Prapid Komplotan Anggota DPRD Sumut Penerima Suap Ditolak

Tempat Pengajuan Gugatan Dinilai Salah Alamat

Pengadilan Negeri ( PN ) Medan menyatakan tidak memiliki kompetensi kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan permohonan praperadilan yang diajukan empat tersangka korupsi  mantan anggota DPRD Sumut. Harapan komplotan penerima suap itu bebas dari jerat hukum KPK pun kandas.

“Berdasarkan pasal 77 KUHAP tentang kompetensi relatif dan juga mengacu kepada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum, maka hakim sidang praperadilan ini menyatakan tidak memiliki kompetensi kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,” tegas hakim Erintuah di ruang Kartika Pengadilan Negeri ( PN ) Medan,dalam putusan sela, Rabu (1/8/2018).

Dalam pertimbangan hukumnya, Erintuah menyebutkan sesuai KUHAP maka seharusnya pemohon praperadilan melayangkan gugatannya ke wilayah dimana termohon praperadilan berdomisili.

“Jadi dalam hal ini yang memiliki kewenangan kompetensi telatif itu adalah Pengadilan Negeri ( PN ) Jakarta Selatan,sesuai domisili termohon,dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ),” tandas Erintuah.

Perlu diketahui, para pemohon praperadilan adalah 4 orang tersangka yang sedang diproses di tingkat penyidikan oleh KPK. Yaitu WP (Washington Pane), MFL (M. Faisal), SFE (Syafrida Fitrie) dan ANN (Arifin Nainggolan).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan alasan praperadilan oleh pemohon adalah seperti bantahan bahwa tersangka WP tidak menerima uang dari eks Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho karena dirinya tidak pernah menandatangani kwitansi atau slip atau bukti transfer sebagai tanda terima uang.

Alasan yang sama juga disampaikan oleh tersangka ANN dan MFL. Sedangkan tersangka SFE beralasan tidak mengetahui tentang adanya dana ketok palu.

Alasan Yuridis oleh pemohon yaitu penetapan tersangka harusnya dilakukan setelah proses penyidikan dilakukan terlebih dahulu.

Menanggapi hal itu, KPK telah menjelaskan secara runtut kekeliruan-kekeliruan permohonan praperadilan dan menegaskan keabsahan prosedur yang dijalani KPK hingga melakukan penyidikan dengan 38 orang sebagai tersangka.

“Dari aspek kompetensi relatif, kami memandang Pengadilan Negeri Medan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili praperadilan ini. Karena kedudukan hukum KPK secara jelas berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Febri.

Sebagian besar alasan praperadilan kata Febri juga sebenarnya masuk pada pokok perkara. Bantahan tidak menerima suap dengan alasan tidak ada bukti kwitansi tidak akan mempengaruhi penanganan perkara ini karena KPK telah memiliki bukti kuat sejak awal.

Terkait dengan alasan penetapan tersangka harusnya dilakukan sejak penyidikan, hal ini pun bukan merupakan alasan yg baru dan telah sering diuji di sidang praperadilan.

KPK dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada ketentuan Pasal 44 UU KPK yang bersifat khusus (lex specialis). Dalam hal KPK menemukan bukti permulaan yang cukup maka dapat ditingkatkan ke Penyidikan. KPK meyakini, penetapan tersangka terhadap 38 orang  telah memenuhi minimal 2 alat bukti tersebut.

Lebih lanjut, KPK juga mengingatkan kita semua, bahwa proses hukum terhadap 38 tersangka saat ini, termasuk 4 org pemohon merupakan proses lanjutan. Sebelumnya, 12 unsur Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi di DPRD Provinsi Sumut telah dijatuhi vonis bersalah di Pengadilan Tipikor.

“Dalam proses pembuktian di praperadilan ini, KPK telah mempersiapkan sekitar 100 bukti yang terdiri dari Bukti tertulis dan elektronik, termasuk putusan praper yang dalam pertimbangan membenarkan penetapan tersangka KPK sesuai ketentuan sudah dan 13 putusan KPK sebelumnya,” jelas Febri.