Ombudsman Kepulauan Riau Anggap Pengumuman Guru Baru Tidak Transparan

Ombudsman perwakilan Kepulauan Riau menilai proses pengumuman hasil pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Provinsi Kepri, kurang transparan karena tidak mencantumkan klasifikasi para peserta didik yang diterima di sekolah negeri.

“Kurang transparannya karena tidak mencantumkan klasifikasi para peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi, kurang mampu, bina lingkungan, prestasi akademik dan non akademik,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri, Lagat Siadari, di Batam, Selasa.

Selain itu kata Lagat pada PPDB tahun ini tidak tersedia kanal pengaduan bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan PPDB.

Bahkan lanjut Lagat, pihaknya menemukan dua rombongan belajar (Rombel) di SMA 8 menggunakan ruang laboratorium fisika yang dijadikan ruang kelas.

“Pada tanggal 29 Juni 2018, website penerimaan ppdbkepri.id terjadi gangguan sehingga tidak dapat diakses oleh calon peserta didik,” katanya.

Ombudsman melihat pada PPDB tahun ini pemerintah kurang melakukan sosialisasi terutama pada penerapan sistem zonasi.

“Serta terjadinya pengunduran jadwal pengumuman kelulusan PPDB tingkat SMA di Provinsi Kepri,” ucapnya.

Dari temuan tersebut lanjutnya, Ombudsman menyarankan agar sebelum PPDB dimulai, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri mempersiapkan server yang dapat menampung jumlah penguna agar tidak terjadi gangguan.

“Kita juga menilai perlua adanya transparansi hasil PPDB terutama klasifikasi jalur zonasi, kurang mampu, bina lingkungan, prestasi akademik dan non akademik,” ujarnya.

Ia pun menambahkan agar kejadian yang sama tidak terulang, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri harus memaksimalkan upaya sosialisasi. Terutama dalam menjelaskan mengenai prosedur pendaftaran dan penerapan zonasi.

“Terakhir itu perlu adanya kanal penagduan bagi masyarakat terkait penyelenggaraan PPDB,” katanya.

Komisioner Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya mengatakan sistem zonasi di sekolah negeri secara keseluruhan seharusnya tidak boleh mematikan inisiatif penyelanggara pendidikan oleh swasta.

“Bagi kami proses PPDB dengan sistem zonasi ini dilakukan untuk pemerataan kualitas pendidikan,” kata Dadan.

Dengan sistem zonasi juga kata Dadan, memberikan kesempatan kepada sekolah swasta untuk mendapatkan siswa.

“Ketika ada time limit yang dilanggar di PPDB ditambah lagi dengan rombel yang melebihi, ini dalam dapat merugikan pihak swasta,” paparnya.

Karena itu lanjutnya, Ombudsman mendorong agar Pemprov, Pemkab dan Pemkot memiliki kajian terhadap jumlah calon siswa, serta yang dapat ditampung di sekolah negeri.

“Serta ada jadwal pendaftaran yang jelas, sehingga ada distribusi antara negeri dan swasta serta negeri dengan zonasi yang berbeda,” tuturnya.

Hal ini kata Dadan, tidak hanya dilakukan di tingkat Kementerian Pendidikan saja, tapi juga di dinas-dinas pendidikan di Pemprov, Pemkab dan Pemkot di seluruh Indonesia.

“Agar penyelenggaraan pendidikan ini menjadi tanggungjawab bersama yang merata dan adil bagi sekolah negeri dan swasta,” ujarnya.