istri.  Kehadirannya guna mendapat surat bebas murni dari Bapas. Dengan status bebas murni Polly tak perlu melapor lagi ke Bapas. Sebelumnya, ia mesti lapor. Tak kurang dari 20 kali ia mesti melapor.

Mengenakan kemeja hitam, Pollycarpus masuk ke Bapas. Ia diterima petugas. Pollycarpus langsung mengisi buku tamu di dekat pintu masuk. Disinggung soal kasus pembunuhan Munir, Polly irit bicara. Pollycarpus memilih melupakan dan menjalani hidup kembali usai bebas. Apabila kasus itu kembali diangkat, Polly mengaku siap jadi saksi.  “Siap,” ujar Polly.

Pollycarpus bebas murni usai mengakhiri masa bimbingan pembebasan bersyarat. “Iya bebas mengakhiri masa bimbingan pembebasan bersyarat,” ujar Kabag Humas Ditjen Pas Ade Kusmanto. Masa bimbingan pembebasan bersyarat dijalaninya terhitung per akhir November 2014 , dan berakhir pada 29 Agustus 2018. Selama masa penahanan, ia memperoleh remisi kurang-lebih 4 tahun.

Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung, Budiana, menyebut Pollycarpus memenuhi syarat menerima pembebasan murni. Sejak keluar dari Sukamiskin, Pollycarpus menjalankan wajib lapor dan cukup kooperatif. Ia lolos dua indikator pembebasan murni: tidak mengulangi kejahatan serta dapat berinteraksi kembali dengan keluarga dan masyarakat.

Dengan pembebasan murni ini, Pollycarpus mendapatkan kembali haknya sebagai warga negara biasa, salah satunya berpergian keluar negeri. Sebelumnya ia beberapa kali meminta izin ke luar negeri tapi ditolak lantaran masa bebas bersyaratnya belum usai.

Sosok Pollycarpus memang lekat dengan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. Kisahnya dimulai pada 6 September 2004. Ketika itu Munir terbang menggunakan pesawat Indonesia GA-974 via Singapura menuju Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda. Pollycarpus ada di penerbangan yang sama hingga transit di Singapura.

Pada 7 September 2004 diketahui Munir tewas, sekitar pukul 09.05 waktu Belanda atau 12.05 WIB, diperkirakan saat pesawat terbang di atas Rumania. Autopsi The Netherlands Forensic Institute menemukan 460 miligram arsenik di tubuhnya. Mabes Polri membentuk tim untuk menyelidiki kematian Munir dan mulai memeriksa Pollycarpus.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir. Singkat cerita pada 8 Maret 2005 Pollycarpus ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Mabes Polri.

Kemudian pada 9 Agustus 2005 Pollycarpus diadili di PN Jakarta Pusat. Polycarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen. Ia dituntut hukuman seumur hidup karena merencanakan pembunuhan dan menggunakan surat tugas palsu. Unsur menghilangkan nyawa orang lain dengan adanya racun arsenik kadar tinggi dalam tubuh Munir. Hasil visum dan otopsi menguatkan hal tersebut.

Soal proses peracunan yang tidak terungkap dalam persidangan. Namun keterangan ahli bahwa racun masuk melalui perantara makanan cair.

Lalu pada 20 Desember 2005 Pollycarpus divonis hukuman 14 tahun penjara. Pollycarpus dinilai terbukti turut melakukan pembunuhan berencana dan memalsukan surat. Menurut majelis hakim, masuknya arsenik ke tubuh Munir tidak melalui orange juice seperti dakwaan, namun melalui mi goreng yang disantap Munir pada penerbangan Jakarta-Singapura.

Pollycarpus didampingi sang istri, resmi terima berkas pembebasan murni dirinya dari Kepala Bapas Bandung, Rabu (29/8/2018). (Foto: Tagar/Erian)

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis pengadilan tingkat pertama. Majelis hakim banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum karena sudah tepat dan benar. Dari fakta persidangan, terbukti racun arsenik masuk ke dalam lambung Munir dan menyebabkan kematian Munir.

Sri Handoyo, anggota majelis hakim, juga mengajukan pendapat berbeda. Ia berpendapat pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan arsen masuk ke tubuh Munir melalui mi goreng tidak bisa dibenarkan. Keberadaan arsen dalam persidangan masih gelap, tidak diketemukan asal-usul arsen dan siapa yang menaburkan. Pollycarpus lantas mengajukan kasasi.

