15 tahun Buat Syafruddin

Syafruddin Tumenggung terancam pidana penjara 15 tahun. Tuntutan dinilai lemah.

Sidang perkara dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terus bergulir. Kasus yang diduga merugikan triliunan ini kembali diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin dua pekan lalu. Adapun terdakwa merupakan mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafrudin Arsyad Tumenggung.

Agenda sidang yakni pembacaan tuntutan dari jaksa. Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Syafruddin dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa KPK menyatakan Syafruddin terbukti bersalah dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

“Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa KPK, Chaerudin.

Syafruddin dinilai menerbitkan SKL tersebut meski mengetahui ada misinterpretasi yang dilakukan pemegang saham pengendali BDNI Sjamsul Nursalim terkait piutang petambak. Jaksa menyatakan Syafruddin terbukti menghapus piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira milik Sjamsul. Piutang petambak senilai Rp 4,8 triliun itu merupakan salah satu aset yang diserahkan Sjamsul untuk membayar BLBI.

Hal memberatkan tuntutan Syafruddin, perbuatannya dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Syafruddin juga dianggap pelaku aktif dalam penerbitan SKL dan menimbulkan kerugian negara. Syafruddin juga dianggap tidak berterusterang dan tidak menyesali perbuatannya. Adapun hal yang meringankan, Syafruddin dianggap belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama persidangan.

Tuntutan cukup berat terhadap Syafrudin tidak lepas dari kasus dugaan korupsi dengan memperkaya Sjamsul Nursalim sebesar Rp4,58 triliun. Perbuatan ini dilakukan pada saat dirinya menjabat sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kurun waktu 2002 hingga 2004.

Mulanya BPPN melalui Tim Aset Manajemen Investasi (AMI) dibantu oleh Financial Advisor (FA) yaitu J.P Morgan, Lehman Brothers, PT Danareksa dan PT Bahana membuat neraca penutupan BDNI. Bank ini atas SK Ketua BPPN Nomor 3 dan 43 Tahun 1998 diketahui telah ditetapkan sebagai Bank Take Over (BTO) dan Bank Beku Operasi (BBO).

Jumlah aset yang dijaminkan sebesar Rp18,85 triliun terdiri dari kas dan ekuivalen sebesar Rp1,3 triliun, pinjaman kepada petani tambak sebesar Rp4,8 triliun, subsider aktiva tetap sebesar Rp4,6 triliun dan pinjaman pihak lain sebesar Rp8,15 triliun. Nah, salah satu aset yaitu pinjaman kepada petambak inilah yang belakangan bermasalah.

Terdakwa kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung bersiap menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Guna memenuhi isi MSAA (Master Settlement Aqcuisition Agreement), Sjamsul menyerahkan dan mempresentasikan aktiva/aset berupa piutang BDNI kepada tim valuasi BPPN sejumlah Rp4,8 triliun tersebut seolah-olah sebagai piutang yang lancar. Namun setelah dilakukan audit berupa Financial Due Dilligence (FDD) oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & CO (Arthur Andersen) disimpulkan bahwa kredit petambak plasma PT DCD & PT WM tersebut digolongkan macet.

Singkat cerita, Ketua BPPN sebelumnya yaitu Glenn M.S Yusuf dan Cacuk Sudariyanto menagih kekurangan yang disebabkan kredit macet itu kepada Sjamsul. Glenn meminta Sjamsul menyanggupi menambah aset untuk mengganti kerugian yang diderita BPPN sebesar Rp4,8 triliun.

Sedangkan Cacuk, pada masa kepemimpinannya mengadakan pertemuan dengan Sjamsul untuk mencari solusi perbedaan pendapat karena ia menolak menambah aset. Pertemuan pun dilanjutkan antara pihak Aset Manajemen Investasi (AMI) dan Aset Manajemen Kredit (AMK) BPPN dengan pihak PT Gadjah Tunggal Group sebagai induk perusahaan PT DCD dan PT WM.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara BPPN dengan Sjamsul yang pada intinya BPPN akan melakukan restrukturisasi kredit petambak PT DCD dan PT WM. Salah satunya berkaitan dengan restrukturisasi hutang Petambak Plasma berdasarkan jumlah maksimal hutang yang dapat diakomodasikan oleh kelayakan budidaya yang diperkirakan sebesar Rp135 juta per plasma sehingga total mencapai Rp1,3 triliun.

