Penyidik Polrestabes Medan Terjaring OTT Satgas Saber Pungli Polhukam

Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Brigadir Anri Sakti Moroswana, penyidik di Polrestabes Medan, Jumat (3/8/2018) malam.

Brigadir Anri yang dicokok dari ruang unit ekonomi Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan itu diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk menjalani pemeriksaan. Dari tangannya disita menyita barang bukti berupa uang tunai Rp20 juta pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu, satu bundel perkara serta ponsel yang digunakan sebagai alat komunikasi.

Satgas Saber Pungli Kementerian Polhukam melakukan OTT setelah menerima pengaduan dari masyarakat tentang pungutan liar dilakukan oknum Unit Ekonomi Polrestabes Medan kepada UD Forsindo Jaya Equipment yang beralamat di Jalan Aksara No 73-B Medan. Selanjutnya, petugas Saber menyaru sebagai humas perusahaan tersebut menemui Brigadir Anri.

Petugas Saber kemudian mempertanyakan kepada Anri berapa bulanan dari UD Forsindo Jaya Equipment, namun dijawab yang mengetahui adalah Deni, anggota unit ekonomi Satreskrim Polrestabes Medan.

Tanpa menunggu lama, petugas Saber yang menyamar langsung memperlihatkan Surat Perintah Tugas Pokja Penindakan Satgas Saber Pungli Kementerian Polhukam. Kemudian petugas Saber meminta Anri untuk mengeluarkan uang yang diterimanya dari Zulfirman Ghozali, marketing UD Forsindo Jaya Equipment. Tak ayal, Brigadir Anri pun menyerahkan uang sebesar Rp 20 juta yang dibungkus plastik.

Petugas Saber pun mengamankan uang itu sebagai barang bukti. Turut diamankan satu unit Mixer merk Getra, satu unit mesin kopi merk Getra dan unit box pendingin merk Getra, yang diduga tidak ber-SNI dan berbahasa Indonesia. Brigadir Anri bersama barang bukti itu diserahkan ke Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, untuk proses hukum selanjutnya.

Brigadir Anri dijerat melanggar pasal 12 huruf (e) atau pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan pasal UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto belum memberi keterangan terkait kasus ini. Begitu juga Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira. Hal sama juga Dirkrimsus Poldasu Kombes Toga Panjaitan dan Kasubdit III Tipikor Poldasu AKBP Doni Sembiring. Semuanya tidak memberi jawaban saat dihubungi.