Pil Pahit Zainudin Hasan

Tertangkap dalam operasi tangkap tangan, Bupati Lampung Selatan kini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Terlibat suap empat proyek infrastruktur.

Kesibukan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang tengah membangun koalisi untuk pemilihan presiden mendatang nampaknya harus terinterupsi oleh kasus yang menimpa adiknya.Zainudin Hasan, yang merupakan Bupati Lampung Selatan, tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam serangkaian operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Lampung Selatan.

Dengan segera dia meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. “Sebagai kakak, saya memohon maaf kepada masyarakat Lampung Selatan khususnya dan seluruh masyarakat Lampung atas apa yang terjadi,” kata Zulkifli melalui keterangan tertulis pada Jumat, 27 Juli 2018.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini melanjutkan, dia menyerahkan seluruh proses hukum kepada KPK. Zulkifli pun meminta adiknya kooperatif menjalani proses hukum. “Peristiwa ini adalah pil pahit yang harus ditelan. Pemberantasan korupsi harus tetap berjalan dan hukum harus ditegakkan tidak pandang bulu. Demi Indonesia yang maju,” kata Zulkifli Hasan.

Zulkifli mengatakan peristiwa itu menjadi musibah dan ujian bagi keluarganya. Ia mengatakan sejak kecil dia dan Zainudin sama-sama dididik untuk bekerja keras dan berbuat jujur.

Nampaknya, Zainudin telah alpa dan melupakan pesan orangtuanya. Dia terciduk dalam operasi tangkap tangan. OTT tersebut terjadi pada Kamis malam, 26 Juli 2018. Dalam OTT itu, KPK mengamankan 13 orang dan barang bukti Rp 600 juta, yang diduga merupakan uang suap proyek infrastruktur. Pada hari itu, sekitar pukul 20.00 waktu setempat, KPK mengamankan anggota DPRD Lampung Selatan Agus Bhakti Nugraha, swasta dari CV 9 Naga Gilang Ramadhan, Kadis PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara, serta F, E, S, dan LTI di sebuah hotel di Bandar Lampung.

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan (Indonesiakita.co)

Dari tangan Agus Bhakti Nugraha, tim mengamankan uang tunai Rp 200 juta. Dalam OTT itu, semua dibawa ke Polda Lampung kecuali Anjar Asmara. Di sana KPK mengamankan uang Rp 200 juta dalam tas kain merah. Setelah KPK membawa Anjar Asmara ke rumahnya, di sana KPK mengamankan uang Rp 400 juta di dalam lemari, yang turut diamankan KPK.

Pada pukul 23.00 WIB, tim KPK mengamankan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan di rumah pribadinya di Lampung Selatan. Di lokasi terpisah, KPK mengamankan DI, THM, N, EA, dan SUD.

Keesokan harinya, Jumat 27 Juli 2018 Pukul 13.30 WIB, KPK memberangkatkan lima orang ke Jakarta dan tiba pada pukul 13.30 WIB. Dari lima orang itu, ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu GR, ZH (Zainuddin), ABN, dan AA. Saat tiba di KPK, tersangka proyek infrastruktur itu tak menampakkan raut wajah penyesalan, bahkan masih sempat tersenyum saat tiba di KPK. Dia hanya tersenyum dan tak melontarkan sepatah kata pun saat memasuki pintu masuk KPK. Dia juga berjalan santai sambil memasukkan satu tangannya ke kantong celananya.

Dalam keterangan persnya dijelaskan, Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (ZH) terkena OTT KPK atas dugaan suap terkait terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2018. Zainudin diduga mengatur lelang proyek infrastruktur di Lampung Selatan.

“Uang Rp 200 juta yang diamankan dari ABN diduga terkait bagian permintaan ZH kepada AA sebesar Rp 400 juta,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 27 Juli 2018.

Basaria mengatakan uang tersebut berasal dari pencairan uang muka untuk empat proyek senilai Rp 2,8 miliar.

Keempat proyek tersebut ialah box culvert jalan Way Sulan dan rehabilitasi ruang Jalan Banding Kantor Camat Rajabasa yang dimenangi CV Langit Biru, proyek peningkatan ruas Jalan Kuncir Curug yang dimenangkan CV Menara 9, dan proyek peningkatan ruas Jalan Lingkar Dusun Tanah Luhur Batas Kota yang dimenangi CV Laut Merah.

Barang Bukti Bupati Lampung Selatan (liputan6.com)

Pat gulipat memperkaya diri sendiri itu dilakukan dengan cara yang sudah diatur sedemikian rupa. Semua pengadaan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan harus melalui anggota DPRD Provinsi Lampung, Agus Bhakti Nugraha. Kepala Dinas PUPR bernama Anjar Asmara juga diajak berkoordinasi dalam modus korupsi ini.

