Sel Mewah Koruptor di Lapas Sukamiskin

Berdasarkan temuan KPK, tarif sel mewah itu berkisar Rp 200 hingga Rp 500 juta. Harga sel mewah di Lapas Sukamiskin tersebut belum termasuk penambahan fasilitas seperti pendingin udara, pemanas air, lemari es, oven, rak buku, dan lain sebagainya.Wajah Yasonna Laoly merah padam. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini tampak berang. Apa yang dilakukan anak buahnya telah mencoreng wajah lembaga yang dipimpinnya. Tertangkapnya Kalapas Sukamiskin Wahid Husen telah menguak langgengnya jual beli sel mewah di lembaga pemasyarakatan.

“Hari ini saya memberhentikan Kakanwil Jabar Indro Purwoko dan Kadivpas Jabar Alfisah. Saya baru saja tanda tangan surat keputusan (pemberhentian). Itu supaya juga jadi pelajaran ke depannya,” kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Kuningan Jakarta Selatan, Senin 23 Juli 2018.

Operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Jumat 20 Juli malam hingga Sabtu 21 Juli dini hari menyeret sejumlah pejabat. Pertama adalah Kalapas Sukamiskin Wahid Husen yang dipecat dengan tidak hormat oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Tidak sampai di situ, Yasonna Laoly juga mencopot Kakanwil Kemenkum dan HAM Jawa Barat Indro Purwoko serta Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat Alfisah.

Berdasarkan temuan KPK, tarif sel mewah itu berkisar Rp 200 hingga Rp 500 juta. Harga sel mewah di Lapas Sukamiskin tersebut belum termasuk penambahan fasilitas seperti pendingin udara, pemanas air, lemari es, oven, rak buku, dan lain sebagainya.

“Ini benar-benar memalukan. Saya stres. Dalam artian, kebangetan banget ini. Ini saya akui. Sudah tidak bisa ditolerir,” ujar Yasonna.

Selain janji akan melakukan pembenahan menyeluruh, Yasonna juga mengakui bahwa keberadaan lapas yang dihuni oleh napi kasus korupsi memiliki godaan yang tinggi terhadap aparatnya.

“Lapas Sukamiskin itu sangat menggoda. Jadi kemarin dalam sidak oleh Dirjen dan jajaran memang ditemukan barang-barang yang tak patut dan sepantasnya,” kata Yasonna.

Hal itu dibuktikan oleh fakta, tak mudah mencari orang untuk memimpin lapas sekelas Sukamiskin. Dia mengatakan, selama menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, dia sudah lima kali mengganti Kalapas Sukamiskin.

“Ini akan mendorong kita untuk mengevaluasi. Kelihatannya ini menggoda banyak petugas,” ujar Yasonna.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (tengah) bersama (dari kiri) Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan Liberty Sitinjak, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Ian Siagian, Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami, Kepala Biro Umum Kementerian Hukum dan HAM Sutrisno memberikan keterangan pers terkait OTT kalapas Sukamiskin di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (23/7). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Namun, dari pengamatan Indonesian Corruption Watch (ICW), apa yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM belum cukup terkait praktik pemberian fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin. ICW meminta agar KPK memeriksa seluruh pejabat di lapas khusus narapidana korupsi itu.

“Poinnya adalah tentu saya rasa semua pihak yang ada di lapas itu harus dimintai keterangan. Semuanya,” tegas Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S Langkun.

ICW tak yakin perbuatan jual beli fasilitas mewah tersebut hanya melibatkan Kalapas Sukamiskin dan narapidana korupsi Fahmi Dharmawansyah. Untuk itu, lembaga antirasuah harus memeriksa seluruh pihak yang bekerja di Lapas Sukamiskin agar kasus tersebut tak terulang.

“Kita tidak yakin perbuatan yang terjadi antara narapidana dan kalapasnya saja. Misalnya, dalam konteks jual beli tidak mungkin kalapas sendirian yang mengurus, ada pihak-pihak lain yang juga untuk dimintai informasi,” jelas Tama.

Hal senada disampaikan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Eks menteri di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengatakan, kalapas serta jajaran hingga sipir di Sukamiskin haruslah orang terbaik yang melalui proses seleksi ketat.

Menurut dia, fakta bahwa Kalapas Sukamiskin Wahid Husen yang ditangkap KPK saat baru menjabat empat bulan, menunjukkan ada persoalan mendasar pada sistem rekrutmen untuk posisi Kalapas Sukamiskin.

