KPK Minta Hadi Segera Menyerahkan Diri

Ketua, Wakil Ketua, Hakim Sontan Merauke dan Oloan Dipulangkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Hadi Setiawan segera menyerahkan diri. Orang kepercayaan Tamin Sukardi itu ditengarai memiliki peran strategis dalam kasus suap putusan perkara yang melibatkan hakim adhoc PN Medan, Merry Purba. 

“Tersangka HS (Hadi Setiawan-red) agar koorperatif, menyerahkan diri pada KPK,” demikian himbauan lembaga antirasuah itu yang diterima wartawan, Rabu) (29/8/2018).

KPK juga telah memulangkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Marsuddin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo. Keduanya tidak ditetapkan tersangka karena belum ada alat bukti yang kuat keterlibatan dalam kasus suap pengurusan perkara tindak pidana korupsi.

“Sampai 24 jam, belum ada alat bukti yang cukup kuat terhadap yang bersangkutan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/8/2018) sore.

Selain Marsuddin dan Wahyu, KPK juga tidak menetapkan hakim PN Medan Sontan Merauke Sinaga dan panitera pengganti PN Medan Oloan Sirait, sebagai tersangka. Mereka berempat ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di PN Medan. M

Agus menuturkan, setelah lebih dari 1×24 jam ketiga hakim dan seorang panitera pengganti itu dilepaskan dan dipersilakan untuk pulang. Sampai saat ini, kata Agus pihaknya baru menetapkan empat tersangka suap penanganan perkara korupsi.

Tersangka kasus ini adalah hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan Merry Purba, panitera pengganti PN Medan Helpandi, Direktur PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi, dan Hadi Setiawan, orang kepercayaan Tamin. Namun, Hadi belum tertangkap.

Merry diduga menerima suap sebesar Sin$280 ribu dari Tamin, terdakwa korupsi penjualan tanah negara. Uang itu diduga untuk mempengaruhi putusan majelis hakim yang menangani perkara Tamin.

Merry adalah salah satu anggota majelis hakim yang menangani perkara Tasmin. Sedangkan ketua majelis hakim perkara Tamin adalah Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo. Dalam putusan yang dibacakan pada 27 Agustus 2018, Merry berbeda pendapat dengan hakim lainnya (dissenting opinion).

Tamin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.

Di tempat terpisah, Ketua NGO Lembaga Investigasi Antikorupsi (Lingkari) RI, Drs T Abel Sirait, sangat mengapresiasi KPK memulangkan para pihak yang tidak terlibat kasus suap perkara kasus Tamin Sukardi. “Ini sangat baik dalam penegakan hukum. KPK objektif dalam menangani perkara ini. Saya sangat mengapresiasi,”  katanya.

Meski begitu, Abel meminta para pihak yang dipulangkan KPK untuk terus mempertahankan sikap tidak bisa disuap. “Mereka yang dipulangkan itu, karena tidak bersalah. Mereka yang saya tahu, orang-orang baik, terlebih Oloan Sirait,”  tutur Abel. (Zainul Arifin Siregar)