Pada 27 Februari 2001 usulan mengenai restrukturisasi hutang petambak plasma sebesar Rp135 juta per petambak dan Rp1,9 triliun ditagihkan kepada Sjamsul dibawa ke rapat KKSK. Syafruddin yang kala itu menjabat sebagai sekretaris KKSK dianggap membuat materi yang mengarahkan supaya KKSK menolak proposal perusahaan inti (PT DCD) atau debitur mengenai permohonan penghapusan terhadap porsi unsustainable sejumlah Rp1,4 triliun.

Pada 21 Oktober 2003 dilakukan rapat di kantor BPPN yang dipimpin oleh Syafruddin yang sudah menjabat sebagai Ketua BPPN dan jajaran Deputi BPPN bersama dengan pihak Sjamsul selaku pemegang saham BDNI yang diwakili oleh istrinya yaitu Itjih Nursalim dan pihak auditor Ernst & Young. Pokok pertemuan itu adalah melakukan pembahasan dan penyelesaian FDD Sjamsul, khususnya terkait dengan permasalahan hutang petambak PT DCD.

Syafruddin lalu memerintahkan kepada AMI agar melalui FDD untuk melakukan pengecekan apakah informasi yang terkait dengan kewajiban bersyarat atas hutang petambak kepada BDNI sudah disampaikan kepada BPPN dalam Disclosure Schedule atau tidak.

Saat itu Itjih Nursalim menyampaikan suaminya melakukan misrepresentasi terhadap hutang petambak PT DCD dan PT WM dengan alasan petambak plasma telah menyerahkan sertifikat kepada BDNI sebagai jaminan atas hutang tersebut.

Setelah rapat itu Syafruddin langsung menyimpulkan Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi atas hutang petambak. Padahal, menurut Jaksa, Syafruddin mengetahui pasti Sjamsul telah  melakukan misrepresentasi dengan menampilkan seolah-olah hutang petambak sebagai hutang lancar.

Atas kesimpulan Syafruddin itu, ia tidak lagi memberikan perintah divisi yang berwenang mengurus masalah tersebut berkoordinasi. Padahal saat ia menjabat sebagai Sekretaris KKSK sudah mengetahui piutang BDNI kepada Petambak merupakan aset yang terkait PKPS yang harus menjadi tanggung jawab Sjamsul Nursalim.

Nama Sjamsul Nursalim/[TEMPO/ Bernard Chaniago]
Pada 26 April 2004, Syafruddin menandatangani surat No.SKL-22/PKPS-BPPN/0404 perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang menyatakan Sjamsul Nursalim telah menyelesaikan kewajiban PKPS sebesar Rp28,408 triliun kepada BPPN. Angka itu termasuk penyelesaian seluruh kewajiban lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian PKPS.

Alhasil negara dirugikan Rp4,58 triliun yang berasal dari hutang petani tambak Rp4,8 triliun yang menjadi tanggung jawab Sjamsul, dikurangi dengan hak tagih hutang petambak PT DCD dan PT WM kepada Konsorsium Neptune sebesar Rp220 miliar. Atas perbuatannya itu ia dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, selanjutnya dituntut hukuman 15 tahun penjara.

Merespon hal itu, pengacara Syafruddin, Yusril Ihza Mahendra tak terima. Ia menilai isi tuntutan JPU tidak berdasar dan lemah. Apalagi JPU tidak berhasil membuktikan adanya fakta misrepresentasi. Pasalnya tidak ada saksi yang mengetahui pernyataan Sjamsul Nursalim.

“Tidak seorangpun saksi yang melihat dan mengetahui bahwa Sjamsul Nursalim pernah menyatakan utang petambak adalah lancar dan juga tidak ada bukti surat, ahli dan keterangan terdakwa yang menguatkan tuntutan jaksa,” kata Yusril.

Selanjutnya jaksa mendasarkan tuntutannya kepada keterangan saksi Rudy Suparman yang mengatakan bahwa Sjamsul Nursalim melalui advisor Credit Suisse First Boston (CSFB) mempresentasikan pinjaman kepada petani tambak sebesar Rp 4,8 triliun sebagai pinjaman lancar.

Yusril menilai keterangan saksi tersebut tidaklah bisa dipakai sebagai keterangan saksi sebagaimana pasal 184 KUHAP karena kesaksian tersebut merupakan kesaksian de auditu (tidak mendengar/tidak melihat langsung/tidak mengalami sendiri). Ia juga menilai Jaksa sama sekali tidak menunjukkan keterangan waktu kapan terjadi tindakan pidana korupsi seperti yang didakwakan kepada Syafrudin. Sidang akan dilanjutkan pada pekan ini. AFKHAR