Pada 4 Oktober 2006 kasasi MA menghukum Pollycarpus dua tahun penjara atas kasus penggunaan surat palsu. MA menyatakan dakwaan tentang pembunuhan berencana tak terbukti karena tidak ada alat bukti dan saksi. Pollycarpus hanya terbukti menggunakan surat palsu yang dipakai ke Singapura.

Putusan majelis itu sendiri tidak bulat. Hakim Agung Artidjo Alkostar menyampaikan pendapat berbeda. Ia menyatakan Pollycarpus terbukti ikut berencana membunuh Munir dan menggunakan surat palsu. Artidjo sependapat dengan jaksa penuntut umum dan menghukum Pollycarpus hukuman seumur hidup.

Pollycarpus lalu mengajukan Peninjaun Kembali (PK). Pada 2 Oktober 2013,  MA mengabulkan PK Pollycarpus dan mengurangi hukuman menjadi 14 tahun penjara. Pada 28 November 2014, Pollycarpus bebas bersyarat. Setelah menjalani masa pembebasan bersyarat, akhirnya ia mendapatkan bebas murni. AFKHAR

Menagih Janji Lama

Bebas murni yang didapat Pollycarpus menuai beragam tanggapan. Koalisi Kadilan untuk Munir merespons bebasnya Pollycarpus menimbulkan rasa kekecewaan dan tidak adilnya pemerintah. Koalisi Keadilan untuk Munir ini terdiri dari KontraS, Imparsial, YLBHI, LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, Setara Institute, Asia Justice and Rights (AJAR), dan Suciwati.

“Ini mengagetkan dan menyakitkan. Sampai hari ini kasus Munir belum selesai. Ini hanya sepekan menjelang 14 tahun tewasnya Munir, tapi faktanya sudah selesai divonis tapi pelaku utamanya dan melibatkan fasilitas negara belum diadili,” ujar Wakil Koordinator bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, Rabu pekan lalu.

Putri mendesak pemerintah segera melunaskan kasus pembunuhan Munir. Saat ini pemerintah belum mampu memberikan keadilan untuk keluarga Munir. Ketidakjelasan kasus pembunuhan Munir menunjukkan negara melalui mekanisme hukumnya belum mampu memberikan rasa keadilan terhadap istri dan keluarga Munir.

Putri menyinggung dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (TPFKMM) yang telah hilang dan tidak diketahui keberadaan dokumen tersebut. Meski begitu, dia telah menyerahkan kembali salinan dokumen hasil penyelidikan TPFKMM ketika era pemerintahan SBY, namun hingga sekarang pemerintahan Presiden Joko Widodo belum mengumumkan isi laporan tersebut.

Koalisi Keadilan untuk Munir mendesak dua hal kepada negara guna menuntaskan kasus kematian Munir kepada publik. Pertama, negara berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pembunuhan terhadap Munir yang dapat dibuktikan dengan Presiden Joko Widodo segera menyampaikan hasil penyelidikan TPFKMM kepada publik. Kedua, Presiden memerintahkan jajarannya melanjutkan proses hukum kasus kematian Munir berdasarkan fakta-fakta dan belum terungkap dalam laporan TPFKMM.

Hal senada dituntut Suciwati, istri almarhum Munir. Ia mendesak pemerintah mempublikasikan temuan tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir. Pasalnya, Kementerian Sekretariat Negara selama ini mengklaim dokumen tersebut hilang. Menurutnya, pada 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pernah menganulir keputusan Komisi Keterbukaan Informasi (KIP) yang mewajibkan pemerintah membuka dokumen itu.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, berpandangan masalah Pollycarpus murni persoalan hukum dan sudah divonis bersalah. “Artinya tindakan yang dia lakukan bersalah dan kemudian hukuman itu diberikan oleh hakim dan juga inkrah,” ujar Pramono.

Karena persoalan hukum, eksekutif dalam hal ini pemerintah, tidak bisa mengintervensi hukum. Pramono menegaskan persoalan hukum Pollycarpus ini sudah berlangsung sebelum era pemerintahan Presiden Jokowi, dan mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang ada.  Soal pelanggaran HAM yang diduga oleh Pollycarpus, Pramono mengatakan akan diusut apabila ditemukan fakta dan novum baru.