“Ketika kami mengemban amanah Wamenkumham, sistem seleksi Kalapas Sukamiskin sangat ketat dan luar biasa berat, berbeda dengan penjara lainnya di Tanah Air. Sukamiskin adalah satu-satunya kalapas yang kami seleksi langsung, melalui proses yang sangat ketat dan berjenjang, layaknya proses menjaring Komisioner KPK,” kata Denny.

Dia menuturkan, terhadap kandidat terbaik dilakukan psikotes, juga penelusuran rekam jejak menyeluruh. Transaksi keuangannya dicek ke PPATK, LHKPN-nya dicek ke KPK. Demikian pula jejak hukumnya dilihat di kepolisian dan kejaksaan, serta pajaknya dicek ke Ditjen Pajak.

“Barulah pada tahap akhir, kepada beberapa kandidat terpilih, kami lakukan wawancara langsung. Melalui proses yang ketat dan berjenjang itulah terpilih Kalapas Sukamiskin,” jelas Denny.

Tak cukup sampai di situ, sistem pengawasan di pemasyarakatan, utamanya di Sukamiskin, menurut dia tidak cukup hanya dijaga oleh Kalapas. Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat juga harus kader terbaik. Bahkan, Dirjen Pemasyarakatan juga harus orang terbaik yang mendukung penuh dan membentengi Kalapas Sukamiskin dari berbagai godaan.

“Untuk memastikan hal itu, kami melakukan lelang jabatan terbuka (open bidding) posisi Dirjen Pas, dan terpilih Handoyo Sudrajat, mantan Direktur di KPK, yang sudah pasti kadar integritasnya tidak bisa dibeli. Sayangnya, Pak Handoyo mengundurkan diri di awal 2015,” ujar Denny.

Selain sosok petugas yang mumpuni, soal infrastruktur dan fasilitas lapas juga dianggap berpengaruh pada penanganan napi kasus korupsi.

Terkait dengan keberadaan Lapas Sukamiskin yang ditetapkan sebagai lapas khusus napi kasus korupsi di tahun 2012 atau saat dirinya menjabat sebagai Wamenkum HAM, dia mengatakan kebijakan itu adalah pilihan manajerial yang berbasis sentralisasi pengawasan.

“Artinya, kami memilih untuk mengumpulkan napi korupsi di satu lapas untuk memudahkan pengawasan, ketimbang mereka tersebar di lebih dari 500-an penjara di seluruh Indonesia,” ucap Denny.

Dua penyidik KPK menunjukan barang bukti yang disaksikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers terkait operasi tangkap tangan di Lapas Sukamiskin di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Dia menuturkan, jangan membayangkan kalau napi kasus korupsi dikumpulkan dengan napi-napi kejahatan lain, maka napi korupsi tidak bisa membeli fasilitas dengan uangnya. Menurutnya, itu terlalu menyederhanakan persoalan yang sebenarnya sangat rumit.

“Karena rentang wilayah Indonesia yang sangat luas, maka pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan. Di penjara yang tersebar di seluruh Indonesia, sudah menjadi rahasia umum para oknum napi korupsi tetap membeli sel sendiri dengan berbagai fasilitasnya, termasuk mempekerjakan napi-napi umum sebagai ‘pembantu’ mereka,” jelas Denny.

Yang membedakan napi korupsi dengan napi lainnya, menurut dia adalah kemampuan finansialnya yang tak terbatas dan kemudian menjadi sumber kekuasaan di dalam lapas.

“Lalu, kenapa di Sukamiskin masih kebobolan dan terjadi OTT korupsi oleh KPK? Karena kebijakan penetapan Sukamiskin sebagai lapas antikorupsi seharusnya bukan kebijakan tunggal yang berdiri sendiri. Sistem kontrol di Sukamiskin harus ditingkatkan jauh di atas rata-rata lapas di seluruh Indonesia,” ungkap Denny.

Dia menegaskan, selama menjabat sebagai Wamenkum HAM, dirinya kerap mendatangi Lapas Sukamiskin untuk menggelar inspeksi mendadak atau sidak. Hanya saja, karena tanpa diikuti awak media, sidak itu jarang diketahui publik.

“Pesan yang ingin saya kirimkan ke jajaran Sukamiskin adalah, saya serius mengawasi, sekaligus mendukung dan melindungi penuh mereka dalam menjalankan tugas. Karena alasan perlunya sidak itu pula, saya tidak memilih Nusakambangan sebagai lapas antikorupsi,” ungkap Denny.