“AA (Anjar Asmara si Kepala Dinas PUPR) kemudian diminta untuk mengumpulkan fee proyek tersebut sebagai dana operasional atau dana taktis Dinas PUPR. Dana taktis ini diduga penggunaanya sebagian besar untuk keperluan ZH (Zainudin Hasan),” kata Basaria.

Proyek pun jatuh ke tangan 9 Naga yang dipegang Gilang Ramadhan. 9 Naga mendapat 15 proyek dengan total nilai Rp 20 miliar. GR ikut proyek di Lampung Selatan dengan meminjam banyak nama perusahaan yang tidak semua miliknya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Tersangka selaku pihak pemberi suap ialah Gilang. Dia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001.

Sementara itu, tiga orang tersangka lain ialah Zainudin, Agus, dan Anjar selaku pihak penerima suap. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Keesokan harinya, KPK melanjutkan kerjanya, lembaga anti rasuah itu menggeledah lima lokasi di Lampung Selatan. Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen terkait anggaran dan pengadaan. “Hari ini, Sabtu 28 Juli 2018, mulai pukul 11.00 WIB KPK lakukan penggeledahan di 5 lokasi di Lampung Selatan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan.

“Dari sejumlah lokasi diamankan dokumen terkait anggaran dan pengadaan,” sambungnya.

Lokasi yang digeledah ialah Kantor Bupati Lampung Selatan, rumah di Desa Kedaton, Kantor Dinas PUPR Lampung Selatan, Kantor DPRD Lampung Selatan, dan Kantor Dinas Pendidikan. Penggeledahan baru saja selesai dilakukan sore ini.

Sebelumnya, KPK menggeledah ruangan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan selama 4 jam lebih. KPK membawa satu koper dan satu dus besar usai penggeledahan.

Kini Zainudin Hasan dan para koleganya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain harus berurusan dengan hukum, Zainudin juga telah menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Selasa, 31 Juli 2018, PAN memecat Zainudin Hasan dari posisi Ketua DPW Lampung. Sebagai gantinya, PAN menunjuk mantan Bupati Lampung Timur Irfan Nuranda Djafar sebagai Plt Ketua DPW Lampung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Lampung Selatan yang juga adik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Zainudin Hasan. (liputan6.com)

Keputusan ini tercantum dalam surat mandat DPP PAN yang ditandatangani Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekjen Edi Soeparno. Wasekjen PAN Faldo Maldini mengatakan penunjukan Irfan Nuranda sebagai Plt Ketua DPW Lampung telah sesuai dengan mekanisme partai. “Penunjukkan Plt juga diperlukan untuk proses perbaikan daftar calon legislatif sementara, sesuai dengan ketentuan dari KPU,” ujar Faldo kepada wartawan, Selasa (31/7/2018).

Faldo mengatakan PAN mendukung dan percaya pada KPK dalam menangani kasus yang menjerat Bupati Lampung Selatan tersebut. “Kami percaya KPK akan bekerja secara professional untuk menuntaskan kasus Pak Zainudin Hasan,” ucap Faldo.

Penunjukkan Irfan Nuranda ini sekaligus mengonfirmasi kabar pemberhentian Zainudin Hasan dari PAN seperti yang sempat dilontarkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Jumat (25/7) lalu. “Itu otomatis (dipecat partai jika terbukti korupsi),” kata Zulkifli kepada wartawan seusai acara Ijtimak Ulama GNPF-U di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2018).

Kasus ini telah meluluhlantakan citra Zainudin Hasan sebagai bupati yang memegang teguh nilai-nilai kebaikan. Zainudin Hasan akrab dipanggil Bang Haji adalah putra asli Lampung Selatan yang lahir di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan pada tanggal 12 Januari 1965.Putra pasangan Hasan dan Siti Zaenab ini menghabiskan masa kecil hingga remajanya di seputaran Kota Kalianda, Ibu Kota Kabupaten Lampung Selatan.

Menempuh pendidikan SD hingga sebagian masa SMA-nya di Lampung Selatan, Zainudin kemudian berpindah ke Jakarta dan menamatkan jenjang pendidikannya di SMA Negeri 53 Jakarta Timur.

Semangatnya dalam menuntut ilmu terus berlanjut, tepat delapan tahun selepas lulus SMA, Zainudin meneruskan jenjang pendidikannya hingga berhasil meraih gelar Doktor dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di tahun 2005.

Beragam jabatan di berbagai organisasi pernah diembannya, baik itu di organisasi profesi maupun politik.Bang Haji pernah menjadi fungsionaris Partai Golkar dan menjadi ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Lampung.

Berbekal dari pengalaman politiknya itu, Bang Haji beberapa kali ikut bursa pencalonan kepala daerah di Lampung. Tahun 2010 dia berpasangan dengan Ikang Fauzi turut serta dalam pencalonan kepala daerah di Lampung Selatan.

Kemudian tahun 2014 dia juga turut serta dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung bersama Herman HN. Dua kali pencalonan dan dua kali kalah.

Paska OTT, KPK Geledah Kantor Bupati Lamsel (netizenku.com)

Kekalahan tidak membuatnya jera. Bang Haji pun balik kampung dan kembali mengadu kemampuan dalam bursa pencalonan Kepala Daerah di Lampung Selatan pada 2016 bersama Nanang Ermanto.

Dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan pasangan Zainudin Hasan – Nanang Ermanto unggul telak dengan perolehan suara 57,82 persen. Zainudin Hasan – Nanang Ermanto resmi menjabat sebagai kepala daerah di Lampung Selatan Periode 2016-2021.

Dalam kepemimpinannya Bang Haji fokus melakukan pembangunan infrastruktur. Dalam setiap sambutannya dia selalu mengatakan telah menggelontorkan anggaran Rp 400 miliar tahun 2018 ini.Program unggulan lainnya, adalah memakmurkan masjid dengan menginstruksikan seluruh kepala dinas dan jajarannya untuk melakukan shalat 5 waktu.

Peningkatan mutu pertanian dan pendidikan serta menggalakkan program sanitasi berbasis masyarakat di hampir semua kecamatan di Lampung Selatan.

Pembawaannya yang baik dan sopan membuat sosoknya sangat populer di kalangan kaum perempuan khususnya ibu-ibu pengajian.

Zainudin Hasan di Lampung Selatan tak hanya dikenal sebagai Bupati, tetapi juga dai. Selaku tokoh agama, ia melantik bawahannya usai salat subuh. Bahkan mewajibkan PNS untuk salat berjamaah. Apa nyana, ditangkap KPK karena dugaan korupsi!

“Kepala dinas dilantik habis subuh. Melantik pejabat kadang-kadang malam. Tiba-tiba pelantikan, bahkan melantik lurah biasanya pakai jubah dan sandal saja,” kata pengamat politik Universitas Lampung (Unila) Yusdianto dikutip dari detik, Senin 30 Juli 2018.

Menurut Yusdianto, Zainudin selalu menggunakan pakaian yang terlihat religius dan sederhana. Hal itu memberikan harapan kepada masyarakatZainudin bisa menjalankan pemerintahan bersih dan bermartabat di Lampung Selatan.

Tapi, gebrakan KPK membuat kepercayaan publik ke Zainudin langsung runtuh. Banyak warga kecewa akibat bupati yang ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi anti rasuah.

“Hari ini publik Lampung kaget. Beliau kan tauladan, ternyata berbalik, tidak sebanding lurus,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Robi Cahyadi pengajar Fisip Unila. Semenjak dilantik, Zainudin selalu punya kebiasaan untuk mewajibkan PNS di lingkungan Lampung Selatan salat berjamaah. Namun–menurut Robi– hal itu malah membuat PNS beribadah karena takut terhadap bupati. “Ini (salat berjamaah) urusan pribadi seseorang. Tapi seperti seolah-olah takut sama bupati,” ujarnya.

KPK Geledah Kantor DPRD Lamsel (netizenku.com)

Menurut Robi, Zainudin memang bukan tipikal orang yang suka protokoler. Makanya, di depan publik bupati kadang terlihat sederhana.

Citra baik yang telah dibangunnya selama ini, bak runtuh disambar petir saat tim KPK melakukan OTT di Lampung Selatan dan menetapkan Bang Haji sebagai salah satu tersangka diduga kasus suap.

Salah seorang yang pernah berhubungan langsung dengan Bang Haji prihatin atas penangkapan KPK terhadap Zainuddin Hasan. “Tapi saya juga tidak kaget dengan penangkapan tersebut karena saya juga dapat masukan dari berbagai pihak dan saya sudah pernah mengingatkannya,” kata orang yang enggan disebut namanya.

Sebelumnya, Kepala Ombudsmen RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf menyampaikan bahwa Kabupaten Lampung Selatan salah satu kabupaten berturut-turut mendapat peringatan peringatan zona merah dalam hal penerapan standar pelayanan publik. “Sudah tiga kali berturut-turut mendapat peringatan zona merah dan hal ini sudah kami sampaikan secara langsung kepada bupati setempat,” kata Nur Rakhman Yusuf pada Sabtu (28/7/2018).

Menurutnya, standar pelayanan publiknya buruk sangat memungkinkan adanya celah praktik pungutan liar dan korupsi didalamnya. JULIE INDAHRINI