Selain Divonis 2 Tahun Penjara, Hak Politik Walikota Malang Juga Dicabut

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menghukum Wali Kota Malang nonaktif, Mochamad Anton, dua tahun penjara dalam kasus suap pembahasan APBD perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015.

Hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp200 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Anton.

“Terdakwa juga dicabut hak politiknya selama dua tahun terhitung setelah menjalani masa hukuman:” Kata Ketua Majelis Hakim Unggul Warso pada persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (10/8/201.

Hukuman terhadap Anton itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 3 tahun penjara. Jaksa juga meminta hak politik Anton dicabut selama 4 setelah selesai menjalani masa pidana.

Usai persidangan, pengacara terdakwa Harris Fajar Kustaryo mengatakan kliennya tidak banding dan menerima hasil putusan tersebut.

Sementara itu, Jaksa KPK Arif Suhermanto mengaku akan pikir-pikir terkait dengan putusan sidang itu sambil menunggu hasil koordinasi dengan pimpinan KPK terkait dengan langkah lanjutan.

Hukuman terhadap Anton ini semakin menambah deretan kepala daerah yang terjerat korupsi. Berdasarkan data Mahkamah Agung yang diolah Lokadata Beritagar.id, ada 124 terdakwa kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sejak 2001-2017.