Dia beralasan, kalau ke Nusakambangan sangat sulit melakukan sidak dan mengecek kondisi lapangan secara kedap. Belum sampai menyeberang laut ke Pulau Nusakambangan, baru mendarat di Semarang, besar kemungkinan kehadirannya sudah bocor.

Saung mewah dalam Lapas Sukmiskin Bandung (istimewa)

“Dengan memilih Bandung, maka beberapa kali sepulang jam kerja, saya meluncur tiga jam dari Kuningan, Jakarta, dan tiba mendadak di Lapas Antikorupsi Sukamiskin. Jadi, sekali lagi, pilihan Sukamiskin di Bandung adalah berdasarkan alasan manajerial pengawasan yang lebih terpusat dan terkontrol dari Jakarta,” pungkas dia.

Namun, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku saat ini pihaknya tengah mengkaji usulan menempatkan para narapidana korupsi di lapas khusus yang punya sel eksklusif, satu sel untuk satu napi dan punya pengamanan super maksimum.

“Penempatan napi koruptor di sel secara khusus akan jadi kajian kita. Akan kita evaluasi,” ujar Yasonna di Kantor Kemenkumham Jakarta Selatan, Senin (23/7/2018).

Menurut dia, hal tersebut sebagai tindak lanjut masukan dari KPK yang menginginkan agar para koruptor ditempatkan di sel eksklusif. Yasonna mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait usulan dari lembaga antirasuah itu.

“Ini akan mendorong kita untuk mengevaluasi dan pasti sudah kita lakukan segera tentang penempatan secara eksklusif ini,” ucapnya.

Apapun itu, yang jelas KPK berharap agar OTT di Lapas Sukamiskin menjadi peringatan bagi seluruh Kalapas di seluruh Indonesia agar tak melakukan hal serupa. OTT tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi Kementerian Hukum dan HAM (Kememkumham) terhadap lapas di Indonesia.

“Kami sambut baik, jika Kemenkumham serius melakukan perbaikan seperti yang disampaikan kemarin. Sepanjang hal tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dan terus menerus,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Minggu (22/7/2018).

Seperti diketahui, dalam OTT ini, KPK menangkap dan menahan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein dan stafnya Hendry Saputra sebagai terduga penerima suap, serta Fahmi Darmawansyah, narapidana kasus korupsi dan Andri Rahmat sebagai pemberi suap.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Wahid Husen memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7) -(Inilah.com/Eusebio Chrysnamurti)

Selain itu, aktris Inneke Koesherawati sebagai istri Fahmi Darmawansyah juga sempat diamankan KPK saat OTT dilakukan. Namun, setelah menjalani pemeriksaan, KPK melepaskan Inneke dan menjadikannya sebagai saksi.

“Diduga sebagai penerima suap yakni Wahid Husein Kepala Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin sejak Maret 2018; Hendry Saputra, Staf Wahid. Diduga sebagai pemberi Fahmi Darmawansyah, narapidana kasus korupsi dan Andri Rahmat, narapidana kasus pidana umum (tahanan pendamping Fahmi),” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK Jakarta, Sabtu 21 Juli 2018.

Fahmi Darmawansyah selaku Direktur Utama PT Merial Esa merupakan napi kasus suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dia juga telah divonis penjara 2 tahun 8 bulan dan denda Rp 150 juta, subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Sementara dalam kasus ini, Wahid Husein diduga menerima uang dan 2 mobil dalam jabatannya sebagai Kepala Lapas Sukamiskin sejak Maret 2018 terkait dengan pemberian fasilitas, izin Iuar biasa, dan lainnya yang tidak seharusnya kepada narapidana tertentu.

“Diduga pemberian dari Fahmi tersebut terkait fasilitas sel atau kamar yang dinikmati oleh Fahmi dan kemudahan baginya untuk dapat keluar masuk tahanan (Lapas Sukamiskin),” terang Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana yaitu 2 unit mobil, yaitu 1 unit Mitsubishi Triton Exceed warna hitam dan 1 unit Mitsubihi Pajero Sport Dakkar warna hitam. Kemudian uang Rp 279.320.000 dan USD 1.410, catatan-catatan penerimaan uang dan dokumen terkait pembelian dan pengiriman mobil